Ternate – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kemenkumham Malut) M. Adnan menekankan adanya kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa notaris dan masyarakat luas.
Hal tersebut disampaikan Kakanwil setelah melantik dan mengambil sumpah Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Halmahera periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 dan Pergantian Antar Waktu Majelis Pengawas Daerah Notaris Ternate di Aula Gamalama Kanwil, Selasa (17/01/2023).
“Pembentukan MPD yang baru ini bertujuan untuk mengantisipasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem pengawasan notaris, sehingga diharapkan dalam menjalankan profesi jabatannya. Notaris di wilayah Halmahera dan Ternate dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanannnya,” Tutur Kakanwil.
Optimalisasi pengawasan dan pembinaan notaris Kata Kakanwil, tertuang dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran MPN.
Kakanwil atas nama Menkumham dalam hal ini dapat membentuk MPDN dan berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota. Kakanwil menjelaskan bahwa MPDN merupakan suatu lembaga pembinan dan pengawasan yang merupakan ujung tombak terhadap pengawasan kinerja notaris.
“Meningkatnya tantangan atau tuntutan masyarakat atas kualitas layanan notaris, dipandang perlu untuk membentuk MPD yang baru, yakni MPD Halmahera karena sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.” Jelas Kakanwil menutup sambutannya.
Acara pelantikan ini juga dihadiri oleh Kadiv Administrasi, Andi Basmal, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Ignatius M T Silalahi.
Sementara yang bertindak sebagai saksi dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah, yakni Kepala Bagian Program dan Humas, Irwan Kadir, dan Kepala Bagian Umum, M. Kasim Umasangadji. (Humas/MI)
(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)
