Ternate,- Dalam rangka Percepatan Target Kinerja B12 dan Persiapan penyusunan Angka Kebutuhan Anggaran Untuk TA. 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) melakukan Monitoring dan Evaluasi pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sanana.

Dipimpin oleh Kepala Subbagian Program dan Pelaporan, Tim Kanwil Kemenkumham Malut disambut dengan baik oleh Kepala Lapas Kelas IIB Sanana, Ardian Alamsyah.

Jufri menyampaikan maksud dan tujuannya adalah dalam rangka monitoring dan evaluasi Percepatan Target Kinerja B12 dan Persiapan penyusunan Angka Kebutuhan Anggaran Untuk TA. 2025 pada Lapas Kelas IIB Sanana.

Disamping itu beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan kinerja kinerja anggaran yang telah dilasanakan selama 2023 belum adanya laporan pelaksanaan kegiatan, yang mana laporan pelaksanaan kinerja anggaran hanya terdapat pertanggungjawaban keuangan.

“Kemudian terdapat usulan belanja modal dan belanja sewa yang belum terakomodir dan analisa angka kebutuhan anggarannya sedang dalam tahap penysunan dan melengkapi data dukung,” Ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kapalas mengatakan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan akan dibuatkan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan permenkumham nomor 31 tahun 2020 tentang tata naskah dinas Kemenkumham.

“Dan juga kami telah melakukan usulan RKBMN untuk renovasi gedung bangunan kantor, dan belanja sewa kendaaraan operasional melalui ABT 2024,” Jelasnya .

Kegiatan Rapat Kerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang diselenggarakan di Grand Hyatt - Nusa Dua, Bali sejak Selasa 28 November 2023 hingga 30 November 2023 resmi ditutup oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo R. Muzhar.

Sebelum acara penutupan dimulai, terlebih dahulu Dirjen AHU mendengarkan paparan dari masing-masing Kelompok Kerja (Pokja) Pelayanan Administrasi Hukum Umum yang dibentuk oleh Panitia Kegiatan Rapat Kerja Direktorat Jenderal AHU pada acara tersebut.

Tim Kantor wilayah Maluku Utara sendiri tergabung di dalam Pokja PPNS. Adapun Pokja yang dibentuk terdiri dari enam Pokja antara lain : 1. Pokja Kenotariatan, 2. Pokja Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan, 3. Pokja Beneficial Ownership dan Perseroan Perorangan, 4. Pokja Apostille, 5. Pokja Fidusia, 6. Pokja PPNS. Dari hasil diskusi Pokja tersebut menghasilkan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal AHU yang akan digunakan sebagai Rencana Aksi Tahun 2024 yaitu tentang Fidusia dan Kenotariatan.

Dalam Closing Remarks sekaligus menutup acara Raker AHU tahun 2023 ini, Dirjen AHU cukup bangga dan puas serta mengapresiasi setinggi-tingginya kerja keras Pokja-Pokja yang telah berhasil mengidentifikasi berbagai masalah yang terjadi di tiap-tiap wilayah sehingga bisa menghasilkan rekomendasi yang sangat berguna bagi pelayanan Direktorat Jenderal AHU kedepannya.

Diharapkan berbagai pelayanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal AHU didasarkan pada kepentingan nasional dan memberikan manfaat serta kemudahan bagi Masyarakat dan para stake holders demi mewujudkan Birokrasi Indonesia menjadi Birokrasi Kelas Dunia.

Ternate, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan melalui Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan kegiatan “Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Teknis Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan”, Kegiatan diselenggarakan secara luring, Kamis (30/11/2023).

Rapat di pimpin oleh Subkoordinator Penyusunan Kebijakan Teknis Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Siti Masitah dan dihadiri oleh Kepala Bidang Hukum, Sarwedi Siregar dan Staf Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

Pada kegiatan ini tujuannya untuk mengevaluasi pelaksanaan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di Kantor Wilayah. Pelaksanaan pembinaan perancang harus selalu berpedoman pada Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Tahun 2011 dan Pearturan Menteri hukum dan HAM nomor 17 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil diskusi dengan ibu Sita Masitah dapat disimpulkan bahwa berdasarkan surat edaran Nomor :M.HH-02.KP.03.04 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Perang Peraturan Perundang-Undangn pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI untuk tidak menempatkan JFT Perancang dibidang lain selain di Bidang Hukum .

Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi bagi Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara untuk memperbaiki penataan sdm jft pada bidang tusinya masing-masing.

Dalam kesempatan tersebut Andi Basmal pastikan mengoptimalkan pembinaan pegawai perancang peraturan-perundangan, hal itu disampaikan pada ruang yang terpisah untuk mengikuti agenda rapat Monitoring dan evaluasi kebijakan teknis pembinaan perancang peraturan perundang-undangan secara virtual.

“Namun setelah kita evaluasi, bahwa jft yang ditempatkan dibeberapa sub bagian nanti akan segera kami kembalikan ke bidang hukum sesuai peruntukannya dan mengupayakan mengganti sdm pada divisi lain atau pada satuan kerja”, ungkapnya.

Tim Humas, Reformasi Birokrasi & Teknologi Informasi

Tobelo – Inspektur Wilayah V, Pria Wibawa, menekankan pentingnya nilai-nilai integritas yang harus ditanamkan oleh seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Integritas dalam berorganisasi menjadi hal utama untuk membawa Kemenkumham menjadi Kementerian yang menerapkan Reformasi Birokrasi.

Hal tersebut Pria sampaikan saat memberikan penguatan kepada jajaran Kanim Kelas II Non TPI Tobelo dan Lapas Kelas IIB Tobelo, Kamis (30/11/2023).

“Salah satu strategi untuk membangun integritas dan budaya anti korupsi adalah melalui pemberian hukuman disiplin (hukdis) kepada orang yang melanggar integritas. Namun kedepan, kami tidak akan begitu. Ada tahapan yang harus dilalui untuk memberikan hukdis terhadap pegawai,” tutur Pria, sapaannya.

Pria menekankan agar pimpinan di unit kerja tidak membiarkan perilaku negatif ASN menjadi semakin buruk. Eksistensi seorang pimpinan terhadap pegawai yang berpotensi terkena hukdis kata Pria, harus menjadi perhatian.

“Jangan ada terjadi pembiaran hingga muncul hukdis. Perhatian pimpinan harus di monitor (diperhatikan). Atasan dan bawahan sama-sama saling mengingatkan,” harapnya.

Pria menjabarkan rekapitulasi hukdis sejak tahun 2021 hingga tahun 2023. Faktor penyebab seorang ASN terkena hukdis disebabkan karena tidak masuk kerja dan pelarian Narapidana.

“Tahun 2022 dan 2023, jumlah pegawai kita yang terkena hukdis karena tidak masuk kerja sebanyak 317 pegawai. Sementara 149 pegawai terkena hukdis disebabkan karena faktor pelarian napi,” ungkapnya.

Olehnya itu, dirinya mengajak kepada seluruh jajaran Kanim Tobelo dan Lapas Tobelo untuk bersama-sama menegakkan itegritas sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diharapkan dapat terlaksana hingga ke hilir.

Nilai Reformasi Birokrasi Kanwil Kemenkumham Malut Terbaik di Wilayah Timur

Sementara itu, Tim Itjen Kemenkumham RI yang turut serta mendampingi Irwil V, menyampaikan agar operator Reformasi Birokrasi (RB) untuk tetap stand by hingga proses verifikasi dan tahapan perbaikan selesai dilaksanakan oleh Itjen.

Tim Itjen berharap, indeks RB yang saat ini diperoleh oleh jajaran Kanwil Kemenkumham Malut, dibawah kepemimpinan Kakanwil Kemenkumham Malut Ignatius Purwanto dapat bertahan hingga membawa kanwil di wilayah timur yang mencapai indeks RB terbaik.

Turut hadir dalam pelaksanaan, Kabag Program dan Humas, Irwan Kadir, Kalapas Kelas IIB Tobelo, Romi Novitrion, pejabat struktural Kanim Tobelo dan Lapas Tobelo, serta pegawai.

Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi