Sanana, malut.kemenkumham.go.id – Dalam rangka meningkatkan layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku Utara melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kepulauan Sula, terkait implementasi UU Cipta kerja pada entitas Perseroan Perseorangan dan kewajiban melapor pemilik manfaat dari pada korpurasi (Benifecial Ownership).
Hadir dalam Rapat Koordinasi tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula beserta dinas terkait yakni, Dinas Pelayanan terpadu PTSP Kepulauan Sula dan Dinas Perindak Kop Kepulauan Sula sedangkan dari Kanwil Kemenkumham hadir Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Zulfikar Gailea, Kepala Subbidang AHU, Muhammad Sidiq beserta staff.
Kegiatan tentu saja menggunakan Protokol Kesehatan dan bertepat di ruang rapat bersama dengan Sekretaris Daerah, Syafrudin bersama dengan Dinas Pelayanan terpadu PTSP Kepulauan Sula dan Dinas Perindak Kop Kepulauan Sula .
Pertama-tama Kabid Hukum, Zulfikar Gailea mengatakan maksud dan tujuannya yaitu terkait peningkatan manfaat layanan AHU yaitu terkait implementasi UU Cipta Kerja pada entitas Perseroan Perseorangan dan juga kewajiban melapor pemilik manfaat dari pada korpurasi (Benifecial Ownership).
“Yang mana keunggulan Perseroan Perorangan adalah pemisahan harta pribadi dengan perseroan, pendirian sangat mudah, tidak memerlukan akta notaris, Status badan hukum diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik, Bebas dari kewajiban untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara, pelaku usaha dapat bertindak menjadi direktur sekaligus komisaris, sehingga lebih prudent, dan PPh lebih rendah dibanding Pph perorangan,” ungkapnya.
Kemudian langsung di tanggap oleh bapak Syafrudin selaku Sekretaris daerah beliau berterima kasih atas kunjungan kerja ini.
“sepintas tentang yang telah dijelaskan, ini sangat berharga khusunya untuk untuk PTSP,” Ucapnya. (Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)
