Makassar – Kakanwil Kemenkumham Malut Ignatius Purwanto menyaksikan penyerahan gelar adat dari Dewan Adat Kerajaan Gowa kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly, Jumat (14/06/2024).

Yasonna memperoleh gelar tersebut dengan sebutan “Mangngassai Dg Makkulle” yang berarti pemimpin yang bisa membuat keputusan yang tepat. Gelar tersebut juga disahkan oleh Raja Gowa ke XXXVIII, Andi Kumala Idjo Karaeng Lembang Parang Sultan Malikusaid II.

Purwanto yang terlihat mengenakan pakaian batik mengucapkan selamat yang setinggi-tingginya atas anugerah gelar adat yang diperoleh oleh Menteri.

“Selamat kepada Bapak Menteri (Yasonna). Gelar adat dari kerajaan Gowa kepada Bapak Menteri menjadi sejarah baru bagi jajaran Kemenkumham, khususnya Kanwil Kemenkumham Malut,” ungkapnya.

Sementara itu, Menkumham Yasonna mengucapkan terima kasih atas gelar adat yang dipersembahkan untuk dirinya. Yasonna merasa terhormat telah menjadi bagian dari keluarga Kerajaan Gowa.

Selain itu, Andi Didis Abu Baidi (Juru Bicara Kerajaan Gowa) menyebut bahwa makna gelar tersebut berarti Menkumham Yasonna memiliki sifat kepemimpinan yang partisipatif dan senantiasa mendengar pendapat dari seluruh lapisan masyarakat.

(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)

Ternate - Kepala Kantor Wilayah kementerian hukum dan HAM Maluku Utara Ignatius Purwanto yang diwakili Kepala Divisi Keimigrasian Ian Fidihanto Markos menghadiri acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara yang dilaksanakan di Ballroom Sahid Bella, Kamis (13/6/24).

Pergantian Kepala Kajati Malut tersebut dari pejabat lama Budi Hartawan Panjaitan, kepada pejabat baru Heri Ahmad Pribadi.

Kakanwil Kemenkumham Malut Ignatius Purwanto melalui Kadiv Keimigrasian, Ian Fidihanto Markos menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Budi Hartawan yang telah menjalin sinergi dengan baik bersama jajaran Kanwil Kemenkumham Malut.

Ian menyampaikan bahwa sesuai amanah dari Kakanwil Purwanto bahwa, jajaran Kanwil Kemenkumham Malut akan terus memperkuat kolaborasi dengan jajaran Kejari Malut terutama saat kepemimpinan Kajati Malut yang baru, Heri Ahmad Pribadi.

“Terimakasih yang tak terhingga sekaligus ucapan selamat jalan dan semoga sukses kepada bapak Budi Hartawan beserta ibu yang akan melaksanakan tugas di tempat yang baru, dan kepada Pak Heri selamat bergabung dan bertugas di Malut”, ucap Ian Fidihanto.

Acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Malut ini juga dihadiri Forkopimda Malut, para Bupati dan Wali Kota, para kajari se Maluku Utara pimpinan Instansi Vertikal Maluku Utara beserta tamu undangan lainnya.

(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)

Ternate – Kepala Bagian Umum Kanwil Kemenkumham Malut, M. Kasim Umasangadji mengungkapkan bahwa jajaran Rutan Kelas IIB Weda harus terus bekerja secara produktif, tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan dampak baik bagi pertumbuhan organisasi.

Hal tersebut diungkapan Kasim bersama tim saat bertandang langsung ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, Rutan Kelas IIB Weda, Kamis (13/06/2024).

“Kunjungan kami menyapa langsung jajaran Rutan Weda, mewakili perintah dan arahan dari Kakanwil Kemenkumham Malut, Ignatius Purwanto untuk mengetahui secara real time kondisi dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas. Terutama pada tugas administratif yang bersentuhan langsung dengan urusan kepegawaian,” terangnya.

Tugas administratif kepegawaian yang Kasim maksud, seperti pemenuhan data Sistem Informasi Pengembangan Karir (sibangrir) dan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau Srikandi.

Dirinya menyebut, tugas administratif tersebut juga menjadi tanggung jawab selain dari tugas utama seorang penjaga tahanan.

“Selain tugas utama, juga terdapat tugas administratif yang tidak kalah penting dan harus diselesaikan. Jangan pernah menunda waktu. Semakin ditunda, pekerjaan semakin menumpuk,” terangnya dihadapan jajaran Rutan Weda.

Merespon hal tersebut, Kepala Rutan Kelas IIB Weda, Nurchalis Nur menyampaikan salam hangat dan terima kasih atas kunjungan tim Kanwil dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap jajarannya.

Dirinya menyebut bahwa, pelaksanaan tugas administratif hingga saat ini telah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut terlaksana dari komunikasi yang terus dibangun bersama Kanwil.

“Data dukung WBK, Srikandi, dan Sibangrir sudah memenuhi target dan mudah mudahan kedepan tidak ada keterlambatan dalam proses uploadnya,” ungkapnya.

“Kendala hanya pada data dukung pengisian aplikasi Tapera. Karena mungkin aplikasi baru, hingga ada keterlambatan. Namun hingga detik ini persentasenya sudah mencapai 100%,” pungkasnya.

(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)

Ternate – Kepala Bagian Program dan Humas Kanwil Kemenkumham Malut, Irwan Kadir mengatakan bahwa suksesnya suatu organisasi harus didukung dengan sebuah perencanaan yang matang. Hal tersebut disampaikan Irwan saat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi administratif di Rutan Kelas IIB Weda, Kamis (13/06/2024).

Kunjungan Irwan beserta tim disambut langsung oleh Kepala Rutan Weda, Nurchalis Nur beserta jajaran, dalam kesempatan tersebut, Irwan menyampaikan bahwa sebuah negara dikatakan adikuasa karena memiliki sebuah perencanaan yang matang.

“Perencanaannya kuat, strateginya bagus, teknologinya bagus. Analoginya seperti itu. Seperti sebuah organisasi, bisa dikatakan kuat jika didukung dengan SDM yang unggul didalamnya,” ucapnya.

Dalam hal ini, Rutan Kelas IIB Weda berjalan dengan baik karena didukung dengan sumber daya unggul dan kompeten pada bidangnya masing-masing. Selain petugas jaga, terdapat juga petugas administrasi yang saling mendukung terlaksananya tugas.

Irwan menambahkan, Kakanwil Kemenkumham Malut, Ignatius Purwanto selaku pimpinan tertinggi selalu mengingatkan agar seluruh satuan kerja mengajukan usulan perencanaan kebutuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi secara berjenjang.

Menurutnya, usulan perencanaan tersebut penting untuk diusulkan agar seluruh dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi diwilayah dapat berjalan secara optimal.

Sementara itu, dirinya terus mengingatkan data dukung yang dalam waktu dekat sudah memasuki masa pelaporan. Seperti pemenuhan standar pelayanan, SPIP, data responden, pemenuhan LKE reformasi birokrasi, LkjIP, dan dokumen penelitian pagu indikatif TA 2025.

“Diharapkan laporan tersebut disampaikan sebelum melewati tanggal pelaporan. Kualitas laporan diperhatikan. Uraikan laporan tersebut yang menggambarkan kondisi nyata suatu organisasi,” tutupnya.

(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)