Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) mengikuti pembukaan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kemenkumham Tahun 2022 Tingkat Kanwil, Selasa sore (24/01/2023).
Kakanwil, M. Adnan, Kadiv Administrasi, Andi Basmal, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Ignatius M T Silalahi, Kadiv Pemasyarakatan, Lili, dan Kadiv Keimigrasian, Sandi Andaryadi serta staf keuangan kanwil mengikuti secara daring di Aula Gamalama Kanwil lantai 1.
Kabag Akuntansi dan Pelaporan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI dalam laporannya menyampaikan bahwa maksud dari diselenggarakannya acara pada hari ini adalah rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan dan BMN tingkat Kanwil.
“Output yang ingin dicapai yakni berita acara rekon laporan keuangan dan BMN Tahun 2022 dan telaah laporan keuangan,” Ucapnya saat menyampaikan laporan selaku ketua panitia acara.
Disaat yang sama, Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Wisnu Nugroho saat membacakan sambutan Sekjen menjelaskan capaian realisasi anggaran dari Unit Eselon I hingga Kanwil pada tahun 2022.
“realisasi anggaran tertinggi dari Unit Eselon I saat ini yakni, Sekjen. Sementara yang belum optimal yakni Ditjen Administrasi Hukum Umum. Pada kanwil, realisasi anggaran tertinggi pada Kanwil Sulsel, sementara yang belum optimal yakni Papua Barat,” Ungkapnya.
Wisnu juga mengungkapkan nilai capaian indikator kinerja pelaksanaan angaran (IKPA) yang dicapai unit eselon I dan Kanwil pada tahun 2022.
“Unit Eselon tertinggi ada pada Ditjen Peraturan Perundang-undangan, sementara yang belum optimal yakni Ditjen Kekayaan Intelektual. Pada Kanwil, tertinggi Kanwil Daerah istimewa Yogyakarta, sementara belum optimal, yakni Kanwil Riau.” Jelasnya.
Tahun ini kata Wisnu, Kemenkumham mendapat tantangan baru dalam pelaksanaan dan realisasi anggaran, yakni penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam proses pengadaan barang/jasa serta implementasi aplikasi Sakti Kemenkeu. (Humas/MI)’
(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)
