Ternate - Inspektur Wilayah V, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Itjen Kemenkumham), Pria Wibawa, mengunjungi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Maluku Utara (Malut), Selasa (28/11/2023).

Dalam audiensi langsungnya di Lapas Kelas IIA Ternate, Rutan Kelas IIB Ternate, dan LPP Kelas III Ternate, Irwil V menyampaikan pesan penting tentang pembangunan integritas di seluruh unit kerja Kemenkumham.

"Penting bagi kita untuk membangun integritas di seluruh unit kerja Kemenkumham," kata Pria Wibawa saat menyapa para pegawai.

Ia menekankan bahwa salah satu strategi utama dalam membangun integritas dan budaya anti korupsi adalah dengan memberikan hukuman kepada mereka yang melanggar disiplin.

Pria Wibawa menguraikan bahwa penegakan hukuman disiplin, sejalan dengan penerapan PP Nomor 94 Tahun 2021, merupakan instrumen kunci dalam upaya penegakan integritas di Kemenkumham. Dalam kunjungannya, Irwil V didampingi oleh Plh. Kakanwil Kemenkumham Malut, Hensah.

"Saya mengajak kita semua untuk senantiasa menjadi pribadi berintegritas, terus meningkatkan kompetensi, dan konsisten dalam melaksanakan penertiban serta pencegahan suap dan korupsi,” Ajak Pria.

“Mari kita tingkatkan prinsip-prinsip good and clean government dan tetap berpegang pada core values BerAKHLAK," tambahnya.

Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi

Ternate - Tim Inspektorat Wilayah (Itwil) V Inspektorat Jenderal Kemenkumham sosialisasikan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-13.OT.03.02 Tahun 2023 yang terbit pada tanggal 15 September 2023 tentang Pembagunan Integritas di lingkungan Kemenkumham kepada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut), Selasa (28/11/2023).

Membuka kegiatan, Kepala Bagian Program dan Humas, Irwan Kadir Bertindak sebagai narasumber pada kegiatan ini yaitu tim Inspektorat Wilayah V, Tri Andayani, Juanda Martua Usuluddin Nasution, dan Winda Yunika.

Kanwil Kemenkumham Malut merupakan satuan kerja yang pertama kali diberikan sosialisai mengenai Kepmenkumham tentang Pembangunan Integritas.

Tri menjelaskan Kepmenkumham Nomor M.HH-13.OT.03.02 Tahun 2023 merupakan perubahan dari Kepmenkumham Nomor M.HH-01.PW.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Tunas Integritas di Lingkungan Kemenkumham.

"Dilakukannya perubahan Kepmenkumham tersebut dengan maksud untuk dapat mempercepat implementasi mengenai pembangunan integritas di lingkungan Kemenkumham," jelasnya.

Kepmenkumham mengenai Pembangunan Integritas untuk memberikan acuan dan panduan bagi satuan kerja dalam pelaksanaan pembangunan integritas untuk mewujudkan Kemenkumham yang berintegritas. Tujuannya untuk meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

Beliau menuturkan jika Kemenkumham kemudian mengukuhkan pimpinan unit kerja sebagai Duta Integritas yang berperan sebagai role model agar mampu memberikan pengaruh positif dan dapat merefleksikan core value BerAKHLAK.

Duta Integritas diharapkan dapat menyusun Rencana Aksi yang sesuai dengan kebutuhan satuan kerja, serta menerapkan prinsip perencanaan yang baik antara lain spesifik, terukur, logis, dan memiliki periode waktu.

“Duta integritas juga merencanakan rencana aksi tersebut secara konsisten dan penuh kesungguhan, serta dimonitoring dan dievaluasi pelaksanaannya," pungkasnya.

Disamping itu, beliau menjelaskan jika Duta Integritas memiliki peran dan tugas untuk memberikan materi integritas melalui sosialisasi, melaksanakan program atau kegiatan pembangunan integritas, memetakan dan memitigasi risiko integritas yang bersifat strategis, serta membuat laporan yang disampaikan kepada Inspektorat Jenderal.

"Rencana Aksi Duta Integritas dapat diintegrasi dalam perilaku dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)," ujarnya.

Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi

Ternate, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) lakukan Sosialisasi Internal perihal Pelayanan Prima di Tahun 2023 kegiatan yang dilaksanakan di Aula Gamalam Kanwil Kemenkumham Malut ini dihadiri oleh Pejabat Administrator, JFT/JFU dan PPNS Kantor Wilayah, Selasa (28/11/2023).

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bagian Umum, M Kasim Umasangadji dalam sambutannya beliau menyampaikan terkait pelaksanaan SOP (Standart Operasional Prosedur) yang harus dilakukan oleh PPNS dan setiap pegawai apabila masyarakat datang untuk memohon pelayanan pada Kanwil Kemenkumham Malut.

“Dalam menjalankan SOP Pelayanan kita harus menjalankan 3S yaituy Senyum, Sapa dan Salam pastikan bahwa masyarakat penerima layanan puas dengan pelayanan kita” Ucapnya.

Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, Joni Rumagit dalam arahannya beliau mengajak seluruh ASN maupun PPNS agar saling memiliki keterlibatan dan sinergitas menjalankan SOP Pelayan Prima.

“Kita harus memiliki rasa saling memiliki, harus ada rasa peduli satu antara lainnya, kita harus berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan pelayanan yang prima sesuai dengan SOP”. Ucapnya.

(Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi).

Jakarta – Kakanwil Kemenkumham Malut, Ignatius Purwanto berpegang teguh terhadap komitmennya dalam mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Hal tersebut terlihat saat Purwanto melakukan penandatanganan komitmen Bersama yang dilaksanakan di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Komitmen bersama yang ditanda tangani oleh Kakanwil Kemenkumham seluruh Indonesia tersebut sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja BPSDM Hukum dan HAM yang dilaksanakan beberapa waktu lalu.

“Penandatanganan yang kita lakukan hari ini merupakan bukti otentik seluruh Kakanwil dalam upaya mendukung Pembangunan SDM Kemenkumham dan tata laksana pemerintahan yang baik,” ucap Purwanto.

Di kesempatan yang sama, Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Kemenkumham RI, Iwan Kurniawan menyampaikan, tujuan dari rapat koordinasi ini bisa tercapai dan menghasilkan 3 output, yaitu, rekomendasi rencana kerja pelatihan dan penilaian kompetensi tahun 2024, rencana aksi BPSDM Hukum dan HAM tahun 2024, dan peta jalan penilaian kompetensi dan pelatihan SDM Kemenkumham.

Harapannya kata Iwan, output dari rapat koordinasi ini dapat mendukung terwujudnya tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan yang bertujuan mewujudkan ASN Kemenkumham yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi.

“Hasil rapat koordinasi ini, akan ditindak lanjuti oleh seluruh Unit Eselon I dan Kanwil dalam mewujudkan peningkatan kompetensi yang berdampak pada akselerasi kinerja organisasi,” ujar Iwan.

Sementara itu, Kadiv Administrasi Andi Basmal, sebelumnya menjadi tim perumus dalam membahas dan memberi masukan terhadap renncana aksi BPSDM Hukum dan HAM tahun 2024. Basmal Bersama dengan Kakanwil Kemenkumham Riau, Kakanwil Kemenkumham Papua, dan Kadiv Administrasi Kanwil Kemenkumham Papua Barat.

Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi