Tobelo - Dalam rangka memperkuat kesadaran akan netralitas aparatus sipil negara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, Ignatius Purwanto, memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan sosialisasi yang diadakan di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo. Acara ini, yang berlangsung pada Kamis, (28/12/2023)

dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada para pegawai tentang pentingnya mempertahankan netralitas dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.

Dalam sambutannya, Purwanto menegaskan komitmen untuk mewujudkan aparatus sipil negara yang profesional, bebas dari pengaruh politik, dan mampu memberikan pelayanan yang adil dan transparan kepada masyarakat.

"Seluruh ASN jajaran Kanwil Kemenkumham Malut harus profesional, bebas dari intervensi politik dalam situasi kontestasi politik serta mampu memberikan pelayanan yang adil dan transparan kepada masyarakat," Terang Purwanto

Sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam mencapai tujuan di wilayah tersebut.

(Humas,Reformasi birokrasi,Dan Teknologi Informasi)

Ternate – Pelaksanaan operasi pengawasan orang asing (JAGRATARA) secara serentak tahun 2023 di wilayah kerja Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Malut ditandai dengan menurunkan petugas diarea penginapan dan tempat rekreasi yang terindikasi adanya orang asing pada momentum natal dan tahun baru 2024.

Kabid Inteldakim, Rahmat beserta staf melaksanakan giat operasi JAGRATARA dengan target tempat penginapan Villa Marasai dan tempat rekreasi seperti danau tolire dan pantai jikomalamo yang ramai dikunjungi wisatawan, Kamis (29/12/2023).

Dalam pelaksanaannya, Rahmat menuturkan, tidak ditemukan adanya WNA dilokasi penginapan dan wisata danau tolire.

“Tepat pukul 13.00 WIT, tim kemudian bergerak menuju tempat wisata pantai jikomalamo dan terlihat 1 (satu) orang WNA yang sedang melakukan kegiatan snorkeling, dipandu beberapa WNI,” kata Rahmat yang dikutip melalui laporan atensi melalui pesan singkat Whatsapp.

Sebelumnya, telah dilaksanakan rapat koordinasi secara virtual terkait teknis pelaksanaan operasi JAGRATARA bersama dengan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi pada tanggal 27 Desember 2023.

Rapat tersebut menjadi wadah bagi seluruh Kanwil Kemenkumham di Indonesia untuk melaksanakan operasi pegawasan orang asing atau disebut JAGRATARA dalam rangka menyambut libur natal dan tahun baru 2024.

(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)

Ternate – Kakanwil Kemenkumham Malut Ignatius Purwanto meminta kepada seluruh penyedia barang (vendor) untuk memegang teguh komitmen yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan Bahan Makanan (bama) terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Malut.

Hal tersebut Purwanto katakana saat menyampaikan arahan dalam pelaksanaan penandatanganan kontrak pengadaan bahan makanan WBP di lingkungan Kanwil Kemenkumham Malut tahun anggaran 2024, Jumat (29/12/2023).

“Dari lubuk hati saya yang paling dalam, agar seluruh pihak yang terkait dengan penandatanganan kontrak, serius dan memiliki komitmen yang tinggi agar hasil yang dicapai dapat maksimal dan memberikan manfaat bagi warga binaan yang sedang menjalani pembinaan,” terang Purwanto di Aula Gamalama Kanwil.

Purwanto menambahkan, komitmen dan konsistensi dalam pelaksanaan pengadaan bama tersebut juga harus didukung oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk selalu mengingatkan kepada para penyedia.

“PPK selalu mengingatkan kepada direktur agar bisa konsisten dalam mengerjakan paket sesuai kontrak. Diharapakan semuanya paham dengan isi perjanjian kontrak dan seluruh aktifitas hingga paket pengerjaan selesai dikerjakan,” tambahnya yang disaksikan oleh seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan.

Kepala UPT Pemasyarakatan tampak hadir dalam kegiatan beserta dengan penyedia barang. Seremonial penandatanganan kontrak tersebut sebagai awal dan dasar hukum pelaksanaan pengadaan bama bagi WBP di UPT Pemasyarakatan Malut.

(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)

Jakarta - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Maluku Utara Aisyah Lailiyah, bersama tim, melaksanakan kegiatan Koordinasi dengan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) di Jakarta, (28-12-2023). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mematuhi program dan kalender kerja Bidang Pelayanan Hukum Divisi Pelayanan Hukum dan HAM DIPA AHU Tahun Anggaran 2023.

Tujuan dari koordinasi ini adalah untuk memperoleh informasi langsung terkait pelaksanaan tugas kenotariatan, berkoordinasi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh notaris, MPD (Majelis Pengawas Daerah), maupun MPW (Majelis Pengawas Wilayah). Selain itu, koordinasi juga dilakukan untuk membahas pelaksanaan tugas layanan AHU yang diemban oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

Salah satu hal yang menjadi fokus dalam koordinasi adalah pergantian antar waktu (PAW) Majelis dari unsur Notaris, jika organisasi Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) belu juga terbentuk,

Kegiatan koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan kenotariatan di wilayah, serta memastikan sinergi dan kesamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Diharapkan, koordinasi dengan MPPN dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat terus dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.