Tinjau Langsung Lapas Jailolo, Ini Pesan Kakanwil Kemenkumham Malut Purwanto

WhatsApp_Image_2023-11-07_at_16.49.57.jpeg

Jailolo- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, Ignatius Purwanto meninjau secara langsung kondisi, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jailolo, Selasa (07/11/2023).

Dalam peninjauan tersebut, Kakanwil Kemenkumham Malut Purwanto didampingi Kepala Divisi Administrasi, Andi Basmal dan Kepala Lapas Kelas IIB Jailolo, Suparno dan jajaran, melihat secara langsung kondisi blok-blok hunian warga binaan pemasyarakatan (WBP), dapur, tempat ibadah, kondisi gedung dan bangunan, serta ruang kerja pegawai. Purwanto memastikan agar pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan pada Lapas Kelas IIB Jailolo berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. 

WhatsApp_Image_2023-11-07_at_16.28.31_1.jpeg

“Kedatangan saya ke sini (Lapas Jailolo) untuk memperkenalkan diri sekaligus mengenal jajaran Lapas Jailolo lebih dekat,” ujar Purwanto, bertempat di aula Lapas Jailolo.

Saat memberikan arahan, Purwanto menyampaikan beberapa pesan penting kepada jajaran Lapas Jailolo, di antaranya agar dapat menjaga kedisiplinan dalam berpakain dinas sesuai ketentuan. Selain itu, pentingnya menjaga netralitas ASN menghadapi dinamika di tahun politik. Hal itu sesuai janji/ikrar Netralitas ASN yang telah dilakukan beberapa waktu lalu oleh seluruh jajaran Kemenkumham RI.

“Saya juga meminta agar Lapas Jailolo di bawah komando Kalapas yang baru, pak Suparno agar dapat meningkatkan kinerja Lapas Jailolo lebih baik dari sebelumnya. Baik itu pemenuhan RKT RB, IKPA, maupun pengelolaan BMN, dan kinerja lainnya,” kata Purwanto.

Purwanto kemudian meminta jajaran Lapas Jailolo untuk menyampaikan ‘isi hati’ pegawai baik berupa pertanyaan, saran, dan masukan guna memperkuat kinerja Lapas Jailolo. Respon positif ditunjukan jajaran Lapas Jailolo dengan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait pelaksanaan tusi. Tajuk pertanyaan seputar penempatan tugas, sarana dan prasarana, serta ketersediaan SDM Lapas Jailolo.

Terkait dengan keterbatasan sarpras, ungkap Purwanto, hal itu akan ditindaklanjuti bersama Kadiv Administrasi. Sementara untuk ketersediaan SDM, Purwanto melihat jumlah SDM relatif memadai. Tinggal Kasubbag Tata Usaha agar dapat membagi tugas secara merata dan memberdayakan pegawai Lapas Jailolo yang relatif banyak dari anak-anak muda sesuai tugas masing-masing.

“SDM yang banyak dan dapat menyelesaikan tugas, itu hal biasa. Tapi SDM yang sedikit, namun tetap berkinerja dan menyelesaikan tugas dengan baik, itu hal yang luar biasa,” pesan Purwanto.

WhatsApp_Image_2023-11-07_at_16.28.31_5.jpeg

Senada dengan Kakanwil, Kepala Divisi Administrasi, Andi Basmal saat memberikan arahan mendorong jajaran Lapas Jailolo agar dapat proaktif dalam bekerja. Basmal menyebut jajaran Lapas Jailolo agar tidak defensif (bertahan) dalam bekerja.

“Ibarat falsafah sepakbola total football, dalam bekerja, semua lini harus bergerak bersama untuk mencapai tujuan,” ungkap Basmal, yang juga penggemar olahraga sepakbola.

Dalam tinjauannya, Basmal menelaah beberapa aspek pelaksanaan tusi Lapas Jailolo, di antaranya terkait komposisi SDM, sarpras, e-Monev, e-performance, SMART, IKPA, dan pentingnya memasukan aset-aset yang ingin diadakan ke dalam dokumen RKMN.

“Kita harus bangga menjadi ASN Kemenkumham. Dengan begitu, kepedulian kita dalam menjalankan tugas diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi,” pesan Basmal.

Terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Basmal menyerukan pentingnya jajaran Lapas Jailolo melengkapi LKE WBK/WBBM maupun RKT RB sesuai periode waktu yang telah ditentukan. Dalam pemenuhan RKT RB, tambah Basmal, hal itu menjadi sangat penting karena akan menjadi nilai rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkumham Tahun 2023 yang diharapkan naik mencapai 82.

Untuk itu, ia meminta jajaran Lapas Jailolo agar proaktif membangun komunikasi dengan tim verifikator Kantor Wilayah. Basmal bersama timnya juga saat ini tengah menggodok semacam juknis data dukung yang mejadi pedoman bagi UPT untuk melengkapi dokumen RKT RB.

“Saya meminta agar RKT RB ini juga menjadi prioritas seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Lapas Jailolo. Perkuat kepedulian kita dalam bekerja. Karena sense of belonging pegawai, akan membantu organisasi mencapai kinerja terbaik,” pungkas Basmal.

WhatsApp_Image_2023-11-07_at_16.41.57.jpeg

Kepala Lapas Kelas IIB Jailolo, Suparno menyampaikan apresiasi kepada Kakanwil, Kadivmin dan jajaran yang telah berkenan hadir dan memberikan penguatan kepada seluruh jajaran Lapas Jailolo.

“Ini merupakan kesempatan berharga dan motivasi bagi kami, agar dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas," ungkap Suparno.

Adapun kegiatan tersebut dihadiri Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN, Fatmawaty Baud, Kepala Subbagian Kepegawaian, TU, dan Rumah Tangga, Mahany Rahim, dan jajaran Kanwil Kemenkumham Malut. Monev tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja Lapas Jailolo kedepannya.

(Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi)

WhatsApp_Image_2023-11-07_at_16.28.31_3.jpeg

WhatsApp_Image_2023-11-07_at_16.28.31.jpeg

WhatsApp_Image_2023-11-07_at_20.01.20.jpeg

WhatsApp_Image_2023-11-07_at_17.26.22.jpeg

 

 

 

Kanwil Kemenkumham Malut Hadiri Webinar “APIP Kawal SPBE Wujudkan Pelayanan Publik Berkualitas” Secara Virtual

 

APIP01.jpg

Ternate,- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) kuti kegiatan Webinar Inspektorat Jenderal Hukum dan HAM Kemenkumham RI dengan tema “APIP Kawal SPBE Wujudkan Pelayanan Publik Berkualitas” secara Virtual, Selasa (07/11/2023).

 

Hadir mengikuti kegiatan ini adalah Kepala Divisi Pemasyarakatan, Hensah, Kepala Bagian Program dan Humas, Irwan Kadir, Kepala Bagian Umum, M Kasim Umasangadji, Kepala Subbagian Humas, RB, dan TI, Ermin Rasyim serta jajaran.

 

Inspektur Jenderal Kemenkumham RI, Razilu, yang membuka langsung kegiatan Webinar ini dalam sambutannya menyampaikan bahwa, “2021 Indeks SPBE Kemenkumham telah mencapai nilai 3,68 dengan predikat sangat baik, di tahun 2023 ini target kita adalah Indeks SPBE diangka 4,20 dengan predikat memuaskan.” Tegasnya.

 

“Itjen sebagai salah satu ujung tombak dalam menukseskan SPBE harus mampu menyampaikan bahwa Digitalisasi pemerintahan menjadi pendorong nyata dalam peningkatan kualitas layanan publik, sehingga Unit Pelaksana Teknis di Wilayah memprioritaskan Tata Kelola SPBE.” Pungkasnya dalam acara Webinar yang mengundang 5 Narasumber sebagai pemateri.

 

Hadir sebagai narasumber yaitu, Inspektur Wilayah 3 Itjen Kemenkumham, Kapusdati Setjen Kemenkumham, Auditor Madya BPKP, Peneliti dati Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Sandiman Ahli Muda Badan Siber dan Sandi Negara.

 

Narasumber Internal Kemenkumham yaitu Irwil 3 Itjen memaparkan materi terkait dengan Strategi Peningkatan SPBE Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Kapusdatin Setjen Kemenkumham memparkan materi terkiat Peran Tim Assesor Dan Rencana Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kemenkumham.

 

Narasumber BPKP menyampaikan materi terkait Peran APIP Mendukung Impelementasi SPBE, Narasumber BRIN menyampaikan materi terkait Peran APIP Dalam Melaksanakan Audit Aplikasi dan Infrastruktur Kawal SPBE Wujudkan Pelayanan Publik Berkualitas, dan terkahir Narasumber BSSN menyampaikan materi terkait Peran APIP dalam melaksanakan Audit Keamanan SPBE untuk mengawal SPBE dalam rangka wujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

 

APIP07.jpg

 

 

 

APIP05.jpg

 

 

 

APIP02.jpg

 

Kanwil Kemenkumham Malut Laksanakan Kegiatan Analisis Strategi Kebijakan Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Kesektariatan

KEGIATANHAM1.jpg

 

Ternate – Kantor Wilayah Kemenkumham Malut bersama Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (BSK) melaksanakan kegiatan Pengumpulan Data guna Analisis Strategi Kebijakan dengan topik “Penyusunan Instrumen Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan”. Bertempat di Ruang Aula Gamalama Kanwil Kemenkumham Malut. Selasa (07/11/2023).

 

Kegiatan Pengumpulan Data ini dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Aisyah Laliyah, turut hadir Tim Kajian BSK Kemenkumham dan melibatkan bagian-bagian dari Kantor Wilayah dan UPT di Kota Ternate.

 

Dalam arahannya Aisyah menyampaikan Instruksi dari Kepala Kantor Wilayah Iqnatius Purwanto yang dilaksanakan Bidang HAM yaitu ‘’Memberikan pelayanan terbaik’’ hal ini dilakukan dengan Pengumpulan Data pada metode Survey. Adapun layanan yang diuji yaitu 1. Layanan BMN dan Umum, 2. Layanan Kepegawaian, 3. Layanan Perencanaan dan Anggaran, 4. Layanan Kehumasan.

 

Mewakili Tim BSK Fadillah Said menyampaikan kajian ini bertujuan menyusun bentuk indeks layanan kesekretariatan yang terdiri dari variabel dan indikator sebagai alat pengukuran kualitas layanan. Diharapkan dari kegiatan kajian ini menghasilkan : 1. Bentuk Indeks Layanan Kesekretariatan Hukum dan HAM, 2. Modul Indeks Layanan Kesekretariatan Hukum dan HAM. Menurutnya hasil kajian ini kedepannya akan memberikan manfaat bagi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Unit Kerja Eselon (UKE) I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta Unit Pelaksana Teknis (UPT).

 

Lokasi uji coba instrumen dilaksanakan di 7 (tujuh) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik probability sampling - cluster sampling, yaitu dengan memperhatikan keterwakilan dari seluruh Kantor Wilayah yang mewakili 3 (tiga) wilayah waktu yaitu : Bali, Jawa Barat, NTB, Lampung, Kalimantan Selatan, Banten, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Maluku Utara.

 

 

Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi)

KEGIATANHAM3.jpg

 

 

KEGIATANHAM2jpg.jpg

 

 

 

 

Kasim Turun Langsung Cek Persiapan Lokasi tes SKD CPNS di SMKN 2 Ternate

KEGIATAN 06 11 2023 PENGECEKAN SKD 1

 

Ternate - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara lakukan persiapan pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2023. 


Koordinator Seleksi Administrasi Kepala Bagian Umum, Kasim berserta jajaran melakukan cek lokasi dan sarana prasarana yang rencananya akan dilaksanakan di SMK negeri 2 Kota Ternate.

 

Pengecekkan juga dihadiri oleh Ketua Jurusan Teknik Komputer Jaringan Iksan, Guru Fisika SMKN 2 Ternate Arifin, serta Teknisi Jaringan dari SOIDE SOLUTION dan TELKOM Ternate.

 

“Tim Panitia Seleksi SKD melakukan pengecekan lokasi ujian peserta serta pengecekan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka memastikan seluruh persiapan benar-benar telah terpenuhi” ujar Kasim.

 

Menurut Kasim, hal ini merupakan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara terkait seleksi penerimaan CPNS di lingkup Wilayah Kemenkumham Malut.

 

“Dengan harapan penyelenggaraan seleksi tes dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan harapan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kasim juga menyampaikan terkait Sarana dan prasarana yang harus dilengkapi Antaralain penambahan meja dan kursi serta pengecekan lokasi kamera CCTV untuk memantau jalannya tes.

 

“Panitia harus dapat memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai pedoman yang telah ditentukan, Laksanakan seleksi ini secara transparan sesuai yang diharapkan”.

 

Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi

 

KEGIATAN 06 11 2023 PENGECEKAN SKD 11KEGIATAN 06 11 2023 PENGECEKAN SKD 11

 

KEGIATAN 06 11 2023 PENGECEKAN SKD 11

 

KEGIATAN 06 11 2023 PENGECEKAN SKD 11

 

KEGIATAN 06 11 2023 PENGECEKAN SKD 11

 

KEGIATAN 06 11 2023 PENGECEKAN SKD 11

 

KEGIATAN 06 11 2023 PENGECEKAN SKD 11

 

KEGIATAN 06 11 2023 PENGECEKAN SKD 11

 

KEGIATAN 06 11 2023 PENGECEKAN SKD 11

 

KEGIATAN 06 11 2023 PENGECEKAN SKD 11

 

 

Pemerintah Luncurkan Perpres Tentang Stranas Bisnis dan HAM

KEGIATAN 06 11 2023 PERS 1

 

Jakarta - Pemerintah Indonesia meluncurkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM). Stranas BHAM berfungsi sebagai pedoman bagi pelaku usaha untuk ikut serta dalam penghormatan HAM pada sektor bisnis.

 

“Tata kelola yang baik dalam dunia usaha, tidak lepas dari tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia. Untuk implementasinya, Kemenkumham menginisiasi rancangan Stranas BHAM yang telah disahkan oleh Presiden Jokowi pada 26 September 2023 lalu,” kata Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, pada peluncuran Stranas BHAM di Graha Pengayoman Kemenkumham, Senin (06/11/2023).

 

Yasonna menjelaskan Stranas BHAM berisi panduan-panduan yang riil dan detail bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengarusutamakan Bisnis dan HAM dalam dunia usaha.

 

Ia mengungkapkan peluncuran Stranas BHAM merupakan awal dari jalan panjang pemerintah memajukan penghormatan HAM dalam konteks dunia bisnis. Saat ini, Kemenkumham tengah menyusun peraturan turunan dari Perpres Stranas BHAM tentang mekanisme kerja Gugus Tugas Nasional dan Gugus Tugas Daerah BHAM.

 

“Setelah peluncuran Stranas BHAM, Kemenkumham langsung menyusun peraturan turunannya agar gugus tugas di tingkat pusat maupun daerah bisa segera bergerak. Gugus tugas ini yang mengkoordinasikan pelaksanaan Stranas HAM,” ucap Yasonna.

 

Yasonna meminta Gugus Tugas Nasional dan Daerah untuk menciptakan alur komunikasi yang efektif, karena Gugus Tugas Daerah berkewajiban melaporkan pelaksanaan BHAM di wilayahnya kepada Gugus Tugas Nasional.

 

Dalam peluncuran Stranas BHAM, turut hadir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk mengukuhkan Gugus Tugas Nasional BHAM. Mahfud berharap Gugus Tugas Daerah BHAM segera dibentuk menyusul dikukuhkannya Gugus Tugas Nasional.

 

“Kemenkumham agar menyampaikan kepada Gubernur supaya mengakselerasi Gugus Tugas Daerah. Mekanisme kerjanya akan diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM,” tutur Mahfud.

 

Mahfud menyatakan Stranas BHAM menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam menciptakan dunia bisnis yang ramah HAM. Ia menilai penghormatan HAM akan meningkatkan daya saing sektor bisnis Indonesia di level global.

 

“Dokumen Stranas BHAM disusun dengan prinsip non diskriminatif, kesetaraan, partisipasi, akuntabel, dan keterbukaan. Perpres ini meningkatkan daya saing sektor bisnis Indonesia yang ramah HAM sehingga menjadi daya tarik bagi investor dan konsumen global,” ujarnya.

 

Mahfud mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama berkomitmen untuk mewujudkan bisnis yang ramah HAM dan pelayanan publik berbasis HAM di Indonesia.

 

Bersamaan dengan agenda peluncuran Perpres No. 60 Tahun 2023, Kemenkumham juga memberikan penghargaan kepada 11 satuan kerja Kemenkumham yang meraih nilai tertinggi dalam implementasi Pelayanan Publik Berbasis HAM dan peluncuran aplikasi SIPHAM.

 

KEGIATAN 06 11 2023 PERS 7

 

KEGIATAN 06 11 2023 PERS 7

 

KEGIATAN 06 11 2023 PERS 7

 

KEGIATAN 06 11 2023 PERS 7

 

KEGIATAN 06 11 2023 PERS 7

 

KEGIATAN 06 11 2023 PERS 7

 

 

 

 

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PROVINSI MALUKU UTARA
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Cengkeh Afo No.40, Kec. Maliaro Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara
PikPng.com phone icon png 604605   +6821-4775-7127
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    kanwilmalut@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    kanwilmalut@kemenkumham.go.id

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
PROVINSI MALUKU UTARA


  twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

  Jl. Cengkeh Afo No.40 , Kec. Maliaro Tengah, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara
PikPng.com phone icon png 604605   +6821-4775-7127
PikPng.com email png 581646   kanwilmalut@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   kanwilmalut@kemenkumham.go.id

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI