Ternate, malut.kemenkumham.go.id - Pembangunan gedung dan bangunan lanjutan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Ternate ditandai dengan penandatanganan Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) LPP Ternate dan Direktur CV Lintas Raya Desain, bertempat di ruang rapat Kanwil, Jumat (1/4).
Penandatanganan tersebut disaksikan secara langsung Kakanwil Kemenkumham Malut, M. Adnan bersama Kadiv Administrasi, Andi Basmal.
Kakanwil dalam arahannya meminta semua pihak baik LPP Ternate dan CV Lintas Raya Desain agar dalam pelaksanaannya betul-betul memerhatikan muatan dalam kontrak terutama mengenai hak dan kewajiban.
"Karena ketika kontrak ditandatangani berarti ada kesepakatan antara Para Pihak.
Dalam pelaksanaannya, Kakanwil mendorong semua pihak dapat bekerja secara akuntabel dan profesional, serta menjalin komunikasi dengan baik sehingga dapat dihindari persoalan-persoalan yang menyebabkan wanprestasi dalam pekerjaan.
Kadiv Administrasi, Andi Basmal sebagai Penanggung Jawab Sekwil Unit Kerja Pengadaan Barjas Kanwil Kemenkumham Malut menyampaikan agar dapat dilakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan dengan tetap memastikan aspek akuntabiltias. Sehingga dapat dilanjutkan ke kegiatan lanjutan seperti pra desain kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan/Unit Eselon I.
Kadivmin juga berpesan agar setelah penandatanganan kontrak maka kinerja pelaksanaan anggaran belanja modal harus dipercepat sesuai ketentuan.
"Kami juga alan membentuk Tim Pengawasan Kanwil dalam rangka pengendalian untuk memastikan simpul-simpul di antara pihak-pihak berjalan lancar sesuai dengan ketentuan," ujar Andi Basmal.
Kalapas LPP Ternate, Nona Ahmad pada penandatanganan tersebut menyampaikan terima kasih kepada Kakanwil Kemenkumham Malut, dan Kadiv Administrasi yang teerus mendorong dan memantau pelaksanaan pembangunan gedung LPP Ternate.
Pada kesempatan yang sama, Direktur CV Lintas Raya Desain, M. Musbi Hi. Abd Latif menyatakan kesiapan pihaknya untuk memenuhi kewajiban & tanggungjawab sesuai isi kontrak. Terutama terkait dengan periode pelaksanaan diupayakan bisa dipercepat.
"Sehingga menjadi produk yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan telah dilaksanakanya penandatanganan kontrak, maka selanjutnya konsultansi perencanaan sudah dapat mulai bekerja dan melakukan peninjauan lapangan.
(Humas, Reformasi Birokrasi & Teknologi Informasi)
