Ternate - Rapat Teknis persiapan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak dan training of trainer (ToT) melalui virtual meeting (zoom) dihadiri oleh Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH, Penyuluh Hukum, Pengelola Bantuan Hukum dan tim, serta perwakilan 3 Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi Maluku Utara yakni Ketua YLBH Maluku Utara, Ketua YBH Sipakale Malut, dan Ketua YBH Kapita Malut di Ruang Meeting Kanwil Kemenkumham Maluku Utara, Selasa (06/08/2024).
Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Serentak mengenai Partisipasi Publik terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Kepatuhan Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pelaksanaan Hukum dalam rangka Semarak Hari Pengayoman ke-79 Tahun 2024 dengan tema "Kementerian Hukum dan HAM Mengabdi Untuk Negeri Menuju Indonesia Emas Tahun 2045" yang rencananya akan dilaksanakan secara Hybrid pada hari Selasa, 13 Agustus 2024.
"Kami berharap sinergi seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham, Organisasi Bantuan Hukum di seluruh Indonesia dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk dapat mengambil perannya masing-masing dalam pengabdian untuk negeri menuju Indonesia Emas Tahun 2045," kata Sofyan, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN.
"Penilaian kepatuhan hukum ini juga akan mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum, yang akan berdampak pada peningkatan perekonomian dan pembangunan nasional" Imbuh Arfan Faiz, Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional BPHN.
Kakanwil Kemenkumham Malut, Ignatius Purwanto menyatakan siap berkontribusi dalam pelaksanaan sosialisasi ini, "Nantinya akan kami laksanakan dengan segmentasi peserta yakni unsur Institusi Pendidikan, Perguruan Tinggi, dan Desa Kelurahan Binaan di Maluku Utara. Kami siap menggandeng Organisasi Bantuan Hukum sebagai bentuk nyata kehadiran negara hukum yang menjamin kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia dan memberikan keadilan serta kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
