Jakarta - Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan HAM yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional dalam mewujudkan good governance dan clean government menuju aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Itjen Kemenkumham) menyelenggarakan kegiatan Lokakarya Teknis Pelaksanaan Evaluasi Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2020 yang dihadiri ...

Laporan Manajemen Risiko 2019

Jakarta - Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Sesditjen PP) Priyanto membuka sekaligus memimpin kegiatan Rapat Pembahasan Persiapan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabilitas, bebas dari korupsi  dan Nepotisme (KKN). Dan hal inilah yang menjadikan reformasi birokrasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah di lingkungan Pusat maupun di Daerah.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jhoni Ginting melantik 25 Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkumham berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor SEK.2-240.KP.03.04 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional ...