Ternate, malut.kemenkumham.go.id - Kepala Kanwil Kemenkumham Malut, M. Adnan meminta peran aktif seluruh jajaran khususnya yang tergabung dalam kelompok kerja (pokja) Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam pelaksanaan ZI khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Kakanwil M. Adnan saat rapat Tim ZI WBK Kanwil, yang dihadiri Kepala Divisi Administrasi sekaligus Ketua Tim WBK, Andi Basmal, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Ignatius Mangantar Tua S., Kadiv Pemasyarakatan, Lili, Kadiv Keimigrasian, Sandi Andaryadi, serta seluruh ketua koordinator pokja, bertempat di aula Kanwil, Senin (11/04/2022).
“Mari kita sama-sama berjuang, dan menjadi pejuang dalam pembangunan zona integritas,” ujar M. Adnan.
Kakanwil saat rapat mengevaluasi pembangunan ZI tahun sebelumnya dengan harapan ada peningkatan kinerja dari sebelumnya. Untuk itu, Kakanwil menyampaikan harapan agar pada tahun 2022 ini terdapat satker di wilayah Malut yang memperoleh WBK.
“Targetnya minimal ada 3 atau 5 satker di lingkungan Kanwil Kemenkumham Malut yang memperoleh WBK tahun 2022 ini,” kata M. Adnan.
Kadiv Administrasi, Andi Basmal menambahkan, saat dilakukan identifikasi inovasi pada Kanwil Kemenkumham Malut, Andi melihat bahwa inovasi layanan masih butuh ditingkatkan lagi kualitas dan jenis layanannya. Untuk itu, Kadivmin menyebutkan, melalui Keputusan Kakanwil telah dibentuk Tim Pengembangan Inovasi Kanwil yang bertugas untuk merancang, mengembangkan, dan memberikan alternatif solusi inovasi pada Kanwil.
Andi selanjutnya memberikan kesempatan kepada seluruh Ketua Koordinator Pokja untuk memaparkan hasil penguploadan data dukung di aplikasi erb.kemenkumham. Targetnya daduk yang belum lengkap untuk segera dilengkapi dalam pekan ini.
Pada kesempatan yang sama, Kadiv Pemasyarakatan, Lili memberikan masukan terkait hal-hal yang harus menjadi perhatian dalam pembangunan ZI pada Kanwil Malut. Lili yang sebelumnya telah meraih WBK saat menahkodai Lapas Kelas IIA Kerabokan menyampaikan pengalamannya dalam pembangunan ZI.
“Beberapa hal penting dalam pembangunan zona integritas yaitu pentingnya membangun strategi layanan publik sehingga mendukung survei masyarakat. Selain itu, inovasi meskipun sederhana harus dapat dikemas sebaik mungkin sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya dari inovasi yang dibuat,” tutur Lili.
Kadiv pelayanan Hukum & HAM, Ignatius menambahkan perihal metode survei bagi responden harus disesuaikan dengan karakteristik satker dan jenis layanan yang diberikan. Kedepannya, harap Ignatius, responden dari Kanwil dapat berperan melalui kepuasan layanan yang diterima sehingga mendukung pembangunan ZI.
Selanjutnya, Kadiv Keimigrasian, Sandi Andaryadi berbagi pendekatan yang ia lakukan saat menjadi Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara. Menurutnya, setiap SOP, jenis dan penanda layanan harus terpasang pada Kanwil sehingga memudahkan masyarakat saat berkunjung di Kanwil.
“Prioritas kepada layanan masyarakat harus juga diwujudkan melalui kompensasi layanan yang diberikan sebagai respon cepat Kanwil. Ini bagian dari jemput bola,” ujarnya.
Kabag Program dan Humas, Irwan Kadir sekaligus sekretaris tim kerja menyampaikan garis besar pembahasan dalam rapat. Irwan meminta kepada Ketua Koordinator Pokja agar melengkapi semua data dukung yang belum lengkap.
Kadivmin, Andi saat menutup rapat menyampaikan harapannya agar rapat tersebut dapat ditindaklanjuti melalui implementasi pelaksanaan pembangunan zona integritas oleh seluruh Tim Pokja ZI WBK Kanwil Kemenkumham Malut.
(Humas, Reformasi Birokrasi & Teknologi Informasi)
