Tobelo – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut) melakukan koordinasi Layanan Legalisasi Apostille dan Kewarganegaraan di Bumi Hibua Lamo Tobelo, Kamis (17/10/2024).
Tim Kanwil Kemenkumham Malut di bawah arahan Kakanwil Kemenkumham Malut, Andi Taletting Langi dipimpin Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Zulfikar Gailea beserta Staf Pelayanan Administrasi Hukum Umum melakukan Penyebarluasan Informasi Layanan Apostille dan Kewarganegaraan ke Pemerintah Daerah, tepatnya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.
Pada Instansi tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Zulfikar Gailea, beserta Staf memaparkan terkait Apostille yang merupakan pengesahan tanda tangan pejabat, pengesahan cap, dan atau segel resmi dalam suatu dokumen publik.
Zulfikar Gailea menyampaikan beberapa informasi mengenai Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) berdsarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, sehinga Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) tersebut mengajukan permohonan kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2006 terntang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Selain itu, Apostille yang merupakan hasil dari disahkannya Convention of Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Apostille), 5 october 1961.
“Saat ini melalui Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 membuat Indonesia bergabung menjadi negara Konvensi Apostille pada tanggal 5 Oktober 2021, Kemudahan satu langkah penerbitan Sertifikat Apostille dapat langsung digunakan di 121 Negara Pihak Konvensi Apostille dan dapat mendukung lalu lintas dokumen publik antarnegara menjadi lebih cepat," ucap Zulfikar.
Pada instansi yang dikunjungi, Zulfikar dan tim diterima oleh Alber Bobangi selaku Sekretaris , serta Kepala Bidang PIAK dan Kepala Bidang Pendaftaran Pendudukan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara., pihaknya menyambut baik kehadiran Apostille pada sistem Layanan AHU kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia dalam rangka memangkas Birokrasi Legalisasi dokumen yang pasti sangat membantu masyarakat Kabupaten Halmahera Utara dalam melakukan aktifitasnya di luar negeri.
Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara menyambut baik hadirnya Layanan Apostille yang diharapkan dapat menjadi sarana dalam melegalkan dokumen pendidikan bagi masyarakat di kabupaten Halmahera Utara.
Sosialisai Layanan Legalisasi Apostille dan Kewarganegaraan di Kabupaten Halmahera Utara merupakan komitmen dari Kakanwil Kemenkumham Malut, Andi Taletting Langi untuk memaksimalkan layanan AHU di Wilayah.
