SEKILAS KANTOR WILAYAH

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara berlokasi di Jalan Jalan Cengkeh Afo No. 40 Kelurahan Kelurahan Maliaro Kecamatan Kota Ternate Tengah. Wilayah Kerja Kantor Wilayah adalah Provinsi Maluku Utara yang memiliki luas wilayah sekitar 31.982,50Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1.247.387 Jiwa.

Secara geografis, Provinsi Maluku Utara berada pada 3° Lintang Utara hingga 3° Lintang Selatan dan 124° hingga 129° BujurTimur. Nomenklatur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara beberapa kali mengalami perubahan, mulai disebut dengan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-Undangan, Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM, dan terakhir Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Saat ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dipimpin oleh Ramli. H.S., S.E, MAP.

SILATURAHMI PENGURUS DAN PENGAWAS KPRI PPDK UPT PEMASYARAKATAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Purwokerto, INFO_PAS – Silaturahmi Pengurus dan Pengawas KPRI PPDK UPT Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Senin (5/03) dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Warga Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Ka.UPT FORKOMDA Banyumas dan Nusakambangan; Ka. Lapas Perempuan Semarang, Ka. Lapas Kendal, Ka. Rutan Kebumen dan Ka. Bapas Semarang; Ketua, Pengawas, dan Manajer Kantin di seluruh UPT Jawa Tengah; serta Seluruh Pegawai dan Tunas Pengayoman.

Sebelum arahan dari Kakanwil, Kadivpas memberikan pesan kepada seluruh Ka.UPT beserta jajarannya untuk berkomitmen dalam Penegakan Keamanan dan Ketertiban untuk mewujudkan Lapas/Rutan yang Zero Handphone Pungli dan Narkoba. Di akhir arahannya, Kadivpas mengapresiasi kepada Kalapas Purwokerto yang sudah banyak melaksanakan rekomendasi, semoga terus berkelanjutan. Tujuan adanya sosialisasi adalah untuk menyelamatkan semua dari dampak-dampak negatif kemungkinan akan terjadi pada diri kita. Mari laksanakan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan Kakanwil.

Mengawali arahannya Kakanwil mengapresiasi kepada Kalapas Purwokerto karena sudah melaksanakan rekomendasi-rekomendasi dari 21 poin permasalahan yang dirangkum oleh Kadivpas. Dalam arahannya, ada beberapa Kriteria Lapas/Rutan Zero Handphone yang disampaikan Kakanwil antara lain : Ka. UPT dan seluruh jajarannya wajib menyimpan HP di loker P2U maka perlu adanya wartelsus, perlu ada telepon kantor di P2U; Penggeledahan sajam, HP, Narkoba di 3 bulan terakhir minimal 20 kali dan tidak ditemukan handphone; Tersedianya wartel yang mengelola koperasi dan terdapat alat perekam secara mandiri; dan Tersedianya alat pembatas sinyal secara mandiri (jammer).

Di akhir arahannya Kakanwil memberikan pesan mengenai Hal-hal Penting dan Pokok dalam Pengelolaan Koperasi dan Kantin Lapas/Rutan se Jawa Tengah yaitu antara lain Harga jual di kantin/koperasi tidak boleh lebih besar dari harga jual pasar; Transaksi Keuangan dengan non tunai (e-money); Modal atau permodalan kantin tidak boleh perorangan; Modal usaha tidak boleh berasal dari uang WBP/keluarga WBP terutama kasus narkoba dan korupsi; Koperasi dan kantin menyediakan wartelsus; Wartel menyiapkan alat perekam; Wartel menyiapkan Jammer (Alat Pengacak Sinyal); Tutup semua rekening koperasi yang masih menerima aliran dana/transfer yang berasal dari WBP/Keluarga WBP, ganti rekening yang baru; Ganti nomor HP seluruh Ketua, Pengurus, Pengelola Koperasi yang masih berkomunikasi dengan no HP WBP/Keluarga WBP, kalau perlu ganti nomor; Dalam pengelolaan kantin/koperasi tidak boleh menggunakan tenaga pegawai maupun WBP, WBP tidak boleh berhubungan dengan keuangan, pegawai pun tidak boleh; Membuka rekening atas nama “Koperasi” (bukan perorangan); dan Memberikan premi bagi WBP. Salam Pas-wpns.