Tobelo – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara melaksanakan pemeriksaan protokol notaris dan audit kepatuhan secara langsung (on site) terkait penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) terhadap notaris di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, sejak 16–19 Juli 2024.
Protokol notaris dan audit kepatuhan PMPJ dilakukan sebagai upaya pencegahan pelaku kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) maupun Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).
Berdasarkan Surat Perintah Kakanwil Kemekumham Malut Ignatius Purwanto, Nomor W.29.AH.02.07–3585 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Audit PMPJ dan Protokol Notaris kepada 7 Orang Notaris Halmahera Utara.
"Dari jumlah itu, terdapat 1 Orang Notaris yang masuk dalam risiko tinggi," ungkap Kasubbid Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Muhammad Sidik selaku Sekretaris Majelis Pengawas Notaris (MPWN) Malut, Jumat (19/7).
Dalam susunannya terdapat 2 tim yaitu tim audit kepatuhan terdiri atas 3 orang yaitu Namrumkel dari Unsur Akademisi, Hairudin Dodo dari unsur pemerintah dan Muhammad Sidik dari Sekretariat Majelis Pengawas Notaris (MPWN) Maluku Utara. Sementara Tim Pemeriksa Protokol dipimpin oleh Salha Abdullah dari unsur Notaris, dibantu oleh Tim Sekretariat MPDN Kanwil Malut.
Kadiv Yankumham, Aisyah Lailiyah selaku Anggota Kehormatan Notaris Malut turut ikut dalam kegiatan tersebut. Aisyah menekankan bahwa kedua kegiatan tersebut merupakan agenda penting yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham Malut dalam rangka memastikan pelaksanaan Protokol Notaris dalam pelayanan publik dan audit PMPJ.
"Ini bentuk perlindungan dan pencegahan digunakannya notaris selaku pejabat umum menjadi sarana dan atau sasaran kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) maupun Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)," terangnya.
Kakanwil Kemenkumham Malut Ignatius Purwanto dan Kadiv Yankumham Aisyah Lailiyah terus berkomitmen dalam pelaksanaan pemeriksaan protokol notaris dan audit kepatuhan PMPJ. Kata Purwanto, hal itu dalam rangka mendukung pencegahan TPPU/TPPT melalui peran notaris di Malut.
