Ternate - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut) menggelar Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diikuti Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, bertempat di aula Gamalama, Selasa (24/01/2023).
Pencanangan Pembangunan ZI WBK dan WBBM tersebut dihadiri secara langsung Kakanwil M. Adnan, Kadiv Administrasi Andi Basmal, Kadiv Keimigrasian Sandi Andaryadi, Kadiv Pemasyarakatan Lili, Kadiv Yankumham Ignatius M.T.S., 13 Kepala Unit Pelaksana Teknis, serta disaksikan Pejabat Administrator dan Pengawas serta seluruh pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkumham Malut secara langsung maupun virtual.
Menurut Kakanwil, sesuai Permenkumham Nomor 11 Tahun 2022, pencanangan pembangunan ZI tidak diwajibkan terdapat acara yang khusus/formal. Karena yang utama ialah penyebarluasan informasi satker yang sedang melakukan pembangunan zona integritas.
"Saya meminta komitmen para Pimti dan para KUPT di wilayah Maluku Utara untuk dapat membangun dan memperkuat sinergitas dan kolaborasi sehingga pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM serta pencapaian perjanjian kinerja dapat berjalan efektif sesuai yang telah ditargetkan," ujar M. Adnan.
Kakanwil melanjutkan, pada penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2023, terdapat 11 sasaran strategis, serta 22 sasaran kegiatan di level Kanwil. Perjanjian Kinerja tersebut kemudian dilaksanakan lebih rinci pada perjanjian kinerja di level UPT. Sementara turunan dari perjanjian kinerja tersebut yakni pelaksanaan 39 target kinerja di Kanwil.
Kakanwil lebih lanjut mengapresiasi berbagai inovasi yang terus dihasilkan para Agen Perubahan pada seluruh satker. Termasuk empat inovasi baru yang telah dilahirkan para Pimti Pratama Kanwil Kemenkumham Malut, yang diharapkan menjadi nilai tawar dalam kontestasi pembangunan ZI WBK dan WBBM.
Terkait pengunggahan data dukung WBK, M. Adnan menyampaikan hasil evaluasi dan penilaian Tim Verifikasi Kanwil atas persentase pengunggahan data dukung pembangunan ZI pada 16 satker Maluku Utara, melalui aplikasi erb.kemenkumham.go.id di akhir tahun 2022.
"Saya minta agar pengunggahan data dukung ini menjadi perhatian, seluruh pimpinan satuan kerja, termasuk para Kepala Divisi, pengunggahan data dukung pembangunan ZI merupakan kewajiban meskipun satker belum dapat diusulkan ke TPI, misalnya karena masih terdapat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP yang belum mencapai 100%," ungkapnya.
Satker di Maluku Utara, tambah M. Adnan, memiliki kapabilitas mumpuni dalam pembangunan zona integritas, yang ditandai dengan capaian beragam prestasi pada satker masing-masing. Hal itu dibuktikan dengan capaian Kanim Kelas II Non TPI Tobelo meraih predikat WBK tahun 2022 dari KemenpanRB.
"Jika pada tahun-tahun sebelumnya, kita belum dapat meraih predikat WBK, bukan berarti menyurutkan semangat kita dalam membangun zona integritas. Hal itu justru menjadi pemicu dan motivasi bagi kita bersama untuk dapat menjadi lebih baik lagi di tahun 2023 ini, termasuk dalam pencapaian perjanjian dan target kinerja,” kata M. Adnan.
Di akhir sambutannya Kakanwil M. Adnan kembali mengingatkan resolusi Kemenkumham tahun 2023, yaitu: “Wujudkan Kemenkumham Semakin PASTI BerAKHLAK dengan bekerja cepat, tepat, ikhlas, dan hasilnya akuntabel”, yang sangat relavan dengan upaya pembangunan ZI WBK dan WBBM, serta pencapaian perjanjian kinerja.
(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)
