Ternate - Kepala Kanwil Kemenkumham Malut Ignatius Purwanto mendorong peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan pada satuan kerja di lingkungan Kemenkumham Malut.
Purwanto menjelaskan tahapan krusial dari siklus anggaran yaitu proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, karena hal itu membutuhkan perhatian serta komitmen tinggi dari segenap entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
“Pra Rekonsiliasi ini merupakan agenda penting, dengan tujuan untuk menyamakan data laporan keuangan periode semester I tahun 2024 di tingkat satuan kerja dan wilayah, yang nantinya menjadi basis data Rekonsiliasi Laporan Keuangan di Tingkat Unit Eselon I dan Kementerian,” jelas Purwanto saat membuka kegiatan Pra Rekonsiliasi Laporan Keuangan yang dihadiri para Pimti Pratama, Pejabat Administrasi, dan operator Satker Malut, Senin (24/06/2024).
Purwanto mengapresiasikan capaian prestasi seluruh satuan kerja pada periode sebelumnya, baik di tingkat nasional maupun di tingkat wilayah. Menurut Purwanto, capaian tersebut merupakan wujud kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas.
Capaian tersebut, ujar Purwanto, tidak hanya sekedar individu namun merupakan kerja kolektif bersama seluruh jajaran dalam melaksanakan, mempertanggungjawabkan, dan menyusun laporan keuangan sesuai kaidah-kaidah Standar Akuntasi Pemerintahan.
“Saya ingatkan kepada seluruh jajaran, agar bekerja cepat dalam meningkatkan realisasi anggaran, menjaga nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dan nilai SMART tahun berjalan," ucapnya.
Di akhir arahannya, Kakanwil Purwanto meminta sinergi dan kaloborasi seluruh jajaran agar dapat menginternalisasikan Resolusi Kemenkumham Tahun 2024, yaitu “Perkuat Sinergi yang semakin PASTI dan BerAKHLAK untuk Kinerja Kemenkumham yang berdampak”.
“Laporan keuangan yang berkualitas juga mampu menjabarkan kinerja anggaran yang berdampak kepada masyarakat,” pungkas Purwanto.
Kepala Divisi Administrasi Slamet Pramoedji dalam kesempatan yang sama menjelaskan pentingnya peran aktif pimpinan, pejabat dan operator UPT untuk dapat bersinergi dalam menyusunan laporan keuangan.
Laporan keuangan yang berkualitas, ujarnya pada gilirannya akan berkontribusi dalam mencapai opini WTP dari BPK di tahun mendatang.
Sementara itu, Kabag Umum M. Kasim Umasangadji dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut turut didampingi oleh tim dari Biro Keuangan Setjen Kemenkumham, serta diikuti oleh operator laporan keuangan dan BMN dari 16 satker yakni 1 Kanwil, 13 UPT Pemasyarakatan, dan 2 Kantor Imigrasi.
(Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi)
