Ternate - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly dijadwalkan melakukan kunjungan kerja di wilayah Maluku Utara pekan ini, Kamis-Jumat (21-22/09/2023).

Kehadiran orang nomor satu di Kemenkumham tersebut dirangkai dengan pelaksanaan Pengukuhan Pengurus Daerah, dan Peresmian 16 Graha Federasi Kempo Indonesia pada satuan kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

Kakanwil Kemenkumham Malut, M. Adnan memastikan kesiapan seluruh jajaran Kemenkumham yang tergabung dalam kepanitiaan dalam menyukseskan kedatangan Menkumham.

M. Adnan berujar, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Kempo Indonesia beserta rombongan dijadwalkan akan berkunjung ke Maluku Utara pada Kamis, 21 September 2023, dalam rangka pelaksanaan Pengukuhan Pengurus Daerah, dan Peresmian 16 Graha Federasi Kempo Indonesia pada satuan kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

Selain itu, dirangkai dengan peresmian gedung LPP Kelas III Ternate, dan penyelenggaraan Kuliah Umum bertempat di Universitas Khairun Ternate, serta kunjungan pada Lapas/Rutan/Kantor Imigrasi.

“Olehnya itu, kepada seluruh jajaran agar saling bersinergi dan berkontribusi sekecil apapun itu, dalam menyukseskan kedatangan Bapak Menkumham Prof Yasonna di Maluku Utara,” ujar M. Adnan, saat memimpin pelaksanaan apel pagi, Senin (18/09/2023), yang turut dihadiri Kadiv Administrasi, Andi Basmal, Kadiv Pemasyarakatan, Lili, Kadiv Yankumham, Ignatius, M.T.S, para Pejabat Administrasi, JFU/JFT, dan PPNPN.

M. Adnan menambahkan bahwa kedatangan Menkumham Prof. Yasonna ke Malut merupakan momentum yang patut disyukuri oleh seluruh jajaran, dan patut disambut dengan penuh suka cita.

“Mari kita mempersiapkan dengan baik, kedatangan Bapak kita, Menteri Hukum dan HAM di Maluku Utara,” tambah M. Adnan.

Dalam upaya menumbuh-kembangkan rasa cinta kepada Kementerian Hukum dan HAM, ungkap M. Andan, seluruh jajaran patut membuktikan dengan capaian prestasi dan kinerja. Salah satu bentuk rasa cinta kepada Kemenkumham, yakni memahami sejarah Kemenkumham.

“Sejarah merupakan pijakan penting bagi para ASN Kemenkumham untuk menentukan langkah hari ini, dan menjadi lebih baik di masa depan,” pungkas M. Adnan mengakhiri arahan apel pagi.

(Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi)

Ternate, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) menggelar Rapat bersama jajaran sehubungan kunjungan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, Yasonna H Laoly ke Provinsi Maluku Utara untuk meresmikan Graha Federasi Kempo Indonesia di Maluku Utara. Rapat dilaksanakan secara hybrid bertempat di Ruang Aula Gamalama Kanwil Kemenkumham Malut. Jum'at (15/09/2023).

Rapat penyambutan Menkumham dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kanwil Kemenkumham Malut, M.Adnan didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi, Andi Basmal, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Lili, seluruh Pejabat Administrator, beserta JFT dan JFU pada Kanwil Kemenkumham Malut.

Dalam sambutannya M.Adnan menyampaikan bahwa Rapat ini bertujuan untuk melakukan persiapan seluruh rangkaian kunjungan dari Bapak Menteri Hukum dan HAM, bahwa sekali lagi saya sampaikan, bahwa Menteri kita Bapak Yasonna H Laoly telah ditunjuk menjadi Ketua Federasi Kempo Indonesia, beliau juga mengharapkan terdapat perwakilan atlit Kempo Indonesia di lingkungan Kemenkumham dalam event Nasional maupun Internasional.

“Oleh karena itu, Bapak Menteri sangat berantusias untuk meresmikan Graha Kempo di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM diseluruh Indonesia, kita sendiri di Maluku Utara adalah urutan ke -7 (tujuh) dan Bapak Menteri sendirilah yang meresmikannya nanti.” Ucapnya.

Agenda yang nanti dilakukan adalah, 1. Pengukuhan Federasi Kempo Provinsi Maluku Utara, 2. Pengukuhan Graha Kempo di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Malut, 3.  Mengisi kuliah Umum di Universitas Khairun Ternate.

“Saya memohon dukungan dari Teman – Teman seluruh jajaran untuk saling mendukung suksesnya agenda kunjungan pak Menteri, tunjukkan bahwa walaupun kita berada di wilayah Timur, tidak kalah hebatnya dengan Wilayah Barat.” Ungkapnya.

Kegiatan dilanjuti dengan pembahasan Teknis perihal jalannya Agenda Peresmian Graha Federasi Kempo.

(Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi).

Labuha - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Malut menggelar Sosialisasi Layanan Perseroan Perorangan yang menyasar masyarakat di daerah Kabupaten Halmahera Selatan. Sosialisasi yang bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Selatan ini juga sebagai upaya mendukung UMKM dengan legalisasi badan usaha.

Sosialisasi Layanan Perseroan Perorangan dilaksanakan di Aula Janisy Hotel, Kamis (14/09/2023). Kegiatan dihadiri para pegiat UMKM dengan berbagai bidang usaha di Kabupaten Halmahera Selatan. Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari berbagai bidang keahlian, yakni Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Malut, Ignatius MT.Silalahi, Kepala Kantor Pajak Kab. Halsel, Bandi Sukmadi, serta Kepala Dinas Koperasi dan UKM Perindag Kab.Halmahera Selatan, Soadri Ingratubun.

Kadivyankum, Ignatius MT.Silalahi berharap melalui sosialisasi ini menciptakan sinergitas antara Kantor Wilayah Kemenkumham dengan Pemerintah Daerah Halmahera Selatan, sehingga kualitas pelayanan pendaftaran Badan Hukum Perseroan Peroangan semakin meningkat dan para pelaku UMKM dapat berusaha secara Mandiri dan Profesional.

Dirinya juga menjelaskan jumlah pendaftar PTP di Kabupaten Halmahera Selatan yang relatif minim, berdasarkan data yang diperoleh pada Monitoring AHU Kanwil Jumlah Pendaftar Perseroan Perorangan sejak tahun 2021 s/d 2023 di Kabupaten Halmahera Selatan hanya sejumlah 24 Pelaku UMK.

“Besar harapan kami dengan menyebarkanluaskan informasi terkait Perseroan Perorangan secara langsung kepada Masyarakat dan stakeholder terkaitnya dapat merangsang para UMKM untuk beralih menjadi Badan Hukum Perseroan Perorangan”. Ucapnya.

Sementara itu Sekda Kabupaten Halmahera Selatan, Safiun Radjulan menambahkan bahwa konsep Perseroan Perorangan memiliki berbagai kelebihan berupa Modal Dasar Perseroan serta dengan tanggungjawab terbatas, merupakan bentuk badan hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha mikro dan kecil dengan cara melalui pemisahan harta pribadi usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan untuk pengembangan usahanya.

“Mengingat hanya 24 Pelaku UMK sejak tahun 2021 s/d 2023 yang beralih Perseroan Perorangan dari Kabupaten Halmahera Selatan, saya selaku Sekretaris Daerah menghimbau Kepada Instansi terkait yang memiliki tugas dan tugas fungsi yang berkenaan ini hal ini, diharapkan dapat bekerjasama dan bersinergitas dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utarau untuk memaksimalkan UMK menjadi Perseroan Peorangan”,Tutupnya.

(Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi).

Ternate- Budaya sadar risiko merupakan indikator penting dalam penyelenggaraan manajemen risiko. Kesadaran tersebut memacu seluruh aparatur sipil negara (ASN) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut) dan unit pelaksana teknis (UPT) untuk senantiasa memitigasi setiap risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Risalah itu tertuang dalam berita acara evaluasi penyelenggaraan manajemen risiko pada Kanwil Malut oleh Inspektorat Jenderal, yang ditandatangani Kakanwil Kemenkumham Malut, M. Adnan dan tim monev, disaksikan Kadiv Administrasi, Andi Basmal, dan Kabag Program dan Humas, Irwan Kadir.

“Kami berharap hasil monev Itjen tentang penyelenggaraan manajemen risiko pada Kanwil Kemenkumham Malut, mendorong jajaran untuk meningkatkan kinerja,” ujar M. Adnan, Kamis sore (14/09/2023), bertempat di lantai II Kanwil.

Pada kesempatan yang sama, Kadiv Administrasi, Andi Basmal menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Monev Itjen yang telah banyak memberikan pendampingan dan penguatan kepada jajaran Kanwil Kemenkumham Malut selama monev berlangsung.

Basmal menyebutkan bahwa tingkat kematangan penerapan manajemen risiko Kanwil Kemenkumham Malut yakni “risk managed”, sebagai bentuk sinergitas seluruh jajaran untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditentukan.

“Artinya, organisasi sudah mampu mengidentifikasi dan menetapkan keseluruhan risiko, melakukan reviu berkala, dan menempatkan langkah penanganan atas risiko. Tinggal, kita perkuat lagi kedepan,” ujar Basmal.

Pengendali Teknis Itjen, Raden Bagus Wasito, bersama Ketua Tim, Fendy Prasetiyo, Anggota Mhd Chairil Ambya secara umum memberikan apresiasi atas proses manajemen risiko pada Kanwil Kemenkumham Malut.

Raden menuturkan berdasarkan penilaian Lembar Kerja Evaluasi, untuk komponen proses manajemen risiko pada Kanwil memperoleh nilai maksimal.

“Untuk komponen proses manajemen risiko yang memiliki bobot tertinggi, di mana Kanwil Kemenkumham Malut mencapai nilai maksimal yakni 30,” ujar Raden.

Sementara untuk komponen penilaian yakni budaya sadar risiko, struktur manajemen risiko, dan hasil penerapan manajemen risiko turut mencapai nilai yang baik, meskipun dapat dioptimalkan melalui peningkatan budaya sadar risiko, dan penguatan struktur dan hasil penerapan manajemen risiko.

Penyelenggaran monev sepekan ini merupakan bentuk upaya Itjen Kemenkumham untuk mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan manajemen risiko pada seluruh satuan kerja di wilayah Indonesia.  

*(Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi)*