Bandung – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut) menghadiri diskusi bertajuk layanan administrasi hukum umum dan layanan kekayaan intelektual yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkumham Jawa Barat.

Kakanwil Kemenkumham Malut Andi Taletting Langi menyambut baik sinergitas dan kolaborasi antara Kemenkumham Malut dan Jabar dalam upaya pengembangan layanan AHU dan KI. Andi Taletting Langi yang juga mantan Kadiv Yankumham Kemenkumham Jabar tersebut menilai bahwa diskusi tersebut sebagai proses benchmarking mengambil praktik terbaik dalam mendukung berkembangnya inovasi pelayanan publik.

Ikut hadir Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Muhammad Sidik, Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Suhaemi Djunaidi, Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya M. Ikbal, serta JFT/JFU Kemenkumham Malut. Selain itu, turut hadir tim Jabar yakni Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda Aditya Amarullah, dan Nelvia dari Subbid Administrasi Hukum Umum, beserta JFU Subbid KI dan AHU.

Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda Kemenkumham Jabar, Aditya Amarullah menyampaikan mengenai inovasi aplikasi layanan informasi permohonan SILAKI berbasis WhatsApp yang dikembangkan oleh mantan Kadiv Yankumham Andi Taletting Langi yang kini menjabat Kakanwil Kemenkumham Malut.

“Tentunya layanan ini sangat bermanfaat bagi para pemohon untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya dan berharap dapat diterapkan di Maluku Utara,” ujar Aditya, Jumat (20/9).

Ia menambahkan, jumlah permohonan kekayaan intelektual di Kanwil Jawa Barat tahun 2024 mencakup merek 12.452, paten 451, desain industri 429, hak cipta 15.555, dan lainnya.

“Jabar dengan 27 kabupaten/kota, memiliki ragam kekayaan budaya yang mendukung pentingnya peningkatan layanan di bidang ini,” tambahnya.

Sementara itu, Nelvia Subbid AHU Jabar menerangkan bahwa pelayanan Perseroan Perorangan terbatas di Jawa Barat telah mencapai 41.000 Usaha Mikro dan Kecil, berkat sosialisasi yang melibatkan penyuluh hukum dan influencer.

Kanwil Jabar juga menggandeng publik figur sebagai brand ambassador yaitu Firman Siagian (Firman Idol). Juga intens berkolaborasi dengan Pemda Provinsi dan Kab/kota untuk memberikan layanan termasuk menempatkan loket layanan di pemerintah daerah.

Sementara itu, Kasubbid Layanan AHU Malut M. Sidik menyampaikan bahwa undangan dari Kanwil Jawa Barat ini menjadi kesempatan bagi Subbid AHU Kanwil Maluku Utara untuk menggali inovasi pelayanan terkait Perseroan Perorangan, Kenotariatan, Kewarganegaraan, dan Legalisasi Dokumen Publik.

“Diskusi ini banyak menghasilkan informasi baru terkait upaya mendorong inovasi dalam percepatan layanan AHU maupun KI di Malut,” ujarnya.

Kasubbid Pelayanan KI, Suahemi Djunaidi juga menekankan pentingnya diskusi ini untuk memperdalam pemahaman tentang capaian dan tata cara pendampingan layanan kekayaan intelektual. Ia menyoroti bahwa Kanwil Kemenkumham Jawa Barat telah diakui sebagai salah satu yang terbaik dalam layanan kekayaan intelektual di Indonesia.

Bandung – Pada hari kedua Jumat (20/9) Kejuaraan Nasional (Kejurnas) FKI Menkumham Cup II di Jabar, Kanwil Kemenkumham Maluku Utara berhasil menambah perolehan medali menjadi enam medali.

Manajer Tim Kempo Kemenkumham Malut, Irwan Kadir, yang juga Kabag Program dan Humas mengungkapkan, capaian tersebut menunjukan komitmen Kanwil Kemenkumham Malut dalam ajang bergengsi di lingkup Kemenkumham RI. Sekaligus menegaskan keberhasilan tim dalam kompetisi tersebut.

"Alhamdulillah, dengan semangat dan dedikasi, para atlet Kanwil Kemenkumham Malut menunjukkan performa terbaik," ujar Irwan, bertempat di LPKA Bandung, Jabar.

Irwan mengapresiasi dukungan penuh Kakanwil Kemenkumham Malut Andi Taletting Langi sejak proses latihan sampai turnamen. Hal itu bentuk komitmen Andi Taletting Langi dalam membesarkan atlet bela diri atau kesatria Kanwil Kemenkumham Malut di skala nasional maupun internasional nantinya.

Adapun rincian raihan medali Kanwil Kemenkumham Malut yaitu, Syaifullah Fadel, pegawai Rutan Kelas IIB Ternate yang menyumbangkan 1 medali emas di kelas semi kempo putra 75 kg.

Sementara 2 medali perak diraih oleh Istiqomah dari Lapas Perempuan Ternate, satu di kelas full kempo putri 65 kg dan satu lagi di semi kempo putri kelas 65 kg.

Riswan, pegawai Rutan Soasio, dan M. Febrianto dari Rutan Ternate masing-masing meraih 1 perak di semi kempo putra kelas 80 kg dan 60 kg.

Selain itu, Istiqomah dan Elida juga berhasil menyabet 2 medali perak di semi kempo putri kelas 65 kg.

7 kesatria yang didampingi penasehat tim yakni Kakanwil Kemenkumham Malut Andi Taletting Langi, manajer tim, Irwan Kadir dan dua pelatih, menunjukkan rasa bangga dan percaya diri menjelang hari ketiga Kejurnas.

"Mereka optimis masih bisa menambah perolehan medali," ujar Irwan.

Kejurnas ini bukan sekadar ajang perlombaan bela diri, tetapi juga bertujuan membentuk sikap mental pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang disiplin serta siap berkompetisi, sekaligus membangun silaturahmi antar pegawai.

Bandung — Atlet belada diri kempo atau kesatria dari Kanwil Kemenkumham Malut mengukir prestasi gemilang dengan meraih medali emas pada Kejuaraan Nasional Federasi Kempo Indonesia "Menkumham Cup II" yang digelar di Bandung, Jawa Barat.

Pegawai yang berhasil meraih prestasi prestisius itu yakni Syaifullah Fadel dari Rutan Kelas IIB Ternate.

Kakanwil Kemenkumham Andi Taletting Langi yang turut hadir bersama para pejabat dan jajaran mengikuti secara langsung pertandingan mengungkapkan kebanggaannya.

"Saya sangat bangga dengan pencapaian kesatria-kesatria dari Maluku Utara. Yang mampu meraih medali emas dan perak. Ini menunjukan bahwa Malut bisa berprestasi di tingkat nasional. Harapan kami, prestasi ini akan terus berlanjut di tingkat yang lebih tinggi. Malut PASTI Rimoi," ujar Andi Teletting, Jumat, bertempat di lapangan olahraga LPKA Bandung, Jabar.

Syaifullah Fadel menyampaikan rasa syukurnya atas capaian medali emas tersebut pada kategori semi kempo 75kg putra. Ia menuturkan bahwa medali emas didapatkan melalui dukungan Kakanwil Kemenkumham Malut Andi Taletting Langi, para pimti, para KaUPT terkhusus jajaran pelatih.

"Terima kasih atas dukungan Kakanwil, official, dan pelatih. Semoga Kanwil Kemenkumham Malut dapat menyumbangkan medali lagi hingga penutupan," harapnya.

Manajer tim kempo Malut, Irwan Kadir yang juga Kabag Program dan Humas mengungkapkan bahwa capaian tersebut merupakan buah dari proses kerja keras para kesatria kempo selama menjalani pusat pelatihan.

Kanwil Kemenkumham Malut mengirimkan 7 pegawai terbaik dalam kejurnas FKI Menkumham Cup II. Para kesatria tersebut berhasil meraih medali gold, silver, dan bronze.

Olahraga bela diri kempo bertujuan untuk membentuk sikap dan mental kompetitif. Selain itu, mengembangkan diri pegawai Kementerian Hukum dan HAM di bidang bela diri,
sekaligus mencetak calon atlet yang mampu mengharumkan nama Kemenkumham.

Ternate – Kanwil Kemenkumham Malut mengikuti kegiatan Penguatan Unit Pemberantasan Pungli dan Sosialisasi Aplikasi SIDULI yang digelar oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) melalui Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kemenkumham RI, Jum’at (20/09).

Dihadiri oleh Kakanwil Kemenkumham Malut, Andi Taletting Langi para Pimti Pratama, dan jajaran secara virtual. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan sinergi dalam pemberantasan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan Kemenkumham.

Dibuka dengan paparan dari Inspektur Wilayah II Itjen Kemenkumham RI, Lilik Sujandi, yang juga merupakan Ketua Pokja Intelijen UPP Kemenkumham.

“Pentingnya kolaborasi antar unit dalam mendeteksi dan mencegah praktik pungli, gejala-gejala pungli bisa terlihat dari adanya benturan kepentingan, persekongkolan, diskriminasi, hingga konflik di unit kerja,” ujarnya.

Lebih lanjut, Irjen Pol Andry Wibowo, Sekretaris Satgas Saber Pungli Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, memberikan penguatan terkait pemberantasan pungli di sektor pelayanan publik.

“Pungli merupakan penyakit birokrasi yang harus diberantas demi mewujudkan birokrasi yang melayani dengan baik, potensi pungli yang muncul di berbagai lini pelayanan publik, termasuk di Kemenkumham menjadi fokus utama dalam sesi ini,” jelasnya.

SIDULI merupakan platform pengaduan resmi yang dirancang untuk memfasilitasi monitoring dan tindak lanjut atas laporan pungli. Selain berfungsi sebagai kanal pengaduan, SIDULI juga menjadi alat monitoring kinerja UPP dan basis data yang membantu dalam upaya pencegahan dan penindakan pungli.

Kakanwil Kemenkumham Malut, Andi Taletting Langi menyampaikan bahwa komitmen pemberantasan pungli ini sangat penting dalam upaya membangun birokrasi yang bersih dan akuntabel di lingkungan Kemenkumham, khususnya di Maluku Utara.

Olehnya itu, Andi Taletting Langi menghimbau kepada Tim UPP Kanwil dan UPT untuk dapat memperkuat peran sentralnya dalam mengawal dan memberantas pungli di lingkungan Kanwil Kemenkumham Malut.

Ternate – Kanwil Kemenkumham Malut mengajak civitas akademika Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Ternate untuk membangun budaya pencegahan perundungan (bullying) yang marak terjadi di lingkungan kampus.

Langkah tersebut dilakukan Kanwil Kemenkumham Malut melalui gerakan Penyuluhan Hukum Serentak (luhkumtak) Tingkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Hindari Perundungan di Pendidikan Tinggi Kedokteran dan Pendidikan Tinggi Lainnya yang dilaksanakan di Aula Poltekkes Ternate, Jumat (20/9).

Kakanwil Kemenkumham Malut Andi Taletting Langi dan Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Aisyah Lailiyah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Poltekkes Ternate, Organisasi Bantuan Hukum Sipakale Malut, serta Fakultas Hukum Unkhair Ternate atas kontribusi dan partisipasi aktifnya sehingga penyuluhan hukum di lingkungan pendidikan tinggi kesehatan dapat terlaksana dengan baik.

Andi Taletting Langi menyampaikan, penyuluhan hukum di Provinsi Malut harus terus digalakkan untuk membangun dan memberikan wawasan kepada setiap elemen masyarakat tentang pentingnya pemahaman dan perspektif hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Kaitan dengan itu, Kasubid Luhbankum dan JDIH, Anita Safitri saat membacakan keynote speech Kakanwil menyebutkan, survei dari Asosiasi Perguruan Tinggi Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 1 dari 5 mahasiswa mengaku pernah menjadi korban perundungan di lingkungan kampus.

34% diantaranya mengalami bentuk perundungan verbal atau psikologis, sedangkan 16% lainnya mengalami perundungan fisik atau seksual.

“Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai salah satu unit utama Kemenkumham beserta jejaringnya di seluruh Kanwil di Indonesia bermaksud untuk mengambil peran tersebut dengan melakukan pembinaan hukum nasional melalui penyebarluasan informasi hukum secara masif dan terukur,” terang Anita.

Maraknya praktik perundungan dalam dunia pendidikan kata Anita, memiliki kerumitan yang harus diselesaikan dengan pendekatan multidisipliner. Selain itu, diperlukan sinergi antara institusi pendidikan, pemerintah dan masyarakat untuk menolak segala bentuk perundungan.

“Hadirnya Organisasi Bantuan Hukum selaku mitra kerja Kemenkumham merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjamin hak konstitusional setiap orang mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil,” ujarnya.

Untuk itu, upaya advokasi, perlindungan, pendampingan terhadap para korban, serta penyuluhan hukum secara masif perlu terus digelorakan demi memperbaiki dinamika sosial dalam seluruh jenjang pendidikan.

Sebelumnya, Direktur Poltekkes Ternate, Ridwan Yamko, menyebutkan, salah satu penyebab paling nyata dari perundungan adalah minder atau merasa rendah diri yang menyebabkan para korban bersikap menyendiri.

“Olehnya itu, saya harapkan para mahasiswa yang mengikuti kegiatan hari ini untuk dapat disimak dan dipahami dengan baik. Kalau bisa ditanyakan kepada Narasumber sehingga bisa mendapatkan informasi tentang perundungan,” harapnya.

Perempuan, Gender Terbanyak Korban Perundungan

Didit Prahara, Dosen Fakultas Hukum Unkhair Ternate menyebutkan bahwa perempuan menjadi gender terbanyak korban perundungan. Cat calling atau pelecahan seksual di ruang publik menjadi perilaku yang sering dialami para korban.

Unsur senioritas, menurut Didit juga termasuk dalam kategori perundungan yang sampai saat ini masih terjadi di lingkungan kampus. Sehingga sinergi semua pihak untuk memitigasi terjadinya perundungan di kampus menjadi sangat penting.