Ternate, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara (Kemenkumham Malut), M.Adnan melakukan Penandatanganan Kontrak dalam Pembangunan Pagar Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Tidore, dalam proses ini kontraktor yang terpilih dalam pelaksanaan pembangunannya yaitu Lintas Raya Desain, bertempat di ruangan rapat lantai II Kanwil Kemenkumham Malut, Rabu (27/09/2023).

Kegiatan penandatanganan ini dihadiri langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Malut, M.Adnan didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi, Andi Basmal, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Lili dan Kepala Bapas Kelas II Tidore.

Usaha pembangunan ini dilakukan tidak lain untuk meningkatkan fasilitas, kenyamanan, keamanan dan pelayanan yang ada di Bapas Kelas II Tidore, baik untuk Pegawai dan Klien Bapas Kelas II Tidore itu sendiri.

Pihak Bapas Kelas II Tidore tetap mengupayakan fasilitas dan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan layanan, agar tetap nyaman dan terlayani dengan baik. Sehingga proses pembangunan yang sedang berlangsung, tidak mengganggu pelayanan Bapas yang akan diberikan kepada masyarakat.

(Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi).

Ternate - Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat merupakan inti utama dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi organisasi. Oleh karenanya, instansi pemerintah melaksanakan berbagai inovasi demi meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Meski begitu, agar inovasi yang dikembangkan memenuhi kebutuhan masyarakat selaku Pengguna Layanan, instansi pemerintah harus sebelumnya memahami siapa Pengguna Layanannya dan apa kebutuhannya yang perlu dipenuhi oleh satuan kerja.

Demi memahami kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM meluncurkan sebuah Inovasi System Layanan Informasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual yaitu “GERCEP YANKI” (Gerakan Cepat Informasi Kekayaan Intelektual Maluku Utara), Selasa, 26 September 2023.

Pelaksanaan Launching Proyek Perubahan Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Suhaemi Junaedi) ini dibarengi dengan Kegiatan Edukasi/Himbauan Tentang Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dengan Instansi terkait yang dilaksanakan di Hotel Emerald Kota Ternate. Yang di hadiri oleh Kepala Divisi pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Bidang pelayanan Hukum serta para peserta pada kegiatan Edukasi/Himbauan Tentang Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

Dengan adanya Sistem ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi, Pelayanan Kekayaan Intelektual dan juga akan memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi. Karena didalam system informasi terkait dengan pendaftaran Kekayaan Intelektual akan selalu diupdate. Dengan hadirnya Sistem GERCEP YANKI ini diharapkan dapat meningkatkan pendaftaran Kekayaan Intelektual yang ada di Maluku Utara.

Ternate,- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) terus menunjukan komitmennya dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Untuk mendorong ikhtiar itu, digelar kegiatan bertajuk Edukasi/Himbauan tentang Pencegahan Pelanggaran HKI dengan Instansi Terkait, bertempat di Hotel Emerald, Selasa (26/09/2023). 

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) M Adnan yang diwakilkan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ignatius Mangantar Tua Silalahi dan dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daereah Kota Ternate, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara yang diwakili oleh Kepala bagian BINOPS, Pejabat Administrator Kanwil Kemenkumham Maluku Utara, serta para stakeholders lainnya.

Kegiatan ini merupakan wujud konkret bahwa Kanwil Kemenkumham Malut selalu berkomitmen untuk mengedukasi masyarakat Maluku Utara mengenai jenis-jenis pelanggaran kekayaan intelektual serta upaya apa yang dapat ditempuh dalam hal terjadi suatu pelanggaran atas karya intelektual.

Dengan demikian, diharapkan para stakeholder dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelanggaran kekayaan intelektual serta dapat mengambil tindakan yang diperlukan dalam hal terjadi pelanggaran kekayaan intelektual.

Membuka kegiatan tersebut, Ignatius menjelaskan Kekayaan Intelektual merupakan suatu aspek yang penting dalam kehidupan, dan merupakan kunci utama untuk merangsang lahirnya inovasi dan kreativitas dalam bentuk produk dan jasa yang diperlukan manusia dan bahkan pada masa sekarang ini menjadi tolak ukur untuk pertumbuhan ekonomi suatu bangsa (Growt Economic Stimulus) sebagaimana negara-negara maju yang telah menjadikan kekayaan Intelektual sebagai suatu asset.

“Perkembangan teknologi pada masa sekarang ini, secara tidak langsung berdampak kepada kemajuan dan peningkatan atas lahirnya inovasi dan kreatifitas baru dalam berbagai macam hasil karya akan tetapi kemajuan tersebut juga seiring dengan berkembangnya pola pelanggaran Kekayaan Intelektual yang juga berbasis tehnologi yang lahir dari kompetisi di kalangan pelaku usaha, dan tidak jarang sampai mengabaikan hak-hak yang dimiliki orang lain,” Ungkapnya.

Lebih lanjut beliau mengatakan Kanwil Kemenkumham Malut perlu membangun sinergitas dengan para stakeholder untuk secara bahu membahu melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Kekayaan Intelektual mengingat Kekayaan Intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi sejatinya sehingga dapat dijadikan sebagai suatu alat dalam pembangunan ekonomi terutama di era globalisasi saat ini khususnya di Maluku Utara sehingga harapan dalam peningkatan kejahteraan masyarakat dapat diwujudkan

“Bersama-sama dengan pemerintah daerah di Maluku Utara perlu melakukan kegiatan Edukasi terkait Himbauan tentang perlunya Pencegahan Pelanggaran HKI dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya perlindunghan kekayaan intelektual kepada pelaku usaha,” Ujarnya.

Menutup sambutannya beliau mengharapkan kepada peserta baik dari instansi pemerintah maupun dari organisasi lainnya, untuk bersinergi, bersama sama dengan Kanwil Kemenkumham Malut bersama Aparat Penegak Hukum (APH) untuk berpartisipasi dan memberikan perhatian mengawasi terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual di Maluku Utara serta memberikan perlindungan hukum kepada pemilik Kekayaan Intelektual.

Dalam kegiatan tersebut, diserhakan juga Sertifikasi Penghargaan Kekayaan Intelektual oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Maluku Utara Kepada Manajemen Muara Mart. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan laju peredaran barang-barang palsu yang ada di Kota Ternate. Selain itu diserahkan juga Sertifikat Merek Kolektif kepada beberapa UMKM yang ada di Kota Ternate.

Ternate – Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Maluku Utara Andi Basmal meminta kepada verifikator dokumen unggah seleksi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2023 untuk mengedepankan nilai integritas dan kejujuran dalam menyeleksi setiap berkas/dokumen pendaftar CASN Tahun 2023.

Hal tersebut diucapkannya saat memantau secara langsung pelaksanaan verifikasi dokumen unggah pendaftar CASN untuk jenjang pendidikan SLTA/sederajat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 2, Selasa (26/9/2023).

“Utamakan integritas dalam menyeleksi setiap berkas pendaftar. Jika terdapat verifikator yang melakukan penyimpangan, akan saya tindak dengan tegas,” tandasnya.

Basmal menyebut bahwa verifikator yang telah ditunjuk berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai verifikator. Olehnya itu, dirinya mengharapkan nilai profesional harus terus dijunjung tinggi selama proses verifikasi berlangsung.

“Saya berharap sikap profesional terus dijunjung tinggi oleh verifikator hingga proses verifikasi selesai dilaksanakan,” pungkasnya.

Berdasarkan informasi, jumlah pelamar yang berhasil dilakukan verifikasi berkas berjumlah 26 orang. Pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) berjumlah 13 orang. Sementara yang dinyatakan tidak memenuhi (TMS) syarat sebanyak 13 orang.

“Jumlah verifikator 5 orang. Jumlah pelamar diverifikasi 26 orang. Jumlah pelamar MS 13 orang. Jumlah pelamar TMS 13 orang,” tulis berita acara pelaksanaan verifikasi dokumen unggah CPNS yang diterima tim Humas per tanggal 26 September 2023.

(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)