Bobong,- Dalam rangka peningkatan pengelolaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) dalam hal ini Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH yang dipimpin oleh Kepala Bidang Hukum Sarwedi Siregar melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan JDIH
Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Kemenkumham tahun 2022. Opini WTP ini merupakan capaian ke-14 kali secara berturut-turut sejak tahun 2009.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly meminta segenap jajaran Kemenkumham untuk