Ternate - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) melalui Subbagian Humas, RB, dan TI mengikuti Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Triwulan IV Tahun 2022 secara virtual yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Selasa (17/01/2023).
Evaluasi dibuka langsung oleh Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Bramantyo Agung Nugroho. Bramantyo menyoroti beberapa hal terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Salah satu nya keberadaan RB Tematik yang sangat penting untuk mendongkrak indeks reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, Bramantyo menyampaikan informasi mengenai jadwal pelaksanaan RB di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk tahun anggaran 2023.
“Pemenuhan data dukung RKT RB dan LKE PZI ini dilaksanakan guna meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan Perjanjian Kerja Menteri Hukum dan HAM di tahun 2023”, tambahnya.
Selanjutnya, Koordinator Evaluasi RB Jusneni menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan RB pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan hasil evaluasi reformasi birokrasi, Kemenkumam Malut telah memenuhi seluruh data dukung reformasi birokrasi baik data dukung Rencana Kerja Tahunan (RKT) maupun data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM dari B03 sampai dengan B12.
Mengakhiri evaluasi, Koordinator Evaluasi Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan Jusneni menyampaikan beberapa informasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi.
“Sebagai salah satu Perjanjian Kerja yang ditetapkan Menkumham Yasonna H. Laoly yang menargetkan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 85,00 di tahun 2022, hal ini tentu butuh dukungan Bapak/Ibu yang ada di Kantor Wilayah untuk memenuhi data dukung yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini” Tutur Jusneni.
(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)
