Ternate,- Dalam rangka meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik,Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut), melaksanakan kegiatan presentasi proposal monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IPK-IKM. Rabu (15/03/2023).
Kegiatan yang dilakukan secara hybrid ini, dibuka secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) M.Adnan, dan dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi, Andi Basmal, serta pejabat administrator serta operator dari UPT, dan menghadirkan Narasumber dari Universitas Khairun Ternate, Suwarti.
Dalam sambutannya, M.Adnan mengatakan berbicara tentang Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sudah tentu tidak terpisahkan dengan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Pembangunan ZI tertuju pada dua sasaran utama, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima, Untuk pencapaian sasaran kualitas pelayanan publik yang prima diukur melalui “komponen hasil” yang datanya diambil berdasarkan hasil Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Masyarakat,” Ujarnya.
Dan beliau berharap dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan public.
“Berikan perhatian penuh terhadap survei IPK-IKM memanfaatkan media berupa aplikasi survei Balitbangkumham/go.id maupun aplikasi 3AS sehingga memudahkan dalam pengelolaan dan pelaporan hasil survei,” Ujarnya.
Menutup sambutannya, beliau memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang telah berkerja maksimal ditengah keterbatasan fasilitas, tetap berupaya untuk meningkatkan kulitas terhadap penyelanggaran layanan publik.
“Pahami apa yg menjadi tugas dan pokok sebagai ASN, disamping itu juga harus punya komitmen moral, saya menegaskan kepada setiap individu yang ada di lingkungan Kanwil Kemenkumham Malut, untuk memberikan kontribusi yg baik untuk Kanwil Malut ini,” Ujarnya.
Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi
