Jakarta - Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Malut, Hensah, mendampingi kesatria Kempo Malut dalam ajang kejuaraan kempo antar Graha Federasi Kempo Indonesia (FKI) Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Hadirnya Hensah yang mendampingi Kstaria Kempo, binaan dari Graha FKI UPT Kanwil Kemenkumham Malut yang telah dikukuhkan oleh Menkumham RI, merupakan partisipasi aktif dalam menyukseskan kejuaraan bergengsi antar UPT Kemenkumham.

Dalam kesempatan tersebut, Hensah menyebutkan, sebanyak 244 Ksatria Kempo akan memperebutkan piala Menkumham Cup. 

"244 orang dari perwakilan 14 Kanwil Kemenkumham di seluruh Indonesia tersebut akan bersaing. Terdapat 3 jenis pertandingan yang akan di iikuti oleh seluruh ksatria, baik itu perorangan maupun kelompok," terang Hensah saat ditemui di tempat pelaksanaan kejuaraan, BPSDM Kemenkumham, Jakarta, Jumat, (15/12/2023).

Ditempat terpisah, Kakanwil Kemenkumham Malut Ignatius Purwanto berharap, kstaria Kempo Malut yang ikut bertanding dapat memberikan kontribusi positif dalam mengangkat nama Graha FKI UPT jajaran Kanwil Kemenkumham Malut.

"Tunjukkan bahwa ksatria kempo, binaan Graha FKI di Malut memiliki potensi yang bagus. Selamat bertanding dan semoga sukses," tutur Purwanto.

(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)

Jakarta – Pembangunan gedung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara yang baru merupakan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui sarana dan prasarana yang representatif.

Hal itu diungkapkan Kakanwil Kemenkumham Malut, Ignatius Purwanto saat gelar konsultasi dan koordinasi sekaligus pembahasan rancangan pembangunan gedung kantor wilayah yang baru bersama Kepala Biro Perencanaan, Ida Asep Somara, bertempat di ruang kerja Kabiroren, Gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Jumat pagi (15/12/2023).

Dalam pembahasan rancangan pembangunan gedung baru, Kakanwil Purwanto, didampingi Kadiv Administrasi, Andi Basmal, Kabag Program dan Humas, Irwan Kadir, Kabag Umum, M. Kasim Umasangadji, Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN, Fatmawaty Baud bersama rekanan perencanaan, yang menampilkan visualisasi maket gedung baru.

“Semoga rancangan pembangunan gedung baru ini, dapat menjadi sarana yang representatif dalam pelaksanaan pelayanan publik,” tutur Purwanto.

Kabiro Perencanaan, Ida Asep Somara menanggapi visualisasi rancangan pembangunan gedung kantor baru. Menurut Ida, rancangan tersebut telah memenuhi standar, untuk selanjutnya dimatangkan dari aspek perencanaan kegiatan dan anggaran.

“Kami berharap pembangunan gedung kantor wilayah yang baru ini, dapat berjalan dengan baik, dan mendukung pelayanan masyarakat,” ujar Ida.

Pada kesempatan yang sama, Kadiv Administrasi, Andi Basmal menyampaikan bahwa dampak dari pembangunan gedung kantor wilayah yang baru yang diusung dengan konsep modern tersebut, nantinya akan memberikan manfaat bagi para pegawai, serta masyarakat.

Olehnya itu, Basmal berharap agar rancangan tersebut selanjutnya akan diikuti oleh pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tahun 2024 mendatang.

Setelah pertemuan tersebut, Kakanwil, Kadivmin dan jajaran menggelar koordinasi bersama Kepala Pusat Teknologi dan Informasi, Rifki Adrian yang juga mantan Kadivmin Kanwil Kemenkumham Malut.

Koordinasi seputar pelaksanaan tugas dan fungsi terkait pengelolaan teknologi informasi di tingkat kantor wilayah dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kanwil Kemenkumham Malut.

(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)

Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, Ignatius Purwanto mendorong jajaran kantor wilayah maupun unit pelaksana teknis di wilayah Malut, untuk dapat mengoptimalkan capaian kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi di tahun 2024.

Hal itu disampaikan Purwanto saat mengikuti rangkaian kegiatan rapat koordinasi capaian kinerja selama sepekan sejak Senin – Kamis (11-14/12/2023), bertempat di Hotel Borobur Jakarta, bersama Kadiv Administrasi Andi Basmal, Kadiv Pemasyarakatan Hensah, Kadiv Keimigrasian Ian F. Markos, dan Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Aisyah Lailiyah.

Sebelumnya, Kakanwil dan para Pimti Kemenkumham Malut mengukuti evaluasi capaian kinerja oleh para evaluator yakni Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Min Usihen, Inspektur Wilayah II Itjen Kemenkumham, Lilik Sujandi, Sekretaris BPHN, I Gusti Putu Milawati.

Dalam evaluasi kinerja, Purwanto memaparkan capaian kinerja Kanwil Kemenkumham Malut selama periode 2013. Di antaranya capaian perjanjian kinerja dan target kinerja tahun 2023, capaian pelaksanaan reformasi birokrasi, dan langkah strategis percepatan pelaksanaan kegiatan 2024. Diskusi mengiringi evaluasi kinerja yang berisi tanggapan dari para evaluator dan pandangan dari Kakanwil dan Pimti.

Para evaluator mengapresiasi sinergi dan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham Malut.

Rutan Ternate Raih WBK

Penutupan kegiatan rakor yang berlangsung pada Kamis, 14 Desember 2023 ditutup oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, sebelumnya Yasonna menyerahkan penghargaan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2023 dari MenpanRB kepada satuan kerja di lingkungan Kemenkumham.

Rutan Kelas IIB Ternate merupakan satu-satunya satker Kanwil Kemenkumham Malut yang berhasil meraih penghargaan WBK tahun 2023. Penyerahan penghargaan diserahkan langsung oleh Menkumham didampingi Plh Sekjen, Reynhard Silitonga kepada Kepala Rutan Kelas II Ternate, Yudhi Khairudin.

“Apresiasi kepada Rutan Kelas IIB Ternate yang berhasil meraih predikat WBK tahun 2023. Semoga tahun 2024 satker Malut lainnya juga dapat meraih predikat WBK dan WBBM,” ungkap Purwanto pasca penutupan rakor oleh Menkumham, Yasonna.

Yasonna saat penutupan rakor menyampaikan, rakor dan refleksi akhir tahun merupakan sarana untuk mengevaluasi tusi yang telah dilaksakan agar dapat lebih optimal di tahun mendatang.

“Refleksi kali ini menjadi momen yang tepat untuk kita menghargai pencapaian-pencapaian kita, belajar dari pengalaman yang kita hadapi, dan bersyukur atas semua yang telah kita capai,” kata Yasonna.

Momen refleksi akhir tahun, ungkap Yasonna merupakan sebuah waktu yang berharga untuk meninjau perjalanan kita setahun terakhir. Sudah selayaknya kita mendekati setiap pencapaian dengan rasa syukur yang mendalam, dan mendekati setiap kegagalan dengan sikap belajar yang positif.

“Kita harus mengakui bahwa setiap kegagalan menyimpan pelajaran berharga, dan setiap kesuksesan memerlukan dedikasi dan kerja keras,” pungkasnya.

(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)

Jakarta - Sepanjang tahun 2023, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah melewati berbagai tantangan. Ada yang tersimpan sebagai motivasi, dan ada pula yang menjadi pembelajaran. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menyebut saat ini merupakan momentum yang tepat untuk belajar menghargai dan bersyukur.

“Refleksi kali ini menjadi momen yang tepat untuk kita menghargai pencapaian-pencapaian kita, belajar dari pengalaman yang kita hadapi, dan bersyukur atas semua yang telah kita capai,” kata Yasonna dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023 serta Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024.

Hari ini, lanjut Yasonna, kita berkumpul untuk merayakan momen refleksi akhir tahun, sebuah waktu yang berharga untuk meninjau perjalanan kita setahun terakhir. Sudah selayaknya kita mendekati setiap pencapaian dengan rasa syukur yang mendalam, dan mendekati setiap kegagalan dengan sikap belajar yang positif.

“Kita harus mengakui bahwa setiap kegagalan menyimpan pelajaran berharga, dan setiap kesuksesan memerlukan dedikasi dan kerja keras,” ujarnya, Kamis (14/12/2023) pagi.

Sekarang saatnya seluruh jajaran Kemenkumham bersiap memasuki periode baru dalam merencanakan langkah-langkah ke depan. Dari refleksi ini, kita dapat mengevaluasi strategi kita, mengidentifikasi peluang baru, serta menetapkan tujuan yang lebih ambisius dan lebih baik untuk tahun mendatang.

Namun terkadang kita malah membuat target yang lebih medioker, sehingga ketika target sudah tercapai, kita merasa puas. Yasonna menekankan hal terpenting adalah membuat target yang visioner, yang jauh kedepan, dan kalau kita dapat mencapainya akan merasa lebih puas.

“Kalaupun kita belum mencapainya, tapi karena kita sudah men-set up target yang tinggi, target yang ambisius, bukan target yang business as usual. Maka untuk itu saya mengajak seluruh jajaran untuk memaksimalkan segala potensi dan kekuatan kita untuk mencapai target-target yang lebih baik lagi,” ucapnya di Hotel Borobudur Jakarta.

Sebelumnya Ketua Steering Comittee Rakor, Y. Ambeg Paramarta mengatakan pada rakor ini telah menghasilkan 52 rencana aksi, rinciannya adalah 10 Rencana Aksi Dukungan Manajemen, 2 Rencana Aksi Pemasyarakatan, 23 Rencana Aksi Keimigrasian dan 17 Rencana Aksi Pelayanan Hukum dan HAM.

“Rencana aksi (ini) akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM, dan dipergunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan akselerasi pelaksanaan tugas dan fungsi di pusat dan kantor wilayah,” kata Ambeg yang juga sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam kegiatan ini juga diberikan sejumlah penghargaan, baik kepada unit kerja internal maupun kementerian/lembaga (K/L) lain. Diantaranya adalah penghargaan Indeks Reformasi Hukum untuk Kategori I Tingkat K/L yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan.

Sedangkan untuk penghargaan yang sama dengan Kategori II Tingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov) diberikan kepada Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, dan Pemprov Bali. Kemudian untuk Kategori III Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot) diberikan kepada Pemkab Bandung, Pemkab Sarolangun, dan Pemkab Belitung Timur.

Sementara untuk Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Berkinerja Terbaik dalam Kategori Pagu Besar diberikan kepada Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, untuk Kategori Pagu Sedang diberikan kepada Kanwil Kemenkumham Bali, dan pada Kategori Pagu Kecil kepada Kanwil Kemenkumham Yogyakarta.

Penghargaannya lainnya adalah diberikannya penghargaan kepada 67 satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kemenkumham tahun 2023, yang terdiri dari 2 unit utama, 7 kanwil, 12 rumah tahanan negara, 8 kantor imigrasi, 17 lembaga pemasyarakatan, 1 lembaga pemasyarakatan terbuka, 2 lembaga pemasyarakatan khusus anak, 3 lembaga pemasyarakatan perempuan, 3 lembaga pemasyarakatan narkotika, 1 lembaga pemasyarakatan pemuda, 3 rumah penyimpanan barang sitaan negara, dan 8 balai pemasyarakatan.