Ternate - Pembukaan Festival Budaya Legu Ternate Gam Ma Parada Tahun 2023 turut dihadiri Kanwil Kemenkumham Malut, TNI/Polri, Pemda, Kesultanan Ternate, beserta puluhan Raja, Sultan, Pangeran dan Permasyuri di Nusantara, dan masyarakat, bertempat di lapangan Salero Ternate, Sabtu (23/12/2023).

Festival Legu Ternate Gam Ma Parada Tahun 2023 merupakan festival yang telah terselanggara sejak tiga tahun terakhir oleh LSM Buku Bandera dan perangkat adat Kesultanan Ternate dengan rangkaian kegiatan di antaranya Pentas Budaya, Ekspo, Hiburan, Dialog Sejarah, Pentas Seni, Dzikir Akbar dan lainnya.

Dalam upaya memeriahkan festival Legu Ternate ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara turut mendukung penuh.

Kakanwil Kemenkumham Malut, Ignatius Purwanto yang diwakili Kepala Bagian Umum, M. Kasim Umasangadji turut hadir pada acara pembukaan Festival Legu Ternate Gam Ma Parada, bertempat di Lapangan Salero, Ternate, Sabtu (23/12).

"Kanwil Kemenkumham Malut mendukung festival Legu Ternate ini. Karna festival ini berisi rangkaian kegiatan positif, dan dapat menjadi ajang mempromosikan layanan publik Kemenkumham Malut kepada masyarakat," tutur Kasim.

Ketua Forum Silaturahmi Keraton Nusantara, Brigjen Pol. Purnawirawan Andi Maparesa menyampaikan kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi di antara para kesultanan dan kerajaan di nusantara.

Semarak pembukaan dimeriahkan dengan berbagai tarian lokal masyarakat Maluku Utara. Di antaranya tarian Soya-Soya, tarian Dana-dana dan ragam pertunjukan lainnya.

Festival Legu Ternate Gam Ma Parada diharapkan dapat menjadi sarana mempromosikan kebudayaan masyarakat Ternate dan Maluku Utara serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi)

Ternate,- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham Malut) menggelar rapat persiapan untuk pelaksanaan Operasi "JAGRATARA" yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap keberadaan orang asing di Maluku Utara, Jum’at (22/12/2023).

Rapat tersebut dilaksanakan sebagai langkah proaktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan negara, dipimpin oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Ian Fidihanto Markos dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Kanwil Kemenkumham, rapat ini bertujuan untuk membahas strategi dan koordinasi pelaksanaan Operasi "JAGRATARA" yang dijadwalkan akan dilaksanakan dalam pada tanggal 27 - 28 Desember 2023.

Beliau menyampaikan urgensi dari Operasi "JAGRATARA" sebagai upaya preventif untuk mencegah potensi pelanggaran terkait dengan keberadaan orang asing di Maluku Utara, Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi antarinstansi terkait, seperti kepolisian, imigrasi, dan instansi terkait lainnya, guna mencapai hasil yang optimal.

"Operasi 'JAGRATARA' ini merupakan wujud komitmen kami dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Kanwil Kemenkumham Malut.

“Dengan sinergi antarinstansi, diharapkan kita dapat mengidentifikasi dan menindaklanjuti setiap potensi pelanggaran yang melibatkan orang asing,"ujarnya.

Beberapa agenda utama yang dibahas dalam rapat meliputi pemetaan lokasi potensial, metode pengawasan yang akan diterapkan, peningkatan kewaspadaan petugas, dan mekanisme pelaporan serta tindak lanjut terhadap temuan-temuan selama operasi.

Operasi "JAGRATARA" diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kanwil Kemenkumham Malut, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Pelaksanaan operasi ini juga diarahkan untuk memberikan pembelajaran dan kesadaran kepada seluruh pihak terkait tentang pentingnya pemantauan yang ketat terhadap keberadaan orang asing di Indonesia.

Ternate – Peringatan Hari Ibu Tahun 2023 menjadi momentum yang tepat untuk menghormati peran perempuan Indonesia dalam memajukan bangsa. Perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saat ini tidak terlepas dari figur perempuan yang diperingati pada tanggal 22 Desember setiap tahunnya.

Menariknya, pelaksanaan Peringatan Hari Ibu Tahun 2023 di jajaran Kanwil Kemenkumham Malut, khususnya petugas upacara diwarnai dan didominasi oleh perempuan yang dilaksanakan di Lapangan Terbuka LPKA Kelas II Ternate, Jumat (22/12/2023).

Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Aisyah Lailiyah saat membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan, Peringatan Hari Ibu (PHI) bagi bangsa Indonesia bukanlah mothers Day. Aisyah menjelaskan karena PHI didasari oleh momentum diselenggarakannya Kongres Perempuan Pertama pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta.

“Kilas balik tersebut merupakan sebuah titik penting pergerakan perempuan yang menandai babak baru bangkitnya gerakan perempuan Indonesia untuk berorganisasi secara demokratis tanpa membedakan agama, etnis, dan kelas sosial,” Ucap Aisyah selaku Inspektur Upacara atas penunjukan langsung Kakanwil Kemenkumham Malut Ignatius Purwanto.

PHI diperingati sebagai bentuk apresiasi seluruh perempuan di Indonesia atas peran, dedikasi, serta kontribusinya bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Diperingatinya hari Ibu setiap tahun menjadi daya ungkit untuk mendorong semua pemangku kepentingan dan masyarakat luas, agar memberikan perhatian dan pengakuan akan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sector pembangunan.

“PHI di Indonesia esensinya bukan hanya untuk mengapresiasi jasa besar ibu, namun lebih dari itu,” tutur Aisyah.

Dalam kesempatan tersebut, Aisyah mengajak seluruh peserta upacara, khususnya perempuan untuk terus berkarya dan meningkatkan kualitas dan kapabilitas dirinya. Sebagai sesama perempuan, dirinya mendorong agar perempuan semakin kuat dengan saling menginspirasi dan saling membantu untuk memberi warna bagi pembangunan bangsa.

“Saya mengajak kepada seluruh perempuan, untuk bersama-sama saling mendorong, saling menginspirasi dan membantu. Janganlah sesama perempuan kita saling menjatuhkan,” terangnya.

PHI Tahun 2023 yang ke 95, mengangkat tema besar “Perempuan Berdaya, Indonesia Maju”. Hal tersebut didasari oleh situasi dan kondisi masyarakat terkait persoalan kekerasan terhadap perempuan, kesenjangan akses ekonomi, dan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan yang masih sangat tertinggal.

Tampak hadir Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator dan pegawai Kanwil Kemenkumham Malut yang bergabung dengan seluruh pegawai LPKA Kelas II Ternate.

(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)

Ternate – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Taliabu tengah menyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) tentang batas desa. Kanwil Kemenkumham Malut dalam hal ini mewadahi Pemkab Kepulauan Taliabu dalam melakukan harmonisasi agar tidak terjadi disharmoni produk hokum dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kakanwil Kemenkumham Malut Ignatius Purwanto melalui Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Aisyah Lailiyah menyampaikan, pembagian wewenang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang dimaksudkan untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

“Tata ruang wilayah negara di daerah berkaitan dengan tertib administrasi dan kepastian hukum. Pada wilayah desa, maka tertib administrasi dan kepastian hukum sangat diperlukan dalam perencanaan dan pembangunan serta pemanfaatan wilayah desa,” tutur Aisyah saat memimpin rapat bersama SKPD Setda Kabupaten Pulau Taliabu dan SKPD Setda Provinsi Malut yang digelar di Aula Gamalama,, Selasa (19/12/2023).

Harmonisasi terhadap produk hukum daerah Pemkab Kepulauan Taliabu kata Aisyah, penting dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya.

Untuk diketahui, Pemkab Kepulauan Taliabu saat ini menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Peta Batas Desa yang merupakan prioritas dalam proses Pembangunan di desa. Kanwil Kemenkumham Malut melalui Subbidang Fasilitasi Produk Hukum Daerah memfasilitasi proses pembentukan produk hukum dengan melakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Hal tersebut didasari atas amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)