Tobelo– Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut) melakukan koordinasi Layanan Administrasi Data Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Halmahera Utara Tobelo, Kamis (16/11/2023).

Tim Kanwil Kemenkumham Malut di bawah arahan Kepala Kantor Wilayah tersebut dipimpin Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Zulfikar Gailea beserta jajaran Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum.

Kedatangan tim Kanwil Kemenkumham Malut disambut baik oleh Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja, Fredi beserta para PPNS yang baru beserta jajarannya. Kabid Pelayanan Hukum Zulfikar Gailea mengawali pertemuan dengan menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya koordinasi tersebut.

“Koordinasi ini dimaksudkan untuk mensinergikan layanan administrasi data PPNS di Kabupaten Halmahera Utara sebagai bagian pemutakhiran data seluruh PPNS di Maluku Utara,” ujar Zulfikar.

“Karena pejabat PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM dan diawasi dan dibina oleh Kepolisian Negara RI dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/ Daerah tempat PNS bernaung," tambahnya.

Kabid Yankum Zulfikar menyampaikan kepada para PPNS yang belum dilantik agar dapat dilantik secepatnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

“Sesuai data pada Kanwil Kemenkumham Malut, terdapat 12 PPNS di Pemda Kabupaten Halmahera Utara,” ujarnya.

Pemda Kabupaten Halmahera Utara melalui Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja, Fredi menyampaikan bahwa 5 orang PPNS sudah pindah, 1 meninggal dan 6 masih aktif.

“Terima kasih dan apresiasi kepada Kanwil Kemenkumham Malut yang terus menjalin sinergitas melalui koordinasi,” ujar Fredi.

Kabid Pelayanan Hukum Zulfikar Gailea menambahkan bahwa setiap PPNS yang sudah pindah atau mutasi di tempat tugas baru harus mengirim surat ke Kantor Wilayah terkait penonaktifan sementara.

“Kami berharap sinergitas Kanwil Kemenkumham Malut melalui koordinasi ini dapat meningkatkan jumlah PPNS di wilayah Tobelo sehingga dapat melaksanakan perannya dengan baik,” pungkas Zulfikar mengakhiri koordinasi.

(Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi)

Ternate – Pelaksanaan reformasi birokrasi berdampak terus diinternalisasikan jajaran Kanwil Kemenkumham Maluku Utara yang tercermin melalui pemenuhan data dukung RKT RB General di tingkat Unit Pelaksana Teknis.

Dalam upaya pemenuhan data dukung tersebut, Kanwil Kemenkumham Malut menggelar pendampingan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ternate, Jumat (17/11).

Kabag Program dan Humas, Irwan Kadir dalam pendampingan menyebutkan bahwa pemenuhan data RKT RB General UPT termasuk pada LPKA Ternate menjadi sangat penting karena akan berdampak secara nasional.

“Nilai RKT RB General akan menjadi rata-rata nilai Kemenkumham, yang merupakan salah satu indikator Indeks RB Kemenkumham,” ujar Irwan.

Ia menambahkan bahwa LPKA Ternate harus berkontribusi positif pada nilai rata-rata RKT RB General Kanwil Kemenkumham Malut.

Kepala Subbagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, Ermin Rasyim menyebutkan bahwa saat ini penilaian RKT RB General semakin ketat khususnya di tingkatan verifikasi Inspektorat Jenderal.

“Laporan harus sesuai tata naskah dinas dan substansi harus jelas,” tutur Ermin.

Kepala LPKA Ternate, Surdirman yang turut hadir bersama pejabat dan Tim RB LPKA Ternate menyambut baik kehadiran tim RB Kanwil Kemenkumham Malut. Dirinya berharap pendampingan dari Kanwil kepada LPKA dapat meningkatkan kualitas pemenuhan data dukung RKT RB General LPKA Ternate.

Selanjutnya tim RB Kanwil Kemenkumham Malut menggelar pendampingan dengan memantau secara langsung penyusunan laporan/dokumen data dukung RKT RB General periode B03, B06, B09, dan B12.

“Terima kasih pak Kabag dan tim. Semoga kedepan LPKA Ternate semakin baik dalam penyajian data dukung RB dan LKE ZI,” pungkas Sudirman.

(Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi)

Medan – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut), Ignatius Purwanto mendukung langkah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly dalam upaya pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di daerah.

Purwanto mendukung langkah yang terus diperkuat Menkumham Yasonna tersebut, sebab Maluku Utara merupakan wilayah yang memiliki keanekaragaman kekayaan intelektual (KI) baik personal, terlebih KI komunal.

“Maluku Utara memiliki ragam kekayaan intelektual khususnya KI komunal yang dapat dioptimalkan,” ungkap Purwanto di sela-sela menyaksikan secara virtual acara Satu Jam Bersama Menkumham yang diselenggarakan di Universitas HKBP Nommensen Medan, Jumat (17/112023).

Menkumham, Yasonna pada kegiatan tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah (pemda) untuk memaksimalkan potensi daerah seperti budaya dan kekayaan alam melalui pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual menyampaikan bahwa karya cipta, kreativitas, inovasi, pengetahuan, keanekaragaman budaya dan kekayaan alam digunakan untuk mendorong pembangunan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di daerah.

“Pelindungan kekayaan intelektual menjadi komponen penting dari kebijakan ekonomi nasional,” tutur Yasonna.

Untuk menjadikan produk indikasi geografis sebagai produk unggulan daerah, ungkap Yasonna, diperlukan sinergitas dan kolaborasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan terkait di daerah.

Yasonna turut mendorong peran pemerintah daerah dalam pelindungan, pemanfaatan produk indikasi geografis, untuk menjadi focal point indikasi geografis, termasuk pengawasan mutu produk indikasi secara berkelanjutan. Hal itu sejalan dengan telah dicanangkannya tahun 2024 sebagai “tahun indikasi gepgrafis”.

Di akhir pengarahannya, Yasonna berharap adanya komitmen masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran, mendorong, atau menghasilkan karya berbasis kekayaan intelektual, serta pelindungan kekayaan intelektual guna meningkatkan kemandirian ekonomi nasional berbasis KI di daerah seluruh Indonesia.

Satu Jam Bersama Menkumham yang digelar secara virtual turut dihadiri Kepala Divisi Keimigrasian, Ian F. Markos, Kasubbid Pelayanan Kekayaan Intelektual, Suhaemi Junaedi, beserta jajaran Kanwil Kemenkumham Malut, bertempat di aula Gamalama, Kanwil.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi jajaran Kanwil Kemenkumham Malut dalam memperkuat sinergitas dengan berbagai stakeholders dalam rangka pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di Maluku Utara.

(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)

Ternate,- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) melaksanakan kegiatan rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) sebagai upaya untuk memperkuat pengawasan terhadap keberadaan orang asing di daerah ini, Jum’at (17/11/2023).

Rapat TIMPORA ini yang diadakan di Emerald hotel sebagai bagian dari langkah proaktif untuk mengkoordinasikan upaya pengawasan orang asing, suatu tugas yang memerlukan kerjasama dan keterlibatan semua pihak terkait.

Mewakili Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), Kepala Divisi Keimigrasian, Ian Fidihanto Markos membuka kegiatan tersebut, beliau mengatakan bahwa sebagaimana kita ketahui, tugas pengawasan orang asing merupakan tanggung jawab besar yang memerlukan ketelitian, profesionalisme, dan koordinasi yang baik.

“Melalui rapat ini, kita akan mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi, merinci strategi pengawasan, dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia,” Ungkapnya.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pasal 66 ayat 2 huruf b yaitu pengawasan keimigrasian meliputi pengawasan lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar.

“Wilayah indonesia serta pengawasan keberadaan dan kegiatan di wilayah Indonesia menjadikan orang asing yang masuk atau keluar melalui tempat pemeriksaan imigrasi itu sudah merupakan konsen kita dari imigrasi dan setelah masuk itu menjadi konsen kita bersama , konsen dalam hal pengawasan baik keberadaan maupun kegiatan warga negara asing maka pengawasannya kita bersama sama dalam Tim Pora. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 50 tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA),” Ungkapnya.

Menutup sambutannya beliau mengatakan Kanwil Kemenkumham Malut khususnya Divisi Keimigrasian bukan hanya sebatas rapat dan pertemuan melainkan dapat secara intens memberikan pertukaran informasi terkait kegiatan warga negara asing sehingga bisa mendeteksi dini dan mecegah terjadinya pelanggaranpelanggaran hukum maupun pelanggaran keimigrasian, mengingat Indonesia akan menghadapi tahun yang berat tahun politik.