Ternate – Kanwil Kemenkumham Maluku Utara menempati zona hijau realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan belanja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah. Hal tersebut diketahui dari surat edaran perihal hasil pemantauan realisasi komitmen belanja PDN dan PBJ Kemenkumham Tahun 2023.

Surat edaran Biro BMN Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI dengan Nomor SEK.4-PB.02.03-3793 menerangkan bahwa realisasi belanja PDN Kanwil Kemenkumham Maluku Utara berada pada urutan 14 dari 44 unit kerja yang dilakukan pemantauan dan evaluasi.

Artinya, Kanwil Kemenkumham Malut masuk pada zona hijau pemantauan dengan persentase realisasi sebanyak 99,73%. Sementara realisasi PBJ Kanwil Kemenkumham Maluku Utara berada pada persentase 75,23% yang juga berada pada zona hijau.

Hal tersebut juga disampaikan kembali saat kegiatan pendampingan perekaman realisasi belanja PDN dan belanja PBJ yang dilaksanakan secara virtual, Senin (23/10/2023), yang diikuti oleh Kabag Umum, M. Kasim Umasangadji, serta pejabat PBJ.

Hasil pemantauan pelaksanaan realisasi PDN dan PBJ tersebut diharapkan dapat mencapai hasil yang maksimal dengan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap realisasi PDN dan belanja PBJ melalui pelaksanaan pembinaan dan monitoring baik secara virtual maupun secara langsung dengan target paling lambat 31 Oktober 2023.

Sementara itu bagi satuan kerja yang saat ini tercantum dalam warna merah dan kuning yang tercantum dalam surat tersebut diharapakan dapat berubah menjadi warna hijau hinggal 31 Oktober 2023. Sedangkan untuk satuan kerja yang telah berwarna hijau minimal awal Desember 2023 telah mencapai realisasi 93%.

Untuk diketahui, realisasi belanja PDN menjadi parameter penilaian kepatuhan Kemenkumham dalam melaksanakan Inpres Nomor 2 Tahun 2022. Sementara realisasi belanja PBJ menjadi salah satu parameter penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP).

Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi

Ternate, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut), Masalah hukum dan masalah HAM mempunyai keterkaitan dan sebetulnya tidak bisa dipisahkan secara tegas, artinya masalah-masalah hukum yang menjadi tanggung jawab pemerintah tidak terlepas dari kerangka utama kewajiban Negara dalam bidang hukum dan HAM. Kepala Bidang HAM, Burhani Hadad dalam kesempatan ini mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Ignatius Purwato membuka kegiatan Rapat Pengolahan dan Analisa Data SIPKUMHAM yang bertempat di Aula Kantor Wilayah Kemenkuham Maluku Utara, Senin (23/10/2023).

Dalam sambuatannya, Burhani Hadad menyampaikan apresiasi terhadap satuan kerja Pemasyarakatan lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara yang telah mengirimkan dan berpartisipasi sebagai peserta dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya Burhani Hadad menambahkan bahwa kegiatan ini kami anggap penting untuk dilaksanakan mengingat analisa kebijakan dengan pemanfaatan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM (SIPKUMHAM) adalah untuk mendukung pembuatan kebijakan yang melahirkan rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Adapun tema kajian dalam rapat kegiatan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM (SIPKUMHAM) yaitu “Implementasi Layanan Pengaduan Pelanggaran HAM di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara” yang di dasari pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan HAM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM.

Kegiatan ini juga menghadirkan Narasumber dari Universitas Khairun Ternate, yaitu Dr.Nam Rumkel,S.Ag.,MH Ketua Program Studi Pascasarjana, yang menyampaikan materi tentang Pelangaran HAM dan Penanganannya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Pejabat Pengawas, JFT, JFU, dan Staf Pemasyarakatan Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

(Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi).

Ternate - Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Maluku Utara Ian Fidihanto Markos mengajak kepada seluruh jajaran untuk berakselerasi dan berkolaborasi dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dua hal tersebut Ian tekankan terhadap pelaksanaan kegiatan yang belum tercapai hingga saat ini saat pelaksaan apel senin pagi, Senin (23/10/2023).

"Mari sama-sama bekerja aktif dan dukungan satu sama lain dalam mencapai target kinerja sehingga apa yang diharapkan Kanwil Malut dapat menorehkan prestasi yang tinggi, terangnya saat pimpin apel senin pagi.

Torehan prestasi yang berhasil dicapai nantinya kata Ian, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (publik) terhadap kinerja Kemenkumham secara umum, dan kinerja Kenenkumham Malut secara khusus.

"Sehingga dalam kesempatan ini saya mengajak seluruh pejabat dan juga pegawai untuk terus menjaga citra Kemenkumham Malut", tutur Ian.

Disaat yang sama, mantan Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Papua itu meminta agar seluruh bidang untuk memfokuskan diri menyelesaikan target kinerja (tarja) dan program yang belum terlaksana.

"Sekarang sudah masuk triwulan keempat (Oktober). Segera mungkin melihat dan mentrace kegiatan yang belum dilaksanakan sehingga percepatan dapat sama-sama kita lakukan," ujarnya.

"Kita tahu sebelumnya Kanwil Malut dengan raihan serapan anggaran, IKPA, dan PDN cukup luar biasa. Ini berkaitan dengan adanya suatu kerja sama tim yang baik," tambah Ian.

Untuk itu, dalam kesempatan tersebut Ian meminta untuk memanfaatkan sisa waktu saat ini hingga bulan Desember untuk dapat bersaing dengan Kanwil lain.

Sementara itu, berkaitan dengan telah beredarnya pengumuman kelulusan penerimaan CASN dilingkungan Kemenkumham pada tahap seleksi administrasi, Ian berharap seluruh pegawai yang terlibat dalam kepanitiaan agar transparan dan bertanggung jawab.

"Ini hal-hal yang perlu diperhatikan, tegasnya.

Seperti biasanya, apel senin pagi bagi jajaran Kanwil Kemenkumham Malut yang dilaksanakan di Halaman Utama kantor diikuti oleh Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, dan seluruh pegawai (JFT dan JFU).

Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi

Ternate - Kakanwil Kemenkumham Maluku Utara Ignatius Purwanto mengungkapkan rasa bahagianya atas terselenggaranya pertemuan Keluarga Besar Imigrasi (KBI) Wilayah Maluku Utara.

Hal itu dirinya ungkapkan karena pertemuan yang berlangsung di bibir pantai Sulamadaha, Ternate tersebut merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Maluku Utara.

"Suatu kekompakan yang pertama kali di Maluku Utara. Terima kasih atas partisipasi dan bersedia hadir, ungkapnya saat menyampaikan sambutan, Sabtu (21/10/2023).

Menurutnya, pertemuan KBI wilayah Maluku Utara menjadi momentum untuk saling mengenal (silaturahmi) satu sama lain diantara keluarga Imigrasi.

"Ada yang dari Kanim Tobelo, dari Kanwil, dari Kanim Ternate. Semua sama-sama imigrasi," terang Purwanto yang didampingi sang Istri.

Kegiatan yang diinisiasi oleh KBI wilayah Maluku Utara ini juga diisi dengan fun games yang menguji kekompakan serta memupuk rasa kebersamaan yang diikuti oleh istri petugas Imigrasi.

Turut hadir dalam kegiatan, Kadiv Imigrasi, Ian Fidihanto Markos didampingi Istri, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Aisyah Lailiyah, Kadiv Pemasyarakatan, Hensah didampingi Istri, pejabat pengawas dan administrator Divisi Imigrasi, serta Istri-Istri petugas Imigrasi.

Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi