Ternate, malut.kemenkumham.go.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menyelanggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi Pelayanan Publik Wilayah Maluku Utara, Dalam rangka Koordinasi bersama dengan istansi terkait, Rabu (30/03/2022).
Kegiatan yang diikuti Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kemenkumham Malut), M.Adnan, didampingi Kepala Divisi Administrasi, Andi Basmal, Kepala Divisi Keimigrasian, Sandi Andaryadi, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Lili,serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ignatius Mangantar serta KUPT jajaran Kanwil Malut.
Mengawali Kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Syamsuddin Abdul Kadir, mewakili Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani beliau mengatakan, tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah menjaga suatu sistem ketertiban di mana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.
Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, melainkan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.
“Pelayanan publik ini menjadi semakin penting, karena senantiasa berhubungan dengan masyarakat banyak, yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan, oleh karena apapun bentuk institusi pelayanananya, yang terpenting adalah bagaimana memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan dan kepentingannya,” Ujarnya.
Beliu juga mengatakan Prinsip dalam manajemen pemerintahan adalah jika semua fungsi berjalan dengan efisien dan efektif maka akan mendorong terwujudnya Pemerintah yang tertib, teratur, sistematis, cepat, dinamis dan tepat sasaran.
Dengan demikian sesuai dengan fungsi pokok Pemerintah adalah memberikan “pelayanan publik” pada gilirannya akan tersedia dan terselenggara dengan baik dan memuaskan masyarakat.
“Fungsi Pemerintah tidak hanya berdasarkan kepada fungsi-fungsi klasik semata (panca praja, dan lain-lain), tetapi dituntut peranannya sebagai unsur sumber inisiatif dalam usaha pembaharu dan pendorong pembangunan bangsa yang dilakukan oleh masyarakat, dengan demikian, maka aparatur Pemerintah ditempatkan untuk menjalankan fungsi di samping sebagai abdi negara, juga sebagai abdi masyarakat,” Ujarnya
Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kakanwil M.Adnan, beliau mengatakan Pada kesempatan yang baik ini, beliau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia beserta seluruh jajaran KPK yang telah memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi ini, yang melibatkan seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara beserta mitra kerja kami, baik Tim Pengawasan Orang Asing, maupun Pemerintah Daerah.
“Salah satu tugas KPK yakni melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, dan tugas ini sejalan dengan spirit yang terkandung dalam tata nilai Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas, yakni “Kami PASTI” (profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif).
Hal tersebut menjadi komitmen dan ikhtiar jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara untuk terus mewujudkan integritas institusi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” Ucapnya.
Lebih lanjut beliau menjelaskan tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham Malut dalam upaya memberantas korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik terus diperkuat melalui pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah dilaksanakan secara serius dan konsisten selama beberapa tahun terakhir.
Mengakhiri sambutannya beliau berharap melalui rapat koordinasi bersama KPK ini, diharapkan dapat memperkuat komitmen kita bersama untuk menciptakan integritas institusi melalui upaya pencegahan korupsi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Lebih lanjut, sambutan oleh Direktur Koordinasi Supervisi V KPK, Budi Waluya, beliau mengatakan Kegiatan ini terselenggara dalam rangka, Sinergitas dan kolaborasi antar instansi dalam rangka pencegahan korupsi.
“Kita harus bersatu padu, sinergi dalam mencegah korupsi, KPK terus mendampingi instansi dalam pemberatasan korupsi,” Ujarnya.
Beliau menambahkan bahwa kita bisa menggali potensi-potensi atau hal-hal yang bisa di rekomendasikan yang mana kita dapat meningkatkan pelayanan publik dan optimalkan pendapatan daerah ujarnya.
(Humas,Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)
