Ternate – Kakanwil Kemenkumham Malut Ignatius Purwanto menghadiri undangan Komite Intelijen Daerah (Kominda) Provinsi Malut dalam rangka rapat persiapan antisipasi jelang tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) Tahun 2024 di Provinsi Malut.

Hadirnya Purwanto bersama dengan perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Malut, merupakan bagian dari partisipasi aktif Kanwil Kemenkumham Malut dalam menghadapi isu yang menjadi atensi khusus Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Malut selaku pelaksana kegiatan.

Purwanto dalam kesempatan tersebut, menyampaikan bahwa seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Malut berkomitmen untuk tetap netral dalam menghadapi kontestasi politik. Komitmen netralitas ASN kata Purwanto, juga telah disosialisasikan secara internal melalui dukungan publikasi logo ASN Pilih Netral.

“Melalui sosialisasi Logo ASN Pilih Netral dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) secara internal, diharapkan seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Malut dapat menjaga sikap selama tahapan Pemilu berlangsung,” ungkapnya saat menghadiri rapat yang dilaksanakan di SS Home Resto, Ternate, Rabu (6/12/2023)

Disaat yang sama, Kabinda Malut, Brigjen TNI, Inf. Beny Bintoro memaparkan, beberapa kerawanan yang terjadi saat pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 di Malut yang perlu dilakukan antisipasi, yakni tahapan kampanye, tahapan pengadaan dan distribusi logistik, dan pemungutan suara.

Dalam kesempatan itu, dilaksanakan juga penandatanganan bersama sebagai bentuk komitmen seluruh Forkopimda untuk menjaga netralitas ASN, TNI, dan Polri pada Pemilu 2024 demi mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil. Penandatanganan tersebut dilakukan langsung oleh Kabid Inteldakim, Rachmat.

Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi

Sofifi,- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM turut andil dalam memajukan sektor pertanian dengan memberikan pendampingan dalam pendaftaran Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis (IG), Upaya ini bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan nilai produk pertanian lokal.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Aisyah Lailiyah di damping kepala bidang pelayanan hukum Zulfikar Gailea dan kasubbid Pelayanan KI, Suhaemi, Kepala Subbagian Humas, RB, dan TI, Ermin Rasyim, kasubbid fasilitasi pembentukan produk hukum daerah M.Ikbal, beserta jajaran mendatangi dinas pertanian Provinsi Maluku Utara.

Disambut baik oleh Saiful dan Azhar dari dinas pertanian Provinsi Maluku Utara, Aisyah mengatakan maksud dan tujuannya adalah untuk Memberikan Pendampingan Pendaftaran Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis.

Kami menyadari betapa pentingnya melindungi kekayaan intelektual terutama dalam konteks indikasi geografis. Dengan pendaftaran IG, produk pertanian khas dari wilayah ini dapat dikenali dan dihargai secara lebih luas, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi para produsen lokal,” Ujarnya.

Pendampingan ini melibatkan tim ahli dari Kanwil Kemenkumham yang memberikan bimbingan teknis terkait proses pendaftaran IG, persyaratan yang harus dipenuhi, dan manfaat yang diperoleh setelah pendaftaran selesai. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam kepada Pemda tentang pentingnya melibatkan kekayaan intelektual dalam pengembangan sektor pertanian.

Selain itu, pertemuan ini menjadi forum dialog antara perwakilan Pemda dan Kanwil Kemenkumham untuk saling berbagi pengalaman dan informasi terkait pengelolaan IG dalam konteks pertanian. Pertukaran ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan semua pihak dan memperkuat kolaborasi di masa depan.

Pendampingan pendaftaran Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis oleh Kanwil Kemenkumham ini menciptakan momentum positif dalam pengembangan sektor pertanian di wilayah tersebut. Semua pihak berharap bahwa langkah ini akan membawa dampak positif jangka panjang, tidak hanya bagi produsen lokal tetapi juga bagi kemajuan ekonomi wilayah secara keseluruhan.

Sofifi,- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) melakukan koordinasi dengan Biro Hukum dan HAM sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara, Rabu (06/12/2023).

Tim yg di pimpin oleh kepala divisi pelayanan hukum dan HAM Aisyah Lailiyah di damping kepala bidang pelayanan hukum Zulfikar Gailea dan kasubbid fasilitasi pembentukan produk hukum daerah M.Ikbal di terima langsung oleh PLT. Kepala Biro Hukum, Burnawan, dan kepala bagian perundang-undangan beserta jajarannya.

Pada kesempatan itu hal yang menjadi topik pembahasan adalah terkait penguatan tugas pembentukan regulasi di daerah dan membangun sinergitas antara pemda provinsi dan Kanwil Kemenkumham.

"Sinergi antara Kemenkumham dan Sekretariat Daerah sangat penting untuk menciptakan perundang-undangan daerah yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami siap bersinergi dalam merumuskan produk hukum daerah yang memberikan dampak positif bagi pembangunan di tingkat lokal,” Ujar Burnawan

Pertemuan ini juga menjadi ajang untuk bertukar pengalaman dan best practices antara kedua belah pihak, menciptakan platform untuk pembahasan mendalam terkait kendala-kendala yang mungkin muncul dalam proses pembentukan produk hukum daerah.

Dengan koordinasi yang lebih baik antara Kanwil Kemenkumham dan Sekretariat Daerah Provinsi, diharapkan proses perumusan dan implementasi produk hukum daerah dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif. Sinergi ini menjadi langkah positif dalam mendukung penyelarasan antara peraturan hukum daerah dan nasional, menciptakan tata kelola hukum yang lebih baik di tingkat daerah.

Ternate – Kakanwil Kemenkumham Malut Ignatius Purwanto memastikan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kesamaptaan formasi jabatan penjaga tahanan pada Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Kemenkumham Tahun 2023 di Provinsi Malut berjalan secara transparan.

Hal tersebut Purwanto sampaikan setelah mengikuti Rapat Persiapan Kesamaptaan CPNS bersama dengan Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenkumham secara virtual, Selasa (5/12/2023).

“Pelaksanaan SKB Kesamaptaan bagi formasi penjaga tahanan di Provinsi Malut saya pastikan berjalan secara transparan. Polda Malut kita gandeng untuk menjadi tim penilai eksternal yang memiliki kompetensi,” ucap Purwanto yang turut didampingi Kadiv Administrasi, Andi Basmal.

“Panitia daerah hanya menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan SKB Kesamaptaan. Penilaian SKB Kesamaptaan kita serahkan sepenuhnya pada Polda Malut. Itu arahan dan harus kita laksanakan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Biro SDM Setjen Kemenkumham, Supartono, dari layar virtual menghimbau agar panitia daerah segera mempersiapkan langkah cepat dalam mendukung pelaksanaan SKB Kesamaptaan.

“Koordinasi yang intensif dengan pihak Polri setempat sebagai penyelenggara tes kesamaptaan, pastikan tempat pelaksanaan representatif, pastikan pengamanan dan ketertiban pada saat pelaksanaan, siapkan upaya mitigasi dan kontigensi, selalu berkoordinasi dengan panitia pusat jika ada hal-hal yang kurang jelas, dan jangan mengambil keputusan sendiri, dan jaga komitmen bersama untuk memberikan pelayanan terbaik,” tuturnya.

Sebagai Informasi, pelaksanaan SKB Kesamaptaan Penerimaan CASN Kemenkumham Tahun 2023 di Provinsi Malut akan dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2023. Sementara lokasi pelaksanaannya akan dipusatkan di Pelabuhan Perikanan Ternate.

(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)