Ternate- Kakanwil Kemenkumham Malut, M. Adnan menyampaikan progres pelaksanaan pelayanan bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui sinergitas antara Kanwil Kemenkumham Malut dan 9 Organisasi Bantuan Hukum Gratis (OBH).

 

Layanan bantuan hukum gratis meliputi litigasi sebanyak 185 dan non litigasi sebanyak 49. Bantuan hukum gratis tersebut menyasar masyarakat khususnya kurang mampu dalam memperoleh kepastian hukum atas permasalahan yang dihadapi.

 

“Sebanyak 234 layanan bantuan hukum gratis diberikan Kemenkumham Malut tahun ini per September 2023 melalui 9 Organisasi Bantuan Hukum yang ada di Malut,” ujar M. Adnan di hadapan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, bertempat di ballroom Royal Resto Ternate, Kamis (21/09/2023).

 

Menkumham Yasonna pada kesempatan yang sama mengapresiasi pelaksanaan layanan bantuan hukum dan penyelenggaraan desa/kelurahan sadar hukum di Maluku Utara.

 

“Ini menandakan bahwa Kanwil Kemenkumham Malut jemput bola dalam mendorong OBH untuk memberikan layanan bantuan hukum gratis kepada masyarakat,” ujar Yasonna.

 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, disebutkan bahwa negara negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusi.

 

Pelaksanaan bantuan hukum juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum yang mengatur tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian layanan bantuan hukum.

 

“Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum (masyarakat),” seperti tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1, Permenkumham 4/2021 yang ditandatangani oleh Menkumham Yasonna H. Laoly tertanggal 29 Januari 2021 tersebut.

 

(Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi)

 

Ternate- Maluku Utara (Malut) merupakan wilayah dengan kekayaan intelektual (KI) melimpah. Jumlah KI komunal seperti ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis di Malut merupakan tertinggi di seluruh Indonesia.

 

Hal itu disampaikan Kakanwil Kemenkumham Malut, M. Adnan saat menyampaikan laporan kegiatan di hadapan Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly, yang turut hadir bersama Kepala Biro Umum Setjen Kemenkumham RI, para Pejabat Pimpi Pratama, Kepala UPT dan seluruh jajaran Kemenkumham Malut.

 

“Jumlah permohonan KI komunal Maluku Utara pada DJKI Kemenkumham terbanyak di Indonesia. Ini potensi besar untuk mendorong poros baru ekonomi melalui intellectual property dan tourism,” ujar M. Adnan, bertempat di Royal Resto, Kamis (22/09/2023).

 

Capaian pendaftaran KI komunal membuat Kanwil Kemenkumham Malut dalam beberapa tahun terakhir mendapatkan ragam penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM.

 

Berdasarkan data per September 2023, ungkap M. Adnan, jumlah permohonan KI Komunal di Maluku Utara pada pangkalan data DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) sebanyak 423 dari 10 Kabupaten/Kota yang ada di Maluku Utara.

 

“Sementara jumlah permohonan KI personal seperti hak cipta, merek, paten, indikasi geografis, dan desain industri sebanyak 1.131. Ini terus kami dorong untuk terjadi peningkatan,” tambah M. Adnan.

 

Setelah laporan M. Adnan, pada kesempatan yang sama Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly memberikan arahan penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada seluruh jajaran.

 

Yasonna menyampaikan apresiasi atas berbagai capaian Kanwil Kemenkumham Malut terutama dalam mendorong peningkatan KI khususnya KI komunal.

 

“Tadi saya mencatat saat pengarahan pak Kakanwil bahwa Ki komunal di Malut terbanyak di Indonesia. ini patut dipertahankan guna mendorong peningkatan ekonomi daerah dan masyarakat berbasis kekayaan intelektual,” tutur Yasonna.

 

Yasonna mengungkapkan bahwa jajaran Kanwil Kemenkumham Malut patut memperkuat pelaksanaan tuags dan fungsinya dalam mendorong target prioritas pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

 

(Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi)

 

Ternate, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI), Yasonna H Laoly, menghadiri Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate (LPP Ternate), kunjungannya ke LPP Ternate antara lain untuk melakukan Pengukuhan dan Peresmian Ppengurus Daerah Kempo Maluku Utara dan Graha FKI di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut), Kamis (21/09/2023).

 

Seperti kita ketahui bahwa Menkumham RI, Yasonna H Laoly telah ditetapkan menjadi Ketua Umum Federasi Kempo Indonesia, pada tanggal 03 September 2022, sepenunjukkannya beliau menjadi ketua umum masa bakti 2022 – 2026, Yasonna bertekat mampu membawa Indonesia kedalam ranah Internasional, serta lahir Atlit – atlit Kempo berbakat dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

 

Kegiatan dihadiri langsung oleh Forkopimda Provinsi Maluku Utara, Walikota Ternate, Wakil Gubernur Maluku Utara, serta Pengurus Daerah Kempo Maluku Utara, kegiatan dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta dilanjutkan dengan menyanyikan Mars patriot, Laporan ketua penyelenggara yang disampaikan oleh Ketua Pengurus Federasi Kempo Maluku Utara.

 

Selanjutnya Penandatanganan ini dirangkaikan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama, Pengukuhan pengurus dan peresmian Graha FKI jajaran Kanwil Kemenkumham Malut, penyematan jaket FKI kepada Perwakilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilingkungan Kanwil Kemenkumham Malut, penyerahan bendera Pataka FKI dan Penandatanganan Prasasti yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly.

 

Didalam sambutannya beliau menyampaikan Saya berharap dengan dilaksanakannya kegiatan pelatihan kempo ini di Lingkup Kanwil Kemenkumham Maluku Utara, dapat memberi bekal pelatihan beladiri bagi petugas serta pembentukan mental dan kedepannya agar para peserta pelatihan dapat mengaplikasikan teknik-teknik bela diri kempo untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu di lingkup Lapas, Rutan dan Kanim.

 

Di akhir amanatnya Menkumham berharap akan semakin banyak lagi prestasi yang akan kita peroleh setelah dilaksanakannya “Peresmian 16 (enam belas) Graha FKI Kemenkumham di wilayah Maluku Utara”. Semoga meningkatkan semangat perjuangan dengan menorehkan prestasi anak bangsa pada setiap Kejuaraan Nasional maupun Internasional yang dapat mengharumkan nama bangsa dan 10 negara Indonesia. Ucapnya.

 

Kegiatan diakhiri dengan demo beladiri kempo dan foto bersama oleh Ksatria kempo Kanwil Kemenkumham Malut bersama jajaran berjumlah 150 ksatria.

 

(Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ternate, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kakanwil Kemenkumham Malut), M.Adnan dalam kesempatannya memaparkan beberapa prestasi dan capaian kerja Kanwil Kemenkumham Malut beserta jajaran dalam rangka penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Menteri Hukum dan HAM RI (Menkumham), Yasonna H Laoly, bertempat di Royal Resto Ternate, Kamis (21/09/2023).

 

Kegiatan turut dihadiri juga oleh, Kepala Biro Umum Kementerian Hukum dan HAM, Pempinan Tinggi Pratama, Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Maluku Utara, serta seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM Sekota Ternate berjumlah 300 (Tiga Ratus Orang).

 

Dalam kesempatannya M.Adnan menyampaikan beberapa capaian kinerja serta prestasi yang didapatkan oleh Kanwil Kemenkumham Malut beserta jajaran. Dalam sambutannya M.Adnan menyampaikan Maluku Utara merupakan kota yang dijuluki sebagai Kota Terbahagia berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), dikenal juga oleh sebagai Titik Nol Jalur Rempah Dunia.

 

Di sisi lain Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara merupakan tertinggi di Indonesia, tentunya peran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini melalui Kanwil Kemenkumham Malut bersama jajaran begitu penting.

 

Selanjutnya M.Adnan menjelaskan bahwa kedatangan Menteri Hukum dan HAM RI, Prof Yasonna H Laoly akan menjadi motivasi dan inspirasi kepada seluruh pegawai di jajaran Kanwil Kemenkumham Malut untuk dapat menjalankan tusi secara maksimal.

 

Disamping itu M.Adnan juga memaparkan Kanwil Kemenkumham Malut memiliki 15 UPT, terdiri dari 13 (tiga belas) Unit Pemasyarakatan, dan 2 (dua) UPT Keimigrasian, dengan total ASN sebanyak 869 ASN, Kanwil Kemenkumham Malut bersama Jajaran dalam pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), telah terdapat 1 satker yang telah meraih WBK, yaitu Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo, dan di tahun 2023 terdapat 1 UPT yaitu Rumah Tahanan Kelas IIB Ternate yang saat ini sedang menempuh penilaian TPI dan TPN.

 

Lebih Lanjut M.Adnan menyampaikan bahwa Maluku Utara tercatat sebagai wilayah dengan tingkat pendaftar KI Komunal terbanyak di Indonesia. Terdapat 423 dari 10 Kabupaten Kota yang telah mendaftarkan KI Komunal.

 

Bantuan hukum gratis baik litigasi maupun non litigasi telah dilaksanakan terhadap 234 layanan kepada masyarakat sekitar, telah terdapat 7 Desa berkategori Sadar Hukum di Provinsi Maluku Utara, terdapat 1 Kabupaten yakin Kabupaten pulau Morotai yang tercatat meraih predikat Kabupaten Peduli HAM. Adapun beberapa prestasi Kanwil Kemenkumham Malut yang disampaikan oleh M.Adnan antara lain, Terbaik 1 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Semester I 2023 Klasifikasi Kantor Wilayah Tipe C, Realisasi Anggaran Terbaik Pertama Semester I 2023 tingkat Kantor Wilayah, Peringkat I Publikasi Videografis Tingkat Kantor Wilayah Bulan Juli 2023, Terbaik II Kinerja Pelaksanaan Anggaran DIPA Balitbangkumham Tahun 2022, Terbaik III Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual Tahun 2021 – 2022.

 

Selanjutnya arahan disampaikan oleh Menteri Hukum dahn HAM RI, Yasonna H Laoly, dalam arahannya beliau meminta kepada seluruh ASN di Kanwil Kemenkumham Maluku Utara untuk melaksanakan tugas sesuai tugas, pokok dan fungsi (Tusi) masing-masing bidang dan tetap mendukung apa yang menjadi arahan dan dari pemerintah pusat.

 

Untuk itu, ASN di Kanwil Kemenkumham Maluku Utara harus mengedepankan pelayanan terhadap masyarakat sehingga masyarakat yang terlayani bisa merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

 

“Masyarakat sekarang menurut dari ASN untuk melakukan pelayanan yang terbaik,” ujarnya.

 

Dengan perkembangan teknologi yang pesat, para ASN di Kanwil Kemenkumham Maluku Utara harus memberikan informasi yang benar sehingga bisa menepis adanya isu hoax yang berkembang di media sosial.

 

“Bekerja benar saja dipelesetkan, apalagi jika bekerja salah, makanya harus bekerja sesuai dengan aturan dan menyampaikan informasi yang benar terhadap publik,” ungkapnya.

 

Lebih lanjut Menkumham menyampaikan perihal Implementasi Kinerja Kantor Wilayah yaitu Lakukan Glorifikasi Capaian Kinerja dan Berita Positif untuk meningkatkan kepercayaan publik, Capai serapan anggaran secara maksimal dengan nilai kinerja anggaran minimal 98,00 (SMART dan IKPA), Komitmen Pengguna Produk Dalam Negeri (PDN) Minimal 95%, Selesaikan dan tindaklanjuti hasil temuan BPK RI Serta pertahankan WTP untuk ke-15 kali mencapai predikat gold, Tingkatkan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Mendorong Impelementasi RB dan Pembangunan Zona Integritas (WBK/WBBM), Lakukan pembinaan dan monitoring kepada jajaran secara terus menerus, siapkan langkah – langkah percapatan pelaksanaan kegiatan menjalang akhir tahun (3 Bulan Terakhir).

 

Diakhir amanatnya Prof Yasonna H Laoly berpesan, “Pahamilah status, Peran dan Tusi secara Baik miliki komitmen moral untuk memberikan pengabdian yang terbaik dengan penuh rasa tanggung jawab, berintegritas, jagalah marwah dan kehormatan institusi, serta capailah target kinerja yang telah ditentukan”. Ungkapnya.

 

 

(Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi).