Selamat Datang

IGNATIUS
Selamat datang di website Kantor Wilayah
Maluku Utara 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah,           
IGNATIUS PURWANTO, S.H.
NIP. 19670316 199203 1 001

BERITA TERKINI

Berita Unit Pusat

UP TOGGLE DOWN

Hari Pencoblosan, Lapas Cipinang dan Pondok Bambu Kedatangan Perwakilan Negara Sahabat

Jakarta – Perwakilan Kedutaan Besar (Kedubes) negara sahabat mendatangi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yakni Lapas Cipinang dan Lapas Perempuan dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pondok Bambu pada hari pencoblosan, Rabu 14 Februari 2024. Kehadiran perwakilan kedubes negara sahabat ke lapas ini dalam rangka menyaksikan proses Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Kunjungan para perwakilan dari Kedubes negara sahabat ini, merupakan bagian dari Indonesia Election Visit Program (IEVP) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). IEVP dijadikan sebagai ajang promosi kepada masyarakat global tentang praktik demokrasi elektoral Indonesia. Program ini bertujuan untuk mempromosikan demokrasi melalui Pemilu tahun 2024 di Indonesia. Menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian...

Komitmen Fasilitasi Jaminan Sosial Pegawainya, Kemenkumham Gandeng Taspen, BPJS, dan Tapera

Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus berkomitmen memfasilitasi dan menyediakan secara maksimal kebutuhan jaminan sosial (jamsos) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kemenkumham. Untuk memaksimalkan jamsos tersebut, Kemenkumham menggandeng Taspen (Tabungan dan Asuransi Pensiun) Group, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) untuk bekerja sama. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Kemenkumham, Supartono menyebut hal ini bertujuan untuk mendukung kinerja para ASN. Saat membuka kegiatan Peningkatan Pemahaman Jaminan Sosial Bagi ASN di lingkungan Kemenkumham, Supartono mengatakan jaminan sosial yang di atur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023...

Kolaborasi Kemenkumham-FNF Berdayakan HAM dan Good Governance

Bogor - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Friedrich Naumann Foundation (FNF) telah bersepakat untuk melaksanakan kegiatan “Pemberdayaan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Tingkat Nasional”. Kolaborasi yang diawali dalam bentuk penandatanganan partner agreement ini akan dijalankan pada periode Februari hingga Desember 2024 mendatang. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama (Hukerma) Kemenkumham, Hantor Situmorang mengatakan, sebelumnya kerja sama antara Kemenkumham dengan FNF di bidang penguatan rule of law, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik telah berjalan selama sembilan tahun sejak tahun 2015. Selama ini, berbagai program dan kegiatan untuk mendukung tujuan pembangunan...

Upaya Wujudkan WTP ke-15, Kemenkumham Lakukan Rekonsiliasi Data Keuangan

Jakarta - Sebagai bentuk usaha nyata mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang ke 15 kali secara berturut-turut, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengadakan rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan dan barang milik negara (BMN) tingkat Unit Kerja Eselon (UKE) I, Minggu (04/02). Kegiatan rekonsiliasi ini merupakan kelanjutan dari komitmen Kemenkumham untuk menjaga ketertiban, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset negara. Kepala Biro Keuangan (Karokeu), Wisnu Nugroho, mengatakan kontribusi pengelola dan penyusun laporan keuangan memiliki peran yang besar dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akurat dan akuntabel. Hal tersebut sejalan dengan Pemeriksaan...

Kemenkumham Genjot Indeks Reformasi Birokrasi 2024

Bandung – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus menggenjot Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024. Hal ini disebabkan penurunan nilai Indeks RB Kemenkumham terus mengalami penurunan. Pada tahun 2021, indeks RB Kemenkumham sebesar 80.18, sedangkan pada tahun 2022 menjadi 79.55. Meskipun pada saat yang sama rata - rata nasional seluruh kementerian dan lembaga (K/L) juga mengalami penurunan menjadi 72.29, sehingga akhirnya juga mempengaruhi indeks RB Kemenkumham, namun Kemenkumham tidak mau mencari-cari alasan, dan fokus untuk meningkatkan indeks RB di masa yang akan datang. Untuk itu Kemenkumham menyelenggarakan kegiatan Analisa Dokumen Data Dukung Satuan Kinerja Usulan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)...

Berita Unit Pelaksana Teknis

Twitter Kanwil Maluku Utara

Galeri