Ternate - Kanwil Kemenkumham Maluku Utara menyelenggarakan kegiatan Koordinasi Produk Hukum Daerah dan Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik, pada hari senin, tanggal 13 Nopember 2023, bertempat di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara.

Pelaksanaan Kegiatan dilakukan oleh Tim Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara terdiri dari Kepala Bidang Hukum, Sarwedi Siregar, Perancang Peraturan Perundang-Undang antara lain Eki Indra Wijaya, Sukarto Abu Bakar.

Peserta kegiatan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik dihadiri oleh Kepala DPMPTSP dalam hal ini di wakili Kepala Bagian, Kepala sub Bagian, staff dan jajaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara.

Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Koordinasi Produk Hukum Daerah dan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik merupakan kegiatan yang sangat vital pada tahapan awal yaitu tahap perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah di lakukan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Dalam pembahasan pertemuan rapat kordinasi dan fasilitasi Naskah Akademik Kepala Dinas PMPTSP menyampaikan bahwa telah ada regulasi yang mengatur mengenai Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 dengan melihat beberapa regulasi terbaru sudah berubah.

Regulasi tersebut mewadahi segala aspek penanaman modal dan kondisional bahwa realitanya terdapat peningkatan yang signifikan. Hampir sebagian subtansi perda perlu disesuaikan dengan regulasi terbaru, perlu adanya sinergitas antara pemerintah daerah dengan kementerian hukum dan ham malut, utamanya dalam melakukan revisi perda no 7 tahun 2012.

Hasil kegiatan perlu adanya penyusunan kembali perda tentang penanaman modal dan penyusunan Naskah Akademik terkait Penanaman modal

Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi

Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, menyatakan pentingnya literasi keagamaan lintas budaya di dalam masyakat dunia yang semakin multikultural dan saling terkoneksi satu sama lain. Demikian disampaikan dalam sambutan Menkumham pada acara Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya "Martabat Manusia dan Supremasi Hukum untuk Masyarakat yang Damai dan Inklusif" yang digelar di Hotel Kempinski, Senin (13/11/2023).

"Dengan pemahaman dan penghormatan yang semakin tinggi terhadap perbedaan, maka masyarakat dapat menjadi lebih inklusif dan harmonis. Untuk itu, Kami di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama the Leimena Institute telah bekerjasama untuk menyelenggarakan program pelatihan bagi para guru di tanah air terkait literasi keagamaan lintas budaya," kata Yasonna.

Menkumham mengungkapkan penyelenggaraan Konferensi Literasi Keagamaan Lintas Budaya, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya kolaborasi umat beragama yang dilandasi saling menghormati di antara masyarakat yang berbeda agama dan keyakinan.

"Kami menempatkan isu kebebasan beragama sebagai hal yang teramat penting karena Indonesia merupakan bangsa yang sangat beragam," ujarnya.

Namun demikian, diakui Yasonna, masih akan selalu ada pihak-pihak yang intoleran dan radikal. Pada konteks ini, maka supremasi hukum memiliki peran penting untuk menjamin dan menghormati hak setiap warga negara.

"Pada September lalu, Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. Peraturan ini bertujuan memperkuat harmoni dan persatuan antar umat beragama di tanah air," terangnya.

Lebih lanjut, Menkumham juga menyinggung keterkaitan antara upaya mendorong kebebasan beragama dan perdamaian dunia. Menurutnya, kedua upaya tersebut mesti berjalan beriringan.

"Indonesia secara aktif mendorong dialog antar umat beragama baik di tataran nasional maupun internasional dengan maksud untuk meningkatkan toleransi, penghormatan, pemahaman, dan empati," jelasnya.

Karena itu, Yasonna berharap pada forum ini para peserta dapat saling berbagi pandangan dan pengalaman terbaik memajukan literasi keagamaan lintas budaya dan martabat manusia dalam masyarakat yang beragam.

"(Melalui forum ini) Kita dapat berkontribusi pada upaya bersama untuk mendorong masyarakat yang lebih toleran dan inklusif" ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Dhahana Putra, mengungkapkan bangsa Indonesia telah terbiasa untuk hidup berdampingan dalam keberagaman dan semangat persaudaraan.

Kendati demikian, Dirjen HAM mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah terkait isu toleransi beragama di tanah air. Pasalnya, merujuk kepada Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB), indikator toleransi di tanah air masih berada pada 68,72.

"Skor tersebut menunjukan masih ada permasalahan intoleransi dan perlunya intervensi untuk meningkatkan situasi tersebut antara lain dengan literasi keagamaan lintas budaya dan penguatan moderasi beragama," jelasnya.

Guna mendorong upaya peningkatan toleransi beragama di tanah air, Dhahana menyatakan Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) HAM mengeluarkan sejumlah regulasi, di antaranya yaitu: Peraturan Menkumham (Permenkumham) No. 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Kabupaten Kota Peduli HAM, yang telah memasukan indikator hak atas keberagaman.

Selain itu, bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kemenkumham telah mengesahkan peraturan bersama Menkumham dan Mendagri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012 tentang Parameter HAM dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.

"Peraturan ini bertujuan untuk mencegah munculnya produk hukum daerah yang intoleran dan diskriminatif," jelasnya.

Sebagai informasi, Konferensi Internasional ini terselenggara atas kerja sama antara Kemenkumham dan Leimena Institute didukung oleh Templeton Religion Trust, The
International Center for Law and Religious Studies at Brigham Young University Law School, dan
International Religious Freedom Secretariat.

Konferensi berskala internasional dengan ini juga merupakan rangkaian dari peringatan hari HAM sedunia ke-75. Puluhan tokoh agama dari mancanegara dan para duta besar negara-negara sahabat turut menghadiri kegiatan konferensi internasional literasi keagamaan lintas budaya yang dihelat selama dua hari (13-14 November 2023).

Ternate - Kepala Divisi (Kadiv) Pelayanan Hukum dan HAM (Yankumham), Aisyah Lailiyah mendorong seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Malut untuk dapat memenuhi target kinerja periode Triwulan IV (B12).

Hal tersebut disampaikan Aisyah saat memimpin apel senin pagi yang dilaksanakan di Halaman Utama Kanwil, Senin (13/11/2023).

"Tingkatkan kinerja kita semua untuk dapat mengejar target kinerja (tarja). Diharapkan pada minggu kedua atau ketiga di bulan Desember, semua data sudah dapat terpenuhi," Ucap Aisyah.

Aisyah menyebutkan bahwa konsistensi seluruh divisi dalam pemenuhan data dukung tarja akan bermuara pada kedisiplinan seluruh pegawai ASN dalam menjaga kedisiplinan pegawai.

"Kita berikan yang terbaik untuk Kemenkumham," singkatnya dihadapan seluruh peserta apel pagi.

Disaat yang sama, Aisyah yang juga selaku Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya mengingatkan agar seluruh pegawai dapat menyikap tahun politik dengan memasang sikap netral dan tidak menyatakan sikap mendukung salah satu pasangan calon (paslon).

"Di media sosial sudah beredar konten edukasi tentang sikap netral ASN dalam tahun politik seperti gaya/pose foto yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Jadilah role model dilingkungan kita." Tandasnya.

Apel senin pagi yang menjadi panggung bagi Pimpinan Tinggi Pratama menjadi wadah untuk menyampaikan arahan tugas dalam bekerja. Tampak Kakanwil Kemenkumham Malut, Ignatius Purwanto, Pimti Pratama, pejabat pegawas (Eselon III), pejabat administrator (Eselon IV), JFT dan JFU mengikuti apel senin pagi hingga selesai.

Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi

Ternate - Ratusan Calon Tunas Pengayoman, Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2023 terpantau mengikuti pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) di wilayah Kemenkumham Maluku Utara.

Sebanyak 204 peserta terlihat menghadiri pelaksanaan SKD yang digelar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 Ternate, Minggu (12/11/2023).

Kakanwil Kemenkumham Malut, Ignatius Purwanto yang didampingi Kadiv Administrasi, Andi Basmal, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Aisyah Lailiyah, dan Kadiv Pemasyarakatan, Hensah terpantau mengawasi proses pelaksanaan SKD di hari Keempat ini.

Kakanwil Ignatius berharap proses pelaksanaan SKD bagi seluruh peserta dapat berjalan dengan baik dan lancar hingga selesai. "Proses pelaksanaan SKD bagi peserta hingga hari keempat berjalan baik dan lancar. Kita harapkan hal ini juga terjadi hingga seluruh pelaksanaan SKD selesai dilaksanakan," ucapnya.

"Proses seleksi penerimaan pegawai dengan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) dilingkungan Kanwil Kemenkumham Malut tidak dipungut biaya. Jika ada, peserta dapat menyampaikan adanya dugaan gratifikasi kepada panitia di lokasi yang telah kami sediakan," tambahnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh tim Humas Kanwil, pelaksanaan SKD penerimaan CASN Tahun 2023 dilingkungan Kanwil Kemenkumham Malut telah memasuki hari keempat. Sebanyak 204 peserta menghadiri proses seleksi yang dibagi menjadi 4 sesi. Sementara 16 peserta dinyatakan tidak hadir oleh panitia seleksi di daerah.

Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi