Ternate,- Dalam rangka memenuhi mekanisme fasilitas penyusunan keuangan serta menyamakan persepsi dalam membuat dan menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) melakukan Pra Rekonsiliasi Penyusunan Data Laporan Keuangan dan BMN Semester II Tahun Anggaran 2022, Selasa (10/01/2022).
Mewakili Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) M.Adnan, Kepala Bagian Umum, Kasim Umasangadji, didampingi Kepala Subbagian Keuangan dan BMN, Fatmawaty Baud membuka kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, beliau mengatakan kegiatan Pra Rekonsiliasi ini merupakan agenda penting, dengan tujuan untuk menyamakan data laporan keuangan periode semester II tahun anggaran 2022 di tingkat satuan kerja dan wilayah, yang nantinya menjadi basis data Rekonsiliasi Laporan Keuangan di Tingkat Unit Eselon 1 dan Kementerian.
“Saya mengapresiasi kerja bersama seluruh jajaran pada tahun-tahun sebelumnya yang membantu penyusunan laporan keuangan dalam mempertahankan opini WTP Kemenkumham, dan capaian prestasi seluruh satuan kerja pada tahun 2022, Capaian penghargaan tersebut merupakan wujud kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas seluruh jajaran Kemenkumham Maluku Utara mulai dari hulu sampai hilir siklus Anggaran,” Ujarnya.
Lebih lanjut, beliau mengatakan Capaian tersebut tidak sekadar kerja individu, namun lebih dari itu merupakan kerja kolektif kita bersama yang dimulai dari perencanaan dan pelaksanaan anggaran, menjaga akuntabilitas laporan pertanggung jawaban, dan menyusun laporan keuangan sesuai kaidah-kaidah Standar Akuntansi Pemerintahan.
“Saya menghimbau agar bekerja cepat dalam meningkatkan realisasi anggaran di awal tahun, menjaga nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dan nilai SMART tahun berjalan di satker masing-masing. Belanja negara harus diprioritaskan pada penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN). Selain itu, pelaksanaan anggaran harus berorientasi pada pencapaian outcome terutama dalam memastikan agar pemenuhan 39 target kinerja di wilayah memberi hasil dan dampak nyata bagi penerima manfaat khususnya masyarakat,” Ucapnya.
(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)
