Nusa Dua, Bali - Rapat Koordinasi Pelaksanaan dan Evaluasi Target Kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Wilayah Tahun 2023 memasuki hari kedua, Rabu (15/03/2023) dengan agenda pendalaman materi pelaksanaan tarja dari para direktur di lingkungan Ditjen AHU.
Sekretaris Direktorat Jenderal AHU, Mohamad Aliamsyah dalam pemaparan materi menyampaikan hasil kinerja pelaksanaan anggaran meliputi realisasi anggaran dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DIPA Ditjen AHU pada seluruh kantor wilayah.
M. Aliamsyah saat membacakan hasil nilai kinerja pelaksanaan anggaran DIPA Ditjen AHU berdasarkan data per 14 Maret 2023 menyebutkan, bahwa Kanwil Kemenkumham Malut menempati posisi keempat dalam realisasi anggaran sebesar 18,6% dan nilai IKPA 100 dengan konversi bobot 70%.
Sementara posisi pertama realisasi anggaran dan IKPA Ditjen AHU ditempati Kanwil Palu, dan realisasi PNBP urutan pertama ditempati Kanwil Bali.
“Capaian tersebut diharapkan dapat terus ditingkatkan sepanjang tahun 2023, dan menjadi motivasi bagi kanwil lain untuk dapat mempercepat kinerja pelaksanaan anggaran dan PNBP di wilayah,” ujar M. Aliamsyah, di auditorium The Sakala Resort Bali, Rabu (15/03/2023).
Ia turut menjelaskan strategi yang dapat dilakukan Kanwil khususnya pada Divisi Yankumham dalam mempercepat kinerja realisasi anggaran, IKPA, dan PNBP. Aliamsyah juga memaparkan fokus layanan AHU berdasarkan tarja 2023.
“Untuk tarja layanan pewarganegaraan dan kewarganegaraan bertujuan mempertegas status kewarganegaraan Indonesia. Sementara layanan apostille untuk mempermudah masyarakat untuk legalisasi dokumen yang akan digunakan di luar negeri,” tuturnya dihadapan para Kadiv Yankumham, Kabid Yankum dan Kasub Pelayanan AHU dan jajaran yang hadir.
“Sementara untuk layanan perseroan perorangan pada gilirannya diharapkan dapat menggerakkan perekonomian nasional khususnya para pelaku UMKM,” tambah Aliamsyah.
Menurutnya, Perseroan Perorangan hadir untuk memudahkan pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya dengan memberikan confidence bagi pelaku usaha untuk mengajukan pinjaman modal sekaligus memudahkan kalangan perbankan dalam memantau business suistainability melalui laporan keuangan.
Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Ignatius M.T. Silalahi yang hadir secara langsung didampingi Kabid Pelayanan Hukum, Zulfikar Gailea beserta jajaran Kanwil menyampaikan bahwa strategi pelaksanaan target kinerja Ditjen AHU yang dilaksanakan jajarannya harus dapat dilaksanakan dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan.
Ignatius berharap rakor tersebut menjadi wadah memperkuat pelaksanaan tarja Ditjen AHU pada Kanwil Kemenkumham Malut.
Pendalaman materi hari hari kedua pelaksanaan tarja 2023 juga diisi oleh narasumber yakni para direktur dan pejabat administrasi dan fungsional pada Ditjen AHU.
(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi).
