Ternate – Peran aktif dibentuknya Timpora (Tim Pengawasan Orang Asing) bukan hanya sebatas rapat dan pertemuan. Melainkan dapat secara intens memberikan pertukaran informasi terkait keberadaan dan kegiatan warga negara asing di wilayah Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Kakanwil Kemenkumham Malut, Ignatius Purwanto saat membuka rapat timpora tingkat provinsi yang digelar di ruang Very Important Person (VIP) Royal Resto Ternate, Rabu (05/06/2024).

“Hari ini kita diskusikan secara bersama-sama perihal lalu lintas orang asing di wilayah Malut. Kita optimalkan rapat kali ini sebagai wadah pertukaran informasi sehingga bisa dengan mudah mendeteksi secara dini dan mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian,” terangnya.

Pengawasan penuh terhadap keberadaan orang asing di wilayah Malut kata Purwanto, perlu terus ditingkatkan, mengingat provinsi dengan julukan Bumi Moloku Kie Raha ini mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.

Hal tersebut didorong oleh meningkatnya ekspor ke luar negeri sejalan dengan berlanjutnya peningkatan produksi komoditas hilir nikel, serta pertumbuhan investasi yang masuk sejalan dengan beroperasinya smelter di beberapa wilayah Malut.

“Beroperasinya smelter di wilayah Malut membuka peluang investor asing untuk masuk dan lapangan kerja terbuka secara masif, baik pekerja lokal maupun asing yang berdampak pada konflik antar pekerja. Konflik tersebut lah yang harus bersama-sama kita hindari,” ujarnya.

“Penegakan hukum yang jelas, adil, dan transparan dapat memberikan efek jera serta menjaga wibawa hukum di wilayah kita,” tambahnya.

Sementara itu, Kabid Inteldakim Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Malut, Rachmat dalam laporannya menyebutkan bahwa UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pengawasan Keimigrasian di Indonesia.

Rapat timpora tingkat provinsi Malut dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan sinergitas dan koordinasi, dan optimalisasi pengawasan orang asing guna terciptanya keamanan dan ketertiban di Provinsi Malut.

Struktur Keanggotan Timpora Provinsi Malut
Penasehat: Kakanwil Kemenkumham Malut
Ketua: Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Malut
Sekretaris: Kabid Inteldakim Kanwil Kemenkumham Malut
Anggota: 15 anggota yang berasal dari instansi terkait baik vertikal maupun horizontal.

(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)

Ternate – Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sucipto memberikan semangat dan dukungan terhadap para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang sedang menjalani masa pidana di 3 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Kota Ternate, Senin (03/06/2024).

Hal tersebut dilakukan Sucipto setelah memberikan penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi serta reformasi birokrasi pada jajaran Kanwil Kemenkumham Malut.

3 UPT Pemasyarakatan yang disambangi mantan Sekretaris Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut selama berada di Kota Ternate, yakni Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ternate, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Ternate, dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Ternate.

Kakanwil Kemenkumham Malut, Ignatius Purwanto serta Pimpinan Tinggi Pratama turut serta mendampingi Staf Ahli dalam kunjungannya.

Sucipto yang terlihat berbincang secara langsung dengan para WBP, mengatakan agar para WBP tetap semangat dalam menjalani masa pidananya dibalik jeruji besi. Dukungan tersebut disampaikannya agar seluruh WBP tidak patah semangat dan terus melanjutkan aktivitas.

“Tetap semangat. Sehat-sehat semuanya. Jalankan rutinitas atau pembinaan kemandirian yang telah disediakan pihak Lapas/Rutan untuk menambah wawasan dan keterampilan selama menjalani masa pidana,” tuturnya.

Agenda kunjungan kerja Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga di Maluku Utara dilakukan untuk mengetahui secara nyata kondisi dilapangan terkait pembangunan Zona Integritas. Selain Malut, 3 provinsi lain di Indonesia menjadi tanggung jawabnya dalam mengantarkan unit kerja Kemenkumham menuju WBK/WBBM, yakni Papua Barat, Papua, dan Aceh.

(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)

Ternate - Dalam rangka menggenjot pencapaian target kinerja tahun 2024, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kemenkumham RI, Sucipto lakukan Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi serta Reformasi Birokrasi untuk Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024 di lingkungan Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut), Senin (03/06/2024).

Dalam pertemuan strategis yang digelar di Kantor Wilayah Kemenkumham Malut, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga membahas berbagai strategi untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas serta mempercepat proses reformasi birokrasi. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ignatius Purwanto, Para Kepala Divisi, para pejabat dan jajaran kanwil kemenkumham malut.

"Demi mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2024, kami terus memperkuat koordinasi internal dan sinergi antarlembaga. Reformasi birokrasi menjadi kunci utama dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat," ungkapnya.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut dibahas pula langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem dan prosedur yang ada guna meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan komitmen Kemenkumham Malut untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Ditekankan pula pentingnya penerapan prinsip-prinsip good governance, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil. Sucipto juga menegaskan bahwa hal ini menjadi landasan utama dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)

Ternate - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut), Ignatius Purwanto, bersama para Pimpinan Tinggi Pratama, secara langsung menyambut kedatangan Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dari Kementerian Hukum dan HAM RI di bandara. Kedatangan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta reformasi birokrasi untuk mencapai target kinerja tahun 2024.

Kedua tokoh tersebut bertemu di Bandara Sultan Babullah, dimana Ignatius Purwanto menyambut dengan hangat kedatangan Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kemenkumham RI. Kehadiran Staf Ahli tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat dalam mendukung upaya reformasi birokrasi di daerah.

"Dengan kehadiran Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dari Kemenkumham RI, kami semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Maluku Utara. Kolaborasi antara pusat dan daerah sangat penting dalam memperkuat pelaksanaan tugas dan reformasi birokrasi," ujar Ignatius Purwanto.

Pertemuan antara Kakanwil Kemenkumham Malut dan Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kemenkumham RI dilakukan untuk membahas strategi-strategi yang akan diterapkan guna mencapai target kinerja tahun 2024. Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula langkah-langkah konkret untuk memperkuat koordinasi antarlembaga serta penerapan prinsip-prinsip good governance.

Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga menyambut baik komitmen dan kerja sama yang ditunjukkan oleh Kakanwil Kemenkumham Malut. "Kami sangat mengapresiasi semangat dan dedikasi Kakanwil dan timnya dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Kolaborasi ini akan memberikan dampak positif bagi pelayanan publik di Maluku Utara," kata Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Pertemuan ini diharapkan akan menghasilkan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan publik di wilayah Maluku Utara, sehingga target kinerja tahun 2024 dapat tercapai dengan baik. Langkah-langkah konkret akan terus diimplementasikan guna memastikan bahwa reformasi birokrasi berjalan sesuai dengan harapan, memberikan dampak positif bagi masyarakat.

(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)