Tidore,- Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kemenkumham Malut), Ignatius Purwanto melakukan kunjungan lapangan untuk meninjau proyek pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Tidore, Jum’at (08/12/2023).

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan kesesuaian proyek dengan standar yang telah ditetapkan, sekaligus untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pemasyarakatan.

Proyek pembangunan Bapas ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas penahanan serta rehabilitasi narapidana. Dalam kunjungannya, Ignatius bersama dengan Kepala Divisi Keimigrasian, Ian Fidihanto Markos, Kepala Bapas Kelas II Tidore, Apriyani, serta pihak terkait lainnya.

Ignatius menyampaikan pentingnya proyek ini dalam mendukung program pemasyarakatan yang lebih baik dan berkelanjutan. Ia menjelaskan bahwa pembangunan Bapas yang modern dan berstandar akan memberikan dampak positif terhadap efektivitas sistem pemasyarakatan di wilayah tersebut.

Beliau secara langsung mengamati perkembangan proyek, termasuk pembangunan fisik bangunan, fasilitas penunjang, dan sistem keamanan. Ia juga berinteraksi dengan para pekerja dan kontraktor untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang proyek tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, juga memberikan arahan kepada tim proyek untuk memastikan bahwa proses pembangunan berjalan sesuai dengan rencana, standar keamanan, dan waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, beliau menekankan pentingnya kualitas pembangunan yang berkelanjutan dan dapat memberikan dampak positif bagi narapidana yang akan mendapatkan pelayanan di Bapas tersebut.

Kunjungan Kakanwil Kemenkumham ini diharapkan dapat memberikan dorongan semangat kepada seluruh tim yang terlibat dalam proyek pembangunan Bapas. Dengan pemantauan yang cermat dan komitmen untuk meningkatkan standar pelayanan pemasyarakatan, diharapkan Bapas yang baru nantinya dapat memberikan kontribusi positif dalam pemulihan dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat.

Ternate – Kepolisian Daerah (Polda) Malut menjadi institusi yang menjadi penilai eksternal dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kesamaptaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkumham Tahun 2023 di Provinsi Malut.

Guna memastikan pelaksanaan seleksi berjalan tertib dan lancar saat pelaksanaan, Kanwil Kemenkumham Malut bersama dengan tim yang diturunkan Polda Malut meninjau secara langsung lokasi pelaksanaan SKB Kesamaptaan di Lapangan Perikanan Bastiong, Ternate, Jumat (8/12/2023).

Turut serta tim dari Biro SDM Setjen Kemenkumham RI selaku panitia pusat yang akan mengawasi jalannya pelaksanaan seleksi. Selama peninjauan lokasi, Kabag Umum, M. Kasim Umasangadji yang didampingi Kasubag Kepegawaian dan TU, Mahany Rahim, dan Kasubid Perizinan Keimigrasian, Canon Tumpal Luhut Simarmata, memastikan titik pelaksanaan yang akan digunakan para peserta SKB Kesamaptaan.

Untuk diketahui, pelaksanaan SKB Kesamaptaan penerimaan CPNS Kemenkumham tahun 2023 secara resmi dilaksanakan berdasarkan surat edaran dari Sekjen Kemenkumham RI Nomor SEK-KP.02.01-783 tentang Pengumuman Pelaksanaan SKB Kesamaptaan CPNS Kemenkumham Tahun Anggaran 2023.

19 putra daerah Malut yang lolos SKD dipastikan mengikuti tahapan SKB Kesamaptaan yang akan dibagi menjadi 2 tahapan, yakni Kesamaptaan A, lari 12 menit, dan Kesamaptaan B, yang terdiri dari Pull Up 1 menit, Sit Up 1 menit, Push Up 1 menit, dan Shuttle Run dengan jarak 6x10 meter.

Ditempat terpisah, Kakanwil Kemenkumham Malut Ignatius Purwanto memastikan pelaksanaan SKB Kesamaptaan Kemenkumham di Provinsi Malut berlangsung secara transparan. Polda Malut selaku penilai eksternal akan melakukan penilaian tanpa ada intervensi dari panitia daerah maupun panitia pusat demi menghasilkan tunas pengayoman yang berkualitas.

(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)

Tidore, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) melaksanakan rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan orang asing, Rapat yang digelar di Kota Tidore Kepulauan ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi antarinstansi terkait guna menjaga keamanan dan ketertiban di daerah ini, Jum’at (08/12/2023).

Rapat yang berlangsung pada tanggal 8 Desember 2023 itu dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait, termasuk Polri, Dinas Imigrasi, Badan Intelijen Negara, serta pihak terkait lainnya.

Kepala Kanwil Kemenkumham, Ignatius Purwanto membuka acara dengan menyampaikan pentingnya kerjasama lintas sektor dalam mengawasi keberadaan orang asing di wilayah tersebut.

Dalam sambutannya, Ignatius mengatakan bahwa Orang Asing yang masuk ke Kota Tidore Kepulauan baik yang berstatus sebagai TKA, wisatawan, maupun penduduk sementara harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

“Mereka juga harus menghormati adat dan budaya lokal serta menjaga hubunganyangbaik dengan masyarakat sekitar, Oleh karena itu TIMPORA diharapkan dapat menjadi wadah sinergitas lintas instansi pemerintah untuk aktif mengambil peran dalam kegiatan pengawasan orang asing yang tentunya perlu disesuaikan dengan tugas danfungsi pokok masing-masing kementerian/lembaga. Peranaktif setiap anggota, koordinasi serta kolaborasi berbagai elemen dalam kegiatan di lapangan sangat diperlukan dalam upaya melakukan pengawasan orang asing,” Ujarnya.

Beliau juga menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap tindakan melanggar hukum, mengganggu ketertiban dan tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di wilayah kerja.

“Kami akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap Warga Negara Asing khususnya yang telah melakukan tindakan melanggar hukum atau aturan dan akan memberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” Tegasnya.

Mengakhiri sambutan, beliau mengajak semua pihak untuk berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanandi Indonesia dari potensi gangguan keamanan dan stabilitas politik terutama dalam rangka menghadapi Pemilu 2024. Jangan ragu untuk melaporkan perilaku Warga Negara Asing yang mencurigakan kepihak berwenang, sehingga kita semua dapat bekerjasama untuk mensukseskan Pemilu 2024 yang aman dan tertib.

Yogyakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara mencatat capaian positif dan optimal dalam pemenuhan data dukung Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi tahun 2023 dengan mencapai hasil 100% pada 16 satuan kerja.

Capaian positif pemenuhan data dukung RKT RB tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada optimalisasi kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi internal, maupun peningkatan kualitas pelayanan publik kepada penerima manfaat layanan.

Kepala Divisi Administrasi, Andi Basmal menyampaikan hal tersebut saat menghadiri pembahasan rencana aksi RKT RB General dan Tematik yang merupakan rangkaian kegiatan Monev RB Triwulan IV (B12) yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, bertempat di Harper Malioboro Hotel, Yogyakarta, Kamis (7/12).

“Apresiasi kepada seluruh pimpinan dan jajaran, tim verifikasi Kanwil dan Unit Pusat sehingga seluruh UPT jajaran Kemenkumham Malut dapat mencapai 100% di tahun 2023,” ungkap Basmal.

Basmal menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kakanwil Kemenkumham Malut, Ignatius Purwanto yang terus memberikan arahan, memantau dan memastikan pelaksanaan RKT RB, serta sinergi dan kolaborasi yang terjalin antara para Kepala Divisi, para Pejabat Administrator dan Kepala Satker, Tim Verifikasi dan Tim RB Kanwil dan UPT dalam pelaksanaan dan pemenuhan RKT RB tahun 2023.

Pada tahun 2024, tantangan pemenuhan daduk semakin meningkat. Basmal menyampaikan, hal itu harus menjadi motivasi kepada seluruh jajaran agar lebih siap dalam melaksanakan dan memastikan hasil dan dampak nyata yang diterima publik.

“Tantangan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui RKT RB di tahun 2024 kita harus dapat memastikan pemenuhan data dukung mencerminkan realisasi dampak yang dihasilkan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itu ukurannya,” ujar Basmal.

Adapun dalam rangkaian Monev RKT RB Triwulan IV (B12) yang diselenggarakan sepekan di Kota Gudeg tersebut, Kanwil Kemenkumham Malut mengutus tim dari Bagian RB yakni Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi, Ridwan Lobubun dan Penyiap Bahan Laporan dan Evaluasi, Nurlaila Meirizka K yang bertindak sebagai person in charge (PIC) atau penanggung jawab/penghubung antara Tim Verifikator Itjen dengan Tim Verifikator Kanwil dan Tim RB Kanwil/UPT.

Sementara itu, dalam rapat rencana aksi RKT RB 2024 turut dihadirkan Auditor Madya Itjen, Budi, Kabag RB Biro Pencanaan, Bramantyo Agung Nugroho, Koordinator RB Itjen, Kusuma Negara, dan pemateri dari Unit Pusat yang diikuti dengan diskusi dan tanya jawab bersama para Kepala Divisi seluruh Indonesia yang hadir secara lanjut. Selanjutnya penutupan acara diikuti oleh sambutan-sambutan.

Kepala Biro Perencanaan, Ida Asep Somara saat menyampaikan sambutan di akhir kegiatan memberikan apresiasi kepada seluruh Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan UPT yang telah berupaya melakukan pemenuhan daduk RKT RB. Meskipun di level UPT di Indonesia masih mencapai 98%.

“Target Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkumham RI tahun 2023 yaitu 85. Ini patut kita capai salah satunya melalui pemenuhan dokumen RKT RB,” ungkap Ida Asep.

Sebagai evaluasi, Inspektur Wilayah II Itjen Kemenkumham, Lilik Sujandi menyampaikan beberapa masukan dari Kanwil dan UPT yang dihimpun Itjen. Di antaranya yakni perlunya Jukni dokumen RKT RB yang menjadi pedoman di tingkat wilayah.

“Masukan-masukan ini kami himpun dalam mendorong agar dokumen RKT RB dapat menjadi ‘living document’ atas realisasi dan capaian dampak sesuai program prioritas pemerintah,” ujar Lilik.

Staf Ahli Menkumham RI Bidang Ekonomi, Lucky Agung Binarto saat menyampaikan sambutan sekaligus menutup rangkaian kegiatan Monev RKT RB memberikan motivasi kepada jajaran Kemenkumham RI baik di tingkat Unit Pusat, Kanwil, dan UPT.

“Reformasi birokrasi harus dapat memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik”, ujar Lucky.

Lucky yang dikenal supel dengan pantun motivasinya mengungkapkan, pelaksanaan reformasi birokrasi melalui pemenuhan data dukung membangun kebiasaan jajaran ASN agar bekerja semakin disiplin. Ia turut mendorong peran penting pimpinan sebagai role model bagi jajaran.

“Kepada Pimpinan satuan kerja agar menjadi atensi dalam meningkatkan performance dan benefit melalui pelaksanaan reformasi birokrasi yang memberikan kontribusi positif,” pungkasnya.

(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)