AALCO Akan Terus Suarakan Kepentingan Negara-negara Asia di Tingkat Global

 AALCOCOVER.jpg

 

 

 

Bali, 20 Oktober 2023 –  Indonesia akan terus mendorong agar Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) menjadi organisasi yang bisa menjadi medium untuk menyampaikan kepentingan negara Asia dan Afrika di tingkat global. Berbagai pembahasan yang dilakukan dalam rangkaian kegiatan 61st Annual Session of Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) menghasilkan beberapa rekomendasi dan tanggapan positif dari delegasi yang hadir. 

 

Beberapa agenda utama pembahasan yang dilakukan selama lima hari pelaksanaan sidang tahunan AALCO adalah tentang isu-isu terkait asset recovery, Hukum Laut yang mencakup pula isu illegal fishing, pelanggaran hukum internasional di Palestina, isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, kenaikan permukaan laut dalam agenda International Law Commission (ILC), Hukum Dagang dan Investasi Internasional, dan Hukum Luar Angkasa.

 

Pada sesi yang membahas tentang asset recovery, delegasi Indonesia mendapatkan dukungan positif terkait usulan membentuk Asset Recovery Expert Forum. Usulan Indonesia ini disambut baik oleh mayoritas negara-negara Asia-Afrika yang memandang bahwa pemulihan aset hasil kejahatan membutuhkan proses yang kompleks. Negara-negara Asia-Afrika akan mendiskusikan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja Asset Recovery Expert Forum. Di tahap awal, negara-negara anggota AALCO akan membentuk contact group yang terdiri dari perwakilan negara anggota, yang dapat berasal dari kalangan pejabat pemerintah, praktisi, maupun akademisi.

 

Contact group ini nantinya dapat menyelenggarakan pertemuan informal, baik virtual maupun secara fisik untuk membahas hal-hal yang menjadi perhatian bersama terkait pemulihan aset hasil kejahatan. “Kami yakin bahwa group of experts ini dapat menjadi salah satu solusi dalam menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemulihan aset,” ujar Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly.

 

Pembahasan mengenai illegal fishing menjadi hal yang penting bagi Indonesia karena Indonesia mengangkat isu untuk memasukkan illegal fishing sebagai Kejahatan Terorganisir Transnasional (TOC).  Negara-negara anggota mencatat isu yang dikemukakan oleh Indonesia, mengingat bahwa illegal fishing ini dapat mengakibatkan dampak yang besar terhadap ketersediaan ikan, lingkungan, sosial serta ekonomi suatu negara. Diskusi-diskusi lanjutan diperlukan dalam pembentukan kerangka hukum internasional terkait kriminalisasi illegal fishing sebagai tindak pidana serius.

 

Agenda lain yang juga menjadi perhatian Indonesia adalah terkait isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Indonesia menekankan pentingnya pendekatan berimbang antara kepentingan lingkungan yang diusung oleh negara-negara maju dengan kondisi pembangunan negara-negara berkembang, dalam pembentukan instrumen hukum internasional. Posisi Indonesia ini sejalan dengan posisi negara-negara anggota AALCO yang mayoritas merupakan negara berkembang yang sedang dalam tahap pembangunan

 

Terkait isu Palestina, mayoritas negara anggota AALCO menyoroti eskalasi perkembangan situasi di Palestina. Indonesia berpendapat bahwa kekerasan dan peperangan di Palestina harus segera dihentikan, serta untuk mendorong AALCO untuk dapat terus memberikan perteimbangan kepada International Law Commission dan Special Rapporteur sebagai bentuk kontribusi dalam meningkatkan respons internasional dan memberikan bobot hukum atas isu ini. Indonesia juga menekankan pentingnya penyelesaian akar permasalahan konflik Israel-Palestina ini sesuai dengan parameter yang ditetapkan PBB.

 

“Terkait isu ini, sangat penting bagi AALCO untuk memainkan peran sebagai organisasi yang bisa menggalang komunitas internasional dalam mendukung dan mendorong konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Yang terpenting, akar penyebab konflik, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus diselesaikan sesuai dengan parameter yang disepakati PBB,” terang Yasonna.

 

AALCOLIMA.jpg

 

AALCODUA.jpg

 

Pameran Produk Unggulan dan Diskusi Panel

Selain persidangan, kegiatan 61st Annual Session of AALCO juga menghadirkan sekitar 70 booth pameran produk unggulan dari beberapa UMKM di Bali. Program pendukung lain yang digelar selama sidang tahunan AALCO adalah side-event berupa diskusi panel yang menghadirkan pembicara dari dalam dan luar negeri. Topik-topik yang dibahas pada kegiatan ini adalah tentang forum bisnis, asset recovery, hukum humaniter, dan Hague Conference on Private International Law (HCCH).

 

“Rangkaian kegiatan Sesi Tahunan AALCO ke-61 ini diharapkan dapat menjadi pemantik bagi seluruh stakeholders terkait untuk memperhatikan isu-isu yang berkembang secara global dan mempersiapkan Indonesia untuk dapat memiliki suara yang dapat menggerakkan komunitas kawasan Asia-Afrika secara khusus dan komunitas internasional secara umum,” pungkas Yasonna.  

 

AALCOEMPAT.jpg

 

AALCOTIGA.jpgAALCOSATU.jpg

 

 

 

 

Kanwil Kemenkumham Malut Ikuti Rapat Persiapan Pelaksanaan SKD CASN Tahun 2023 Secara Virtual

KEGIATAN 19 10 2023 ZOOM SKD 1

 

Ternate,- Dalam rangka persiapan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2023, Kepala Biro Kepegawaian, Supartono memimpin rapat yang diikuti oleh Kantor Wilayah seluruh Indonesia secara virtual, Kamis (19/10).

 

Bertepat di ruang rapat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut), kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ignatius Purwanto, Kepala Divisi Administrasi, Andi Basmal, Kepala Bagian Umum, M Kasim Umasangadji, Kepala Sub Bagian Kepegawaian,Tata Usaha Dan Rumah Tangga, Mahany Rahim

 

Kepala Biro Kepegawaian, Supartono menyampaikan kepada seluruh Kantor Wilayah untuk berkoordinasi dengan Panitia Pusat dan Panitia BKN terkait perkembangan pelaksanaan ujian.

 

"Pastikan ruangan, laptop, jaringan dan seluruh sarpras pendukung sudah terpasang dengan baik. Siapkan pula tenaga kesehatan beserta rumah sakit rujukan apabila terdapat peserta yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut," Ujar Supartono.

 

Selanjutnya, Supartono mengingatkan kepada panitia untuk memastikan dokumen identitas peserta telah sesuai dengan ketentuan (e-KTP dan Kartu Peserta Ujian). Pada rapat ini dijelaskan pula mekanisme pelaksanaan registrasi dan pemberian pin sesi pada saat SKD. Menutup arahannya, Kepala Biro Kepegawaian berharap seluruh jajaran dapat menyelenggarakan SKD CPNS dengan baik dan optimal sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan.

 

KEGIATAN 19 10 2023 ZOOM SKD 6

 

KEGIATAN 19 10 2023 ZOOM SKD 6

 

KEGIATAN 19 10 2023 ZOOM SKD 6

 

KEGIATAN 19 10 2023 ZOOM SKD 6

 

KEGIATAN 19 10 2023 ZOOM SKD 6

Kemenkumham Malut Fasilitasi Pemkab Halbar, Harmonisasi Ranperda Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

WhatsApp Image 2023 10 19 at 16.14.32

Jailolo – Kanwil Kemenkumham Maluku Utara menggelar rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kamis 19 Oktober 2023.

Kegiatan berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Barat (Kabupaten Halbar).
Rapat Harmonisasi dibuka oleh Sekda Kabupaten Halbar Drs. M. Syahril Abdul Radjak, M.Si.

Dalam sambutannya Sekda Halbar menyampaikan terimakasih dan apresiasi atas terjalinnya kerja sama antara Pemda Kabupaten Halbar dan Kanwil Kumham Malut dalam penyelenggaraan kegiatan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah PDRD.

Hadir dalam kesempatan tersebut, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halbar.

Adapun Kanwil Kumham Malut diwakili oleh Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan yakni Eki Indra Wijaya, SH, MH, Ulfa Seban, SH, MH dan Rusman Pattiwael, SH, MH.

Dalam pemaparannya, Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan menyampaikan bawa secara umum Ranperda PDRD Kabupaten Halbar telah sesuai berdasarkan kewenangan atributif maupun kewenangan delegatif, namun sejumlah hal perlu diselaraskan kembali baik secara teknik pembentukan maupun substansi materi muatan. Penyelarasan teknis diperlukan untuk lebih menyesuaikan dengan pedoman teknik pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sementara penyelarasan substansi diperlukan untuk lebih menyesuaikan dengan jenis dan rincian objek pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam pemaparan substansi dan teknis tersebut, Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan memperbaiki draf rumusan Ranperda PDRD serta merekomendasikan sejumlah rumusan baru yang dijadikan sebagai draf usulan rumusan Kanwil Kumham Malut.

Rapat harmonisasi yang berjalan kurang lebih 3 jam tersebut akhirnya ditutup dengan diterimanya seluruh usulan draf yang diajukan oleh Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kumham Malut.

Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi

WhatsApp Image 2023 10 19 at 16.14.33

 

WhatsApp Image 2023 10 19 at 16.14.33

Kakanwil Purwanto Sambangi LPKA Ternate, Pantau Kondisi Terkini Situasi Blok Hunian

WhatsApp Image 2023 10 19 at 16.39.40 3

Ternate – Kakanwil Kemenkumham Maluku Utara Ignatius Purwanto melakukan pemantauan terhadap kondisi terkini situasi yang terdapat dalam blok hunian Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ternate, Kamis (19/10/2023).

Didampingi Kadiv Pemasyarakatan, Purwanto meninjau setiap blok hunian yang dihuni andikpas. Kunjungan Purwanto menjadi sistem kontrol dan pemantauan di LPKA Ternate agar situasi dan kondisi di dalam lembaga, Khususnya blok hunian terpantau aman dan terkendali.

LPKA Ternate merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) ke sebelas (11) yang dikunjunginya setelah sebelumnya melakukan kunjungan dan arahan di UPT lainnya, seperti Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo, Lapas Kelas IIB Tobelo, Bapas Kelas II Tidore, Rutan Kelas IIB Soasio, Lapas Kelas IIA Ternate, Rupbasan Kelas II Ternate, Rutan Kelas IIB Ternate, LPP Kelas III Ternate, dan Bapas Kelas II Ternate.

Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi

WhatsApp Image 2023 10 19 at 16.39.40

 

WhatsApp Image 2023 10 19 at 16.39.40

 

WhatsApp Image 2023 10 19 at 16.39.40

Kunjungan Resmi di Bapas Ternate, Purwanto Beri Semangat Untuk Kerja Produktif

WhatsApp Image 2023 10 19 at 16.42.42

Ternate – Kakanwil Kemenkumham Maluku Utara Ignatius Purwanto memberikan dorongan terhadap jajaran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Ternate untuk terus semangat dalam bekerja secara produktif

Hal tersebut diterangkan Purwanto saat melakukan kunjungan perdana secara resmi di Bapas Kelas II Ternate pada Kamis, (19/10/2023) sejak dirinya menjabat sebagai Kakanwil Kemenkumham Maluku Utara.

“Hasil yang baik itu harus ditempa dengan kerja keras. Disini semua sudah bagus (SDM). Minimal ditingkatkan. Kuncinya kita semua belajar,” ujarnya dihadapan jajaran Bapas Ternate saat menyampaikan arahan

Purwanto menjelaskan bahwa kinerja produktif sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) ditunjang dengan keberhasilannya mencapai target kinerja, seperti halnya target pemenuhan data dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) yang harus dilaporkan sesuai dengan tenggat waktunya.

“Pelaporan pelaksanaan dilingkungan Kanwil Kemenkumham Malut terakhir tanggal 21. Kalau bisa jangan menunggu tanggal akhir pengunggahan,” sebut Purwanto yang didampingi Kadiv Pemasyarakatan, Hensah

Sebelumnya, Hensah menyampaikan bahwa kunjungannya ke Bapas Ternate kali ini adalah yang pertama sejak jabatan Kadiv Pemasyarakatan diembannya.

Dalam arahannya, Hensah menyebutkan bahwa selain tugas utama yang wajib dikerjakan bagi pegawai di Bapas Ternate, terdapat tugas tambahan yang harus dikerjakan, seperti pemenuhan Rencana Kerja Tahunan, dan Reformasi Birokrasi yang tiap bulannya dilaporkan.

“Tugas tambahan ini menjadi perhatian pusat (Sekjen dan Ditjen). Kinerja kita semua dinilai berdasarkan laporan yang diselesaikan. Kita dianggap tidak bekerja jika laporan terlambat, jadi harus diselesaikan tepat waktu,” terangnya.

Arahan dan penguatan yang terlaksana di Ruang Pertemuan Bapas Kelas II Ternate berlangsung dengan diskusi santai seputar pelaksanaan tusi di balai pemasyarakatan antara Kakanwil dan Kadiv Pemasyarakatan dengan seluruh jajaran Bapas Kelas II Ternate. Turut hadir Kepala Bapas Ternate, M. Marassabesy, Jr.

Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi

WhatsApp Image 2023 10 19 at 16.42.42 1

 

WhatsApp Image 2023 10 19 at 16.42.42 1

 

WhatsApp Image 2023 10 19 at 16.42.42 1

 

WhatsApp Image 2023 10 19 at 16.42.42 1

 

WhatsApp Image 2023 10 19 at 16.42.42 1

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PROVINSI MALUKU UTARA
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Cengkeh Afo No.40, Kec. Maliaro Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara
PikPng.com phone icon png 604605   +6821-4775-7127
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    kanwilmalut@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    kanwilmalut@kemenkumham.go.id

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
PROVINSI MALUKU UTARA


  twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

  Jl. Cengkeh Afo No.40 , Kec. Maliaro Tengah, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara
PikPng.com phone icon png 604605   +6821-4775-7127
PikPng.com email png 581646   kanwilmalut@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   kanwilmalut@kemenkumham.go.id

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI