Tobelo – Usai melakukan Penilaian Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada UPT yang ada di Jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara, kali ini Tim Pusdatin lakukan monitoring dan evaluasi penilaian Penyelenggaraan SPBE pada Kanim Kelas II Non TPI Tobelo dan Lapas Kelas IIB Tobelo, Rabu, (12/12/2023).

Kunjungan tersebut didampingi secara langsung oleh Tim Kanwil Kemenkumham Malut yang terdiri dari JFT Pranata Komputer Kanwil Kemenkumham Malut (Hasriati) dan JFU Pengelola Evaluasi dan Laporan ( Nurlaela Meiriza.K).

Mengawali kedatangan, Kakanim Kelas II Non TPI Tobelo, Moch.Andri Budiman menyambut antusias kedatangan Tim dan menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya monitoring evaluasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu agar jajaran UPT pada Kanwil Kemenkumham Malut dapat lebih baik lagi dalam pengelolaan SPBE, sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi untuk memberikan layanan kepada pengguna dapat berjalan secara maksimal.Jelasnya. 

Sementara Tim Pusdatin baik secara lngsung maupun melalui zoom meeting menyampaikan dalam paparannya beberapa indikator untuk memaksimalkan penyelenggaraan SPBE di masing-masing satuan kerja yaitu Pertama, tingkat kematangan pengelolaan ruang kendali/pusat komputasi, Kedua, tingkat kematangan pengelolaan jaringan, Ketiga, tingkat kematangan pengelolaan perangkat teknologi informasi, Kelima, Tingkat kematangan berbagi pengetahuan SPBE., Sebutnya.  

Selanjutnya, Tim Pusdatin Kemenkumham melakukan monitoring dan evaluasi terkait tingkat kematangan Penyelenggaraan SPBE pada Kanim Kelas II Non TPI Tobelo dan Lapas Kelas IIB Tobelo dalam pengelolaan ruang kendali, jaringan, perangkat Teknologi Informasi dan kesiapan dalam penyiapan data, dokumen serta perangkat pendukung penilaian.

Pada kesempatan yang sama tim kanwil menambahkan beberapa hal yang menjadi prioritas perhatian pada jajaran kanwil kemenkumham malut.

“Secara keseluruhan pada upt memiliki kelemahan dari sisi pemenuhan sarpras dan penyediaan ruang server dan terbatasnya sdm pegawai sebagai pengelola TI, namun hal itu kami dari tim kanwil sudah melakukan pengusulan prioritas pada sub bagian keuangan dan kepegawaian yang menjadi kendala pada upt”,Ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kakanim Kelas II Tobelo berharap penyelenggaraan nilai indeks spbe pada wilayah maluku utara akan naik pada tahun depannya.

Diakhir kegiatan tim pusdatin dan tim kanwil melakukan pengecekan kondisi ruang sever terhadap kedua satker tersebut.

Tim Humas, Reformasi Birokrasi & Teknologi Informasi

Jakarta – Pembahasan dan penyusunan rencana aksi tahun 2024 menjadi agenda urgen dalam rapat pengendalian kinerja dan refleksi akhir tahun Kementerian Hukum dan HAM.

Penyusunan rencana aksi tahun 2024 diikuti secara langsung oleh para Pejabat Pimti Madya Unit Utama maupun para Pejabat Pimti Pratama Kantor Wilayah di seluruh Indonesia, dengan menyasar tugas dan fungsi administrasi, keimigrasian, pemasyarakatan, maupun pelayanan hukum dan HAM.

Kakanwil Kemenkumham Malut, Ignatius Purwanto bersama Kadiv Administrasi Andi Basmal, Kadiv Pemasyarakatan Hensah, Kadiv Keimigrasian Ian F. Markos, dan Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Aisyah Lailiyah turut aktif mengikuti penyusunan rencana aksi sesuai tema masing-masing pemangku tusi.

Kakanwil Malut Purwanto menuturkan, rakor menjadi momentum tepat untuk merefleksikan capaian kinerja di tahun 2023, sekaligus strategi dalam memperkuat pelaksanaan kegiatan di tahun 2023.

“Penyusunan rencana aksi 2024 menandai pentingnya komitmen dan sikap proaktif jajaran pimpinan dan pegawai Kanwil dan UPT untuk dapat melaksanakan dan mencapai kinerja terbaik tahun depan,” tutur Purwanto, Selasa (13/12/2023) saat ikut pembahasan rencana aksi pelayanan hukum dan HAM tahun 2024.

Pembahasan dan penyusunan rencana kerja 2024 turut diikuti masing-masing Pejabat Pimti Pratama.

Kadiv Administrasi, Andi Basmal bersama para Pimti Pratama membahas terkait permasalahan pelaksanaan tusi administratif yang menjadi dasar penyusunan rencana aksi 2024.

"Problem pelaksanaan tugas dan fungsi administratif kemudian akan dirumuskan menjadi rencana aksi 2024 nantinya," ungkap Basmal.

Adapun Kadiv Pemasyarakatan, Hensah bersama para Kadivpas membahas isu-isu pemasyarakatan yang relevan dengan Undang-undangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Kadiv Keimigrasian, Ian F. Markos turut menyusun rencana aksi keimigrasian. Sementara Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Aisyah Lailiyah bertindak selaku sekretaris penyusunan rencana aksi yankumham tahun 2024.

Pembahasan dan penyusunan rencana aksi merupakan wadah menjaring pendapat dan masukan dari seluruh Pimti Madya dan Pimti Pratama di seluruh Indonesia. Hal itu merupakan bagian dari formulasi strategi penguatan capaian kinerja tahun depan.

(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly meminta jajaran Kemenkumham untuk dapat menciptakan inovasi dalam mencapai kinerja terbaik dalam pelaksanaan tugas. Yasonna juga mendorong para pejabat Pimpinan Tinggi Madya Unit Pusat dan Pimti Pratama Kantor Wilayah agar dapat menyusun strategi menyongsong agenda tahun 2024.

Menkumham Yasonna menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Rapat Pengendalian Capaian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023, serta Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024, bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

“Mari kita evaluasi pelaksanaan tugas yang telah berlangsung setahun kemarin. Apa yang perlu kita tindak lanjuti. Apa yang perlu disempurnakan,” ujar Yasonna, Selasa (12/12/2023), bertempat di Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Rakor capaian kinerja merupakan momentum melihat apakah kita sudah mencapai target yang ditetapkan sebelumnya. Jika ada target yang belum tercapai, mari kita terus berkolaborasi dan berinovasi untuk menemukan cata baru yang lebih efektif dalam mencapainya.

“Dalam rangka menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kemenkumham, rakor kali ini mengangkat tema kinerja Kemenkumham semakin PASTI dan Ber-AKHLAK,” ujar Menkumham Yasonna.

Dengan evaluasi yang jujur dengan strategi yang matang, Menkumham Yasonna yakin jajaran Kemenkumham mampu menghadapi tantangan masa depan terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk itu dirinya meminta jajaran Kemenkumham agar dapat membangun inovasi pelayanan publik di bidang administrasi, keimigrasian, pemasyarakatan, maupun pelayanan hukum dan HAM.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, Ignatius Purwanto bersama Kadiv Administrasi Andi Basmal, Kadiv Pemasyarakatan Hensah, Kadiv Keimigrasian Ian F. Markos, dan Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Aisyah Lailiyah turut hadir secara langsung pada rakor tersebut.

Selaras dengan Menkumham Yasonna, Kakanwil Malut Purwanto berharap rakor pengendalian kinerja ini dapat menjadi ajang evaluasi kinerja jajaran Kanwil Kemenkumham Malut dan Unit Pelaksana Teknis di Malut.

“Rakor ini menjadi sangat penting untuk bagaimana kita dapat mengevaluasi kinerja yang telah dicapai, maupun menyusun langkah strategis tahun 2024 untuk memperkuat dan meningkatkan kinerja jajaran satuan kerja jajaran Kanwil Kemenkumham Malut,” tutur Purwanto.

Purwanto menambahkan, capaian kinerja patut mencerminkan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Baik itu layanan administrasi, keimigrasian, pemasyarakatan, maupun pelayanan hukum dan HAM.

Sesuai agenda rakor, para Pimti Madya Unit Utama maupun Pimti Pratama Kantor Wilayah di seluruh Indonesia akan mengikuti kegiatan evaluasi capaian kinerja. Selain itu, tengah menyusun langkah strategis rencana aksi tahun 2024 guna optimalisasi pelaksanaan tusi dan capaian kinerja di tahun depan.

(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)

Jakarta – Pengarusutamaan bisnis dan hak asasi manusia merupakan upaya pemerintah dalam mendorong agar setiap orang termasuk pelaku usaha mempunyai tanggung jawab dalam menghormati dan memulihkan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra menyampaikan hal tersebut saat memberikan materi terkait Pembentukan Gugus Tugas Daerah dalam Bisnis dan HAM serta Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM), dihadapan para Sekretaris Unit Utama, para Kepala Kantor Wilayah dan para Kepala Divisi, pada kegiatan Rapat Koordinasi Capaian Kinerja Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023 Serta Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024, bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (12/12/2023).

“Pengesahan Strategi Nasional (Stranas) Bisnis dan HAM (BHAM) telah dilakukan melalui Perpres Nomor 60 Tahun 2023 pada tanggal 26 September dan berlaku hingga tahun 2025,” ujar Dhahana.

Menkumham Yasonna H. Laoly, ujar Dhahana, telah mengirim surat kepada seluruh Gubernur pada tanggal 9 Oktober 2023, meminta mereka membentuk dan mengetuai Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM) sesuai dengan pasal 7 pada Perpres Stranas BHAM.

“Saat ini, Permenkumham terkait Tata Kerja GTN BHAM dan GTD BHAM sedang disusun sesuai dengan Pasal 9 Perpres Stranas BHAM. Direktorat Jenderal HAM juga menyiapkan Pedoman Juklak dan Juknis untuk kedua gugus tugas tersebut,” ungkapnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, Ignatius Purwanto bersama Kadiv Administrasi Andi Basmal, Kadiv Pemasyarakatan Hensah, Kadiv Keimigrasian Ian F. Markos, dan Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Aisyah Lailiyah turut hadir pada Rakor Capaian Kinerja Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023 Serta Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024.

Purwanto pada kesempatan yang sama menyampaikan dukungan dalam pengarusutamaan bisnis dan HAM di wilayah Maluku Utara melalui pembentukan Gugus Tugas Daerah dalam Bisnis dan HAM. Hal tersebut menjadi penting sesuai amanat Perpres Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM.

“Sinergi bersama pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya di wilayah Maluku Utara untuk kemajuan dunia usaha dengan memperhatikan pelindungan, dan pemulihan HAM menjadi sangat penting,” pungkas Purwanto.

(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)