Ternate – Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadiv Yankumham) Kanwil Kemenkumham Maluku Utara Ignatius Mangantar Tua Silalahi mendorong percepatan pembentukan pos pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi di Maluku Utara.

Hal tersebut diungkapkan saat menyampaikan keynote speech dalam kegiatan penyusunan laporan program pemajuan HAM tahun 2023 yang digelar di Aula Gamalama Kanwil, Selasa (12/9/2023).

“Kegiatan ini seyogyanya menuntut adanya pos atau ruang pelayanan pengaduan pelanggaran HAM, baik di Kota Ternate maupun di luar Kota Ternate. Untuk itu, kami akan coba melakukan komunikasi yang intens terhadap UPT luar kota untuk segera membentuk atau menyediakan pos pengaduan pelanggaran HAM yang akan digunakan masyarakat apabila terdapat dugaan-dugaan pelanggaran HAM,” Ujar Ignatius

Ignatius menjelaskan bahwa pemajuan HAM di Kanwil yang pada gilirannya dilaksanakan di seluruh UPT muncul dari terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat menjadi Pos Pengaduan Pelanggaran HAM.

Untuk itu, dirinya meminta kepada perwakilan UPT dalam Kota Ternate yang hadir langsung mengikuti kegiatan agar berkenan melaksanakan kebijakan ini dengan baik.

“Harapan kami para UPT berkenan,” Jelasnya singkat yang didampingi Kasubid Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM, Erni Rumasoreng.

Ungkapan terima kasih Ignatius juga sampaikan atas partisipasi para UPT yang telah berkenan menghadiri undangan untuk mengikuti kegiatan rapat penyusunan program pemajuan HAM yang dirangkai dengan kegiatan P2 HAM.

Pos pengaduan pelanggaran HAM ini nantinya akan menerima laporan aduan masyarakat dari setiap kabupaten/kota di Maluku Utara yang terindikasi terdapat dugaan pelanggaran HAM. Ignatius menambahkan bahwa laporan tersebut harus sudah di sampaikan UPT kepada Kanwil maksimal 5 hari setelah aduan dari masyarkat disampaikan di pos pengaduan.

(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)

Ternate- Dalam upaya meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), Kementerian Hukum dan HAM RI menyelenggarakan penilaian potensi dan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural yang melibatkan para Kepala Kantor Wilayah dan Pejabat Administrasi di seluruh Indonesia.

Sesuai surat Kepala Biro Kepegawaian Kemenkumham, Sudjonggo perihal permohonan fasilitasi penilaian potensi dan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural kepada Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Kemenkumham, pelaksanaan ujian akan diselenggarakan pada Selasa, 12 September 2023.

“Penilaian potensi dan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural dalam rangka pemetaan jabatan bagi pegawai,” ujar Sudjonggo sesuai surat bernomor SEK.2.SM.06.03-31 dan tertanggal 7 September itu.

Kakanwil Kemenkumham Malut, M Adnan yang masuk sebagai salah satu peserta kategori penilaian kategori Jabatan Tinggi Pratama mengungkapkan, bahwa penilaian potensi dan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural diharapkan dapat memetahkan sekaligus meningkatkan kompetensi ASN di lingkungan Kemenkumham.

“Insya Allah pelaksanaan penilaian berjalan baik dan lancar,” ungkap M. Adnan.

Pelaksanaan penilaian yang digelar secara virtual itu melibatkan para peserta dalam dua kategori, yakni kategori Jabatan Administrasi yang diikuti sebanyak 50 pejabat melalui metode Situational Judgement Test.

Sementara untuk kategori Jabatan Tinggi Pratama diikuti oleh sebanyak 23 peserta yang terdiri atas Kakanwil, Kepala Divisi, dan Kepala Biro. Adapun hasil penilaian akan disampaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian.

Ternate – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Maluku Utara M. Adnan menyambut dengan hangat kunjungan dari tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkumham RI yang berlangsung di ruang kerjanya, Senin (11/9/2023).

Adnan yang turut didampingi Kabag Program dan Humas, Irwan Kadir menerima secara langsung kunjungan tim yang berjumlah 4 orang, satu diantaranya yakni Marasidin selaku penanggung jawab.

Dihadapan Kakanwil, Marasidin menyebutkan bahwa penerapan manajemen risiko diseluruh Kanwil Kemenkumham menjadi tugas Itjen selaku pengawas fungsional di lingkungan Kemenkumham. Kedatangannya bersama tim disampaikannya untuk melakukan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko di Kanwil Kemenkumham Malut.

Menanggapi hal tersebut, Adnan menyambut dengan baik maksud dan tujuan yang disampaikan oleh Marasidin selaku penanggung jawab tim. Adnan berharap agar kunjungan Itjen dapat menjadi momentum yang baik untuk dapat memberikan pemahaman dan wawasan agar penerapan manajemen risiko pada jajaran Kanwil Kemenkumham Malut dapat maksimal di lakukan.

(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)

Ternate – Pelaksanaan penilaian kompetensi (penkom) bagi pemangku jabatan fungsional Asisten Pembimbing Pemasyarakatan dan Pembimbing Pemasyarakatan sedang berlangsung dan dilaksanakan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Malut.

Untuk memastikan pelaksanaan penkom berlangsung lancar dan kondusif, Kadiv Adminitrasi Andi Basmal memantau secara langsung pelaksanaan ujian yang berlangsung di Ruang Rapat, Senin (11/9/2023).

Dihadapan kedua peserta yang berasal dari pegawai yang bertugas di Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate, Basmal menyampaikan agar peserta dapat dengan tenang mengerjakan seluruh soal hingga selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

“Kerjakan dengan tenang agar seluruh soal dapat diselesaikan dengan baik dengan hasil yang memuaskan. Semoga sukses,” Ujar Basmal menyemangati kedua peserta.

Sebagai informasi, pelaksanaan ujian kompetensi bagi pemangku jabatan fungsional Asisten Pembimbing Pemasyarakatan dan Pembimbing Pemasyarakatan dilaksanakan sebagai dasar kedua peserta dalam rangka kenaikan jenjang jabatan.

Pelaksanaan penilaian kompetensi didasari atas terbitnya surat dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham RI tentang pemanggilan peserta penilaian kompetensi yang dilaksanakan selama 8 hari hingga tanggal 18 September 2023.

(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)