Ternate - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun Anggaran 2024 dengan metode Blended Learning, Rabu (28/08).
Hadir secara Virtual, Kakanwil Kemenkumham Malut Ignatius Purwanto yang saat ini diberikan tanggung jawab sebagai Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, beserta jajaran bertempat di Ruang Rapat lantai II Kanwil Kemenkumham Malut.
Pelatihan ini dirancang khusus untuk mempersiapkan para pemimpin agar mampu menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam pengelolaan organisasi serta implementasi kebijakan hukum dan HAM.
Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Razilu mengatakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II kali ini mengusung tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Bidang Hukum dan HAM untuk Mendukung Penegakan Hukum yang Responsif”.
“Tema ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, yang mana kita dituntut untuk lebih responsif dan adaptif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Transformasi tata kelola pelayanan bukan hanya tentang perubahan prosedur administratif, tetapi juga mencakup perubahan mindset dan budaya kerja yang lebih progresif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan prima,” ujarnya.
Lebih lanjut, Razilu menjelaskan pemerintahan berkelas dunia adalah pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang unggul, memiliki kebijakan yang responsif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan global. Pemerintahan ini ditandai dengan birokrasi yang efisien, pengambilan keputusan yang berbasis data, inovasi dalam pelayanan publik, serta memiliki aparatur yang profesional dan berintegritas.
“Untuk mencapai hal ini, kita perlu melakukan berbagai upaya transformasi pengelolaan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan, penyederhanaan prosedur regulasi, serta komitmen kuat dalam membangun budaya hukum dan HAM untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5HAM),” jelasnya.
Kemudian, Ia membagi tema kegiatan ini menjadi 4 poin Pertama, transformasi pengelolaan SDM bidang hukum dan HAM untuk peningkatan komitmen pelayanan prima, digitalisasi tata kelola administrasi bidang Hukum dan HAM untuk pemerintahan yang efektif, simpifikasi layanan regulasi untuk mendukung penegakan hukum yang responsif, serta membangun budaya hukum dan HAM dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5HAM).
Di samping itu, Kakanwil Kemenkumham Malut Ignatius Purwanto berharap dengan adanya kegiatan ini akan terjadi peningkatan kualitas kepemimpinan di lingkungan Kemenkumham, serta mampu mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM secara keseluruhan.
