Tobelo - Optimalisasi pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di Wilayah Kabupaten Halut terkait Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Malut (Kanwil Kemenkumham Malut) telah melakukan koordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo serta Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara.

Koordinasi ini dilakukan dalam rangka mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, khususnya bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG).

Hal ini diungkapkan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Malut, Aisyah Lailiyah, dalam keterangannya, Senin (27/05/24).

Ia menjelaskan bahwa dalam koordinasi ini, pemerintah melalui peraturan ini memberikan kesempatan kepada Anak Perkawinan Campur/Anak yang berkewarganegaraan ganda terbatas yang telah berusia 21 tahun atau lebih yang ingin memilih menjadi warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan paling lambat tanggal 31 Mei 2024.

"Jika hingga batas akhir tanggal tersebut ABG tidak mengajukan permohonan untuk menjadi WNI maka secara otomatis statusnya akan menjadi Warga Negara Asing," ujar Aisyah.

Koordinasi pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo diterima oleh Kepala Kantor Imigrasi Moch. Andri Budiman, beserta jajaran. Pihaknya menyambut baik koordinasi ini karena dapat menjadi sarana dalam mengkonsultasikan beberapa persoalan yang berkaitan dengan status kewarganegaraan.

Pada Kantor Kementerian Agama, Zulfikar Gailea bersama tim diterima oleh Kepala Kantor Kementerian Agama, H. Abdurahman M. Ali. Ia mengemukakan bagaimana tugas dan fungsi Kementerian Agama di Kabupaten Halmahera Utara dalam kaitannya dengan status kewarganegaraan Indonesia.

"Meskipun hingga saat ini belum ada pencatatan pernikahan campur sebagaimana laporan dari Kantor Urusan Agama yang ada di wilayahnya, namun menyambut baik bentuk sinergi yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan layanan hukum, khususnya Administrasi Hukum Umum," ujarnya.

“Kami berharap sinergitas Kanwil Kemenkumham Malut melalui koordinasi ini dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat dan stakeholder di Kabupaten Halmahera Utara sehingga dapat melaksanakan perannya dengan baik,” pungkas Zulfikar mengakhiri koordinasi.

Tobelo,- Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut) melakukan operasi intelijen keimigrasian di Kabupaten Halmahera Utara. Operasi ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan imigrasi dan menanggulangi potensi pelanggaran hukum terkait imigrasi.

Operasi ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Malut,Ignatius Purwanto di dampingi oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Ian Fidianto dan Kabid Inteldakim, Kasubbid Intelijen, Kasubid penindakan serta Jajaran.

Bertempat di aula Kantor Imigrasi Tobelo, Kepala Kantor Wilayah, Ignatius Purwanto menyampaikan bahwa dalam pelayanan terhadap masyarakat di kanim Kelas II Non TPI tobelo sudah sangat bagus bisa dilihat dari kurangnya keluhan atau kritik dari masyarakat.

“Saya ingin menghimbau terkait beberapa kendala tentang Orang Asing yg terjadi di wilayah kerja Kanim Kelas II Non TPI Tobelo agar lebih sering lagi berkoordinasi dengan pihak atau instansi terkait agar kesamaan dan keseragaman data tentang keberadaan Orang asing bisa dapat terpantau,” Ungkapnya.

Disamping itu, Kepala Divisi Keimigrasian, Ian Fidihanto juga mengingatkan agar memperhatikan Fungsi dan penyuluhan Desa Binaan yg merupakan bagian dari Rencana Aksi (Renaksi) dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan agar dapat memperhatikan penguploadtan data dukung renaksi.

“Saya berharap Kanim Kelas II Non TPI Tobeli ini dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang sudah berjalan dengan baik dan selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” Ujarnya.

Kemudian kegiatan Operasi Intelijen di lanjutkan ke Hotel Green land, Operasi intelijen keimigrasian ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara dan memastikan keamanan serta ketertiban di wilayah perbatasan. dan akan terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di bidang imigrasi guna mencegah serta menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi.

Ternate – Lapas Perempuan Kelas III Ternate Kanwil Kemenkumham Maluku Utara menerima kunjungan langsung Kepala Administrasi (Kadivmin) Kanwil Kemenkumham Maluku Utara, Slamet Pramoedji beserta rombongan dari kanwil kemenkumham malut, Selasa (28/05/2024)

Rombongan dari Kanwil ini dipimpin langsung oleh Kadivmin didampingi oleh Kepala Bagian Program dan Kehumasan, Irwan Kadir dan Kasubag keuangan Fatmawaty Baud, serta tim dari Kantor Wilayah.

Kalapas Perempuan Kelas III Ternate, Nona Ahmad menyambut rombongan Kadivmin Kanwil ini. Setelah menemani berkeliling ke beberapa lokasi yang ada di dalam Lapas Perempuan Ternate, Beliau beserta pejabat Struktural Lapas Perempuan kelas III langsung menuju ke Ruang Rapat guna membahas hal terkait.

Kunjungan ini bertujuan meninjau terkait pembangunan berkelanjutan, Reformasi Birokrasi, dan Kehumasan yang ada di Lapas Perempuan Kelas III Ternate.

Rapat Dibuka langsung oleh Kalapas, Nona Ahmad dan dilanjutkan oleh kadivmin membahas pembahasan yang dimaksud. Pramoedji juga menanyakan beberapa hal kepada Pengelola Keuangan yang ada di lapas perempuan kelas III Ternate. Kabag Program dan Kehumasan, Irwan Kadir juga melengkapi pembahasan dengan Reformasi Birokrasi dan Kehumasan yang ada di Lapas Perempuan kelas III Ternate.

Sementara itu, Kepala Lapas perempuan Kelas III Ternate Nona Ahmad menjelaskan, "kami akan menindaklanjuti terkait adanya kekurangan yanga ada di Lapas, serta memperkuat Kehumasan yang ada di Lapas guna Supporting dalam menghadapi kontestasi untuk meraih WBK dan WBBM.

(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)

Ternate – Lapas Perempuan Kelas III Ternate Kanwil Kemenkumhan Maluku Utara menerima kunjungan langsung Kepala Administrasi (Kadivmin) Kanwil Kemenkumham Maluku Utara, Slamet Pramoedji beserta rombongan dari kanwil, Selasa (28/05/2024)

Kalapas Perempuan Kelas III Ternate, Nona Ahmad menyambut rombongan Kadivmin Kanwil ini. Beliau beserta pejabat Struktural Lapas Perempuan kelas III menemani berkeliling ke beberapa lokasi yang ada di dalam Lapas Perempuan.

Rombongan dari Kanwil ini dipimpin langsung oleh Kadivmin didampingi oleh Kepala Bagian Program dan Kehumasan, Irwan Kadir dan Kasubag keuangan Fatmawaty Baud, serta tim dari Kantor Wilayah.

Kunjungan ini yang bertujuan meninjau beberapa kegiatan yang ada di Lapas Perempuan Kelas III Ternate. Seperti diketahui, Pramoedji beserta tim juga memantau ketersedian dan kelengkapan sarpras di Lapas Perempuan.

Kadivmin menyampaikan masih adanya kelengkapan Sarpras yang harus dilengkapi untuk menghadapi proses kontestasi untuk meraih predikat WBK WBBM. "Sarpras di Lapas Perempuan sudah lengkap, tetapi alangkah lebih baik untuk menambahkan beberapa Banner di depan Kantor terkait SOP Pelayanan ataupun yang lainnya", Ucap Kadivmin.

Rombongan Kadivmin mengunjungi mulai dari Area depan Lapas, kunjungan tatap muka, poliklinik, wartelsuspas, hingga bersantai diskusi di Ruang Rapat dengan Kalapas dan Pejabat Struktural Lapas Perempuan kelas III Ternate guna dalam Rangka kesiapan lapas permepuan dalam menghadapi WBK dan WBBM.

Sementara itu, Kepala Lapas perempuan Kelas III Ternate Nona Ahmad menjelaskan, “ kondisi terkini Lapas Kelas I Malang yang aman dan bersih dari peredaran Narkoba.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Kadivmin Kanwil Kemenkumham Maluku Utara, serta melaporkan kondisi terkini Lapas perempuan kelas III Ternate kondusif,"kata Nona Ahmad, Kalapas Perempuan kelas III Ternate.

(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)