Kemenkumham Malut Ikut Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Semester I 2024

Bekasi – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut) mengikuti kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Semester I Tahun 2024, bertempat di Harris Hotel and Conventions Bekasi.

Turut hadir secara langsung surat perintah Kakanwil Kemenkumham Malut Ignatius Purwanto yakni, Kadiv Administrasi Kemenkumham Malut Slamet Pramoedji, Kabag Umum M. Kasim Umasangadji, Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN Fatmawaty Baud, dan para pengelola keuangan.

Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Wisnu Nugroho Dewanto dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham yang telah berkontribusi dalam pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kemenkumham berhasil meraih opini WTP 15 kali berturut-turut. Ini menunjukan bahwa kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan seluruh Kanwil semakin baik,” ujar Wisnu, Senin (8/7).

Meski begitu, Wisnu menyampaikan beberapa poin perbaikan yang perlu ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran Kanwil. Ia merankumnya dalam catatan atas pemeriksaan laporan keuangan tahun 2023 yang menjadi atensi.

“Penganggaran dan pembebanan anggaran belanja tidak tepat, penatausahaan dan penyajian nilai persediaan dalam neraca, serta pengelolaan aset yang belum tertib,” ungkapnya.

Selain itu, pengelolaan PNBP, penyelesaian paket pekerjaan, realisasi anggaran, dan bukti pertanggungjawaban turut menjadi atensi yang perlu ditindaklanjuti perbaikannya.

Dalam arahannya Wisnu menyampaikan beberapa langkah-langkah strategis dalam penyusunan laporan keuangan semester I 2024. Di antaranya yaitu pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam penggunaan akun belanja, pertanggungjawaban kegiatan, pengelolaan PNBP, kecermatan dan pengendalian proses pekerjaan, tertib pengelolaan aset tetap, serta perlakuan akuntansi secara tepat.

“Saya minta agar tingkatkan pengendalian internal untuk mengoptimalkan pencegahan terhadap risiko,” tegasnya.

Kakanwil Kemenkumham Malut Ignatius Purwanto terus mendorong jajaran Kemenkumham Malut agar dapat menyajikan data laporan keuangan 16 satker Kemenkumham Malut sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Purwanto berharap pra rekonsiliasi sebelumnya yang dilaksanakan di tingkat wilayah, menjadi modal yang baik keakuratan rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan dan BMN satker Kemenkumham Malut. Hal tersebut sebagai upaya mempertahankan opini WTP tahun ini.

Sementara itu, Kadiv Administrasi Slamet Pramoedji yang hadir secara langsung optimis laporan keuangan satker Kemenkumham Malut dapat tersaji dengan baik. Hal itu dikarenakan beberapa catatan dari Biro Keuangan dan Biro BMN sebelumnya telah ditindaklanjuti jajaran Kemenkumham Malut.