Sofifi – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut) melakukan koordinasi Layanan Administrasi Data Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Sofifi Provinsi Maluku Utara, Selasa (21/11/2023).

Tim Kanwil Kemenkumham Malut di bawah arahan Kepala Kantor Wilayah tersebut dipimpin Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Zulfikar Gailea beserta jajaran Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum.

Kedatangan tim Kanwil Kemenkumham Malut disambut baik oleh Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara, Bapak Ludfi Hamid Tjan, S.IP, beserta para PPNS dan jajarannya. Kabid Pelayanan Hukum Zulfikar Gailea mengawali pertemuan dengan menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya koordinasi tersebut.

“Koordinasi ini dimaksudkan untuk mensinergikan layanan administrasi data PPNS di Provinsi Maluku Utara sebagai bagian pemutakhiran data seluruh PPNS di Wilayah,” ujar Zulfikar.
“Karena pejabat PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM dan diawasi dan dibina oleh Kepolisian Negara RI dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/ Daerah tempat PNS bernaung," tambahnya.

Kabid Yankum Zulfikar menyampaikan kepada para PPNS yang belum dilantik agar dapat dilantik secepatnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.
“Sesuai data pada Kanwil Kemenkumham Malut, terdapat 102 PPNS di seluruh Kota/Kab,” ujarnya.

Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara, Bapak Ludfi Hamid Tjan, S.IP, menyampaikan bahwa 1 orang PPNS sudah pindah, dan 6 masih aktif.
“Terima kasih dan apresiasi kepada Kanwil Kemenkumham Malut yang terus menjalin sinergitas melalui koordinasi,” ujar Tjan.

Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Bapak Muhamad Sidik, S.H. menambahkan bahwa setiap PPNS yang sudah pindah atau mutasi di tempat tugas baru harus mengirim surat ke Kantor Wilayah terkait penonaktifan sementara.
“Kami berharap sinergitas Kanwil Kemenkumham Malut melalui koordinasi ini dapat meningkatkan jumlah PPNS di wilayah Maluku Utara sehingga dapat melaksanakan perannya dengan baik,” pungkas Zulfikar mengakhiri koordinasi.

Humas, Reformasi Birokrasi, Dan Teknologi Informasi

Sofifi – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut) melakukan koordinasi Layanan Administrasi Data Partai Politik di Provinsi Maluku Utara, Selasa (21/11/2023).

Tim Kanwil Kemenkumham Malut di bawah arahan Kepala Kantor Wilayah tersebut dipimpin Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Zulfikar Gailea beserta jajaran Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum.

Kedatangan tim Kanwil Kemenkumham Malut disambut baik oleh Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bapak Ibrahim Tidore, para Pejabat Administrator beserta jajarannya. Kabid Pelayanan Hukum Zulfikar Gailea mengawali pertemuan dengan menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya koordinasi tersebut.

Dalam rapat disampaikan bahwa Kanwil Kemenkumham Maluku Utara telah melakukan pengumpulan data dan verifikasi faktual terhadap partai politik di wilayah, khususnya yang telah berbadan hukum.

Dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum memiliki kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, setiap parpol harus berbadan hukum oleh karna hal tersebut kami hadir di tempat ini untuk berkoordinasi keberadaan Parpol yang ada di tingkat Wilayah Maluku Utara.

Untuk mendukung pelaksanaan target kinerja Kanwil Kemenkumham tersebut, Kesbangpol siap berkolaborasi dengan penyampaian data-data yang dibutuhkan berupa alamat kantor sekretariat dan kepengurusan parpol. Sampai dengan saat ini, di Badan Kesbangpol Provinsi sudah ada 13 data lengkap partai politik peserta pemilu tahun 2024 mendatang, sedangkan untuk data 5 parpol peserta pemilu lainnya akan segera menyusul.

Diakhir pertemuan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bapak Ibrahim Tidore menyampaikan kesediaan kemenkumham untuk pada acara yang di gagas Kesbangpol, sehingga sinergitas antara Lembaga yang ada di Maluku Utara mengenai Parpol dapat berjalan dengan baik dan harmonis.

Humas, Reformasi Birokrasi, Dan Teknologi Informasi

Jakarta,- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) Hadiri apat koordinasi capaian kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang bertempat di Hotel Mercure Batavia Jakarta, Senin (20/11/2023).

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, Irwan Kadir bersama Jajaran.

Tujuan dari kegiatan ini sebagai upaya perbaikan dalam pengelolaan dan menyamakan suatu persepsi. Hal itu diharapkan dapat meningkatkan sebuah target capaian kinerja lebih efektif, efisien dan akuntabel.

Kegiatan yang diagendakan hingga tanggal 22 November 2023 ini memiliki maksud dan tujuan untuk mengukur kinerja Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang ada di wilayah sekaligus menyatukan persepsi terkait indikator kinerja kegiatan pemasyarakatan untuk menghasilkan nilai SAKIP yang sangat baik.

Sekretaris Ditjen Pas, Anak Agung Gede Krisna mengungkapkan melalui rapat koordinasi ini diharapkan Ditjen Pas mendapatkan umpan balik dari setiap kanwil terkait daftar inventaris masalah capaian kinerja.

"Umpan balik atau masukan daftar inventaris masalah nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan target kinerja 2024," Ungkapnya.

Ternate – Dalam rangka peningkatan layanan Jaringan Data Informasi Hukum (JDIH) diwilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara melalui Subbid Luhbankum & JDIH Mengikuti Webinar Penguatan JDIH secara virtual. (Senin, 20/11/2023)

Bertempat di ruangan Subbidang Luhbankum dan JDIH serta dipimpin langsung oleh ibu kasub Anita Safitri mengikuti Webinar yang diselenggarakan oleh Pusat JDIH melalui Virtual Meeting (Zoom). Webinar Penguatan JDIH dengan Tema Manajemen Teknologi Informasi dalam Pengelolaan JDIH Kepala Pusat JDIHN Bapak Nofli turut memberikan materi tentang perkembangan JDIHN Terkini.

Dalam pemaparannya Kapus JDIHN mengatakan bahwa JDIH mempunyai peran sangat penting dalam pemberitahuan informasi hukum kepada masyarakat sehingga perlu Manajemen Teknologi lebih ditingkatkan sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin maju sehingga produk-produk hukum yang dibuat oleh pemerintah bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu Nofli juga menjelaskan tentang Landasan Hukum JDIH berawal dari Pasal 28 F UUD 1945 sesudah diamandemen yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia,” Ujarnya.

Beliau juga menambahkan tentang peran penting JDIH sesuai dengan prioritas presiden Jokowi-Ma’ruf yaitu “Segala Bentuk kendala Regulasi harus kita potong, kita pangkas” dalam penutupan pemberian materi nofli mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pembina maupun Operator yang hadir dalam Webinar ini beliau juga mengharapkan agar kedepannya pengembangan JDIH baik pusat maupun di daerah lebih mudah dalam menyebarkan regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Bapak Dony Harso Selaku Sandiman Ahli Madya pada Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat dengan Judul Materi “PENGUATAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)”. Dan terakhir pemberian materi dari Kominfo bapak Aris Kurniawan memberikan materi dengan Judul “PERAN PUSAT DATA NASIONAL DALAM PENGELOLAAN JDIH”.

Kegiatan webinar yang diikuti oleh 450 pengelola JDIH yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia berjalan dengan baik sampai dengan selesai.