Jakarta, malut.kemenkumham.go.id – Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Maluku Utara melakukan koordinasi ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham RI. Tim Kanwil Kemenkumham di bawah arahan Kepala Kantor Wilayah, M. Adnan melakukan koordinasi dalam rangka peningkatan layanan AHU di wilayah khususnya Maluku Utara. Pelaksanaan koordinasi tersebut Tim Kantor Wilayah bertemu dengan Kepala Seksi Dokumentasi Notaris dan Sekretariat MPPN, Nunung Sumyati, Rabu (13/10/2021).
Pada kesempatan tersebut Tim Kanwil menyampaikan maksud dan tujuan koordinasi tersebut yaitu terkait evaluasi Target Kinerja B09 audit kepatuhan PMPJ noraris mitigasi risiko tinggi diwilayah Maluku Utara dan tentang Pemindahan notaris dari Kota/Kabupaten ke Kabupaten/Kota lainnya.
Dalam penjelasannya, Kepala Seksi Dokumentasi Notaris dan Sekretariat MPPM, Nunung Sumyati mengatakan bahwa, Notaris diwilayah wajib melaksanakan PMPJ (Prinsip Mengenali Pengguna Jasa) dan BO (Beneficial Ownership) untuk melindungi notaris di kemudian hari apabila terjadi proses hukum serta kedepannya untuk pengawasan audit kepatuhan akan dilakukan bagi notaris yang belum mengisi kuesioner laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) dan tarkait tentang Pemindahan notaris dari Kota/Kabupaten ke Kabupaten/Kota lainnya yang persyaratannya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, namun batas waktu proses pendaftaran didalam aplikasi limit waktunya telah berakhir/telah ditutup namun menurut beliau masih bisa didaftarkan kembali ditahun berikutnya.
Beliau mengatakan juga, bahwa di kedepan rencananya semua pelayanan akan berbasis online, di akhir koordinasi, Kepala Seksi Dokumentasi Notaris dan Sekretariat MPPM, Nunung Sumyati menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Tim Kanwil Kemenkumham Maluku Utara atas koordinasi yang dilaksanakan. “Koordinasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi AHU di Maluku Utara,” ucapnya.
(Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi)
