Ternate - Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) menggelar kegiatan penyuluhan hukum di Kecamatan Ternate Tengah, Selasa (24/01/2024)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran netralitas aparatur pemerintah serta mendorong partisipasi yang berkualitas dalam proses demokrasi.

Acara yang berlangsung di Kantor Kecamatan Ternate Tengah dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadiv Yankum) Aisyah Lailiyah, Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi, Anita Safiri dengan peserta dari Kecamatan Ternate Tengah.

mengawali paparannya, Aisyah Lailiyah menjelaskan bahwa Aparatur pemerintah adalah istilah yang merujuk pada seluruh pegawai negeri sipil, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

“Aparatur pemerintah juga mencakup pejabat negara, termasuk presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, dan walikota,” Ujarnya.

Selama sesi penyuluhan, para peserta diberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hukum yang mengatur pelaksanaan pemilihan umum, termasuk larangan bagi aparatur pemerintah untuk berpihak pada salah satu calon atau partai politik. Materi juga mencakup etika berpolitik dan pentingnya memberikan contoh positif bagi masyarakat.

Dengan penyuluhan ini diharapkan para aparatur pemerintah di Kecamatan Ternate Tengah dapat lebih memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam mendukung kelancaran Pemilu, sambil tetap menjaga netralitas dan integritas sebagai pilar utama dalam menjalankan tugas pemerintahan.

(Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi)

Ternate - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) mengikuti Kick-Off Penyuluhan Hukum Serentak Menciptakan Netralitas Aparatur Pemerintah dalam Mendukung Pemilu Tahun 2024 yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham R.I, Selasa (23/01/2024).

Mengikuti secara Virtual, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ignatius Purwanto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Aisyah Lailiyah, Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi, Anita Safiri.

Aparatur Pemerintah diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh apapun dan kepentingan siapapun. Aparatur Pemerintah harus Netral, menjaga Integritas Politik dan melindungi Kepentingan Publik. Aparatur Pemerintah menjadi komponen penting dalam terselenggaranya Pemilu dan Pilkada tahun 2024 baik di tingkat Nasional maupun di tingkat Daerah sesuai yang diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kegiatan ini adalah suatu bentuk dukungan Kementerian Hukum dan HAM dalam meningkatkan dan mensukseskan Pesta Demokrasi di tahun 2024 untuk Indonesia Maju.

Dan Penyuluhan Hukum Serentak dalam Menciptakan Netralitas Aparatur Pemerintah dalam mendukung Pemilu Tahun 2024 merupakan langkah nyata dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif serta ikut berperan serta dalam menciptakan Pemilu yang jujur, adil dan tidak berpihak dan sebagai sarana Integrasi Bangsa. BPHN dalam hal ini merencanakan Penyuluhan Hukum Serentak ini dilaksanakan di 66 titik di 33 Kantor Wilayah dengan Target Audiens sebanyak 2640 orang dengan peserta terdiri dari Aparatur Pemerintah (Aparatur Sipil Negara, Lurah, Camat dan Kepala Desa)

Kepala BPHN dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Sofyan menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Kantor Wilayah dan jajarannya yang berada di seluruh indonesia dengan semangat tidak kenal padam untuk mendukung seluruh tugas dan fungsi di Kementerian Hukum dan HAM, salah satunya Peningkatan Kesadaran Hukum masyarakat melalui penyebarluasan informasi hukum dalam menyambut Pesta Demokrasi Pemilu 2024.

Pemerintah telah berkomitmen untuk menjaga kondusifitas, keamanan dan netralitas seluruh Aparatur Pemerintah dalam menjelang Pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Pemilu damai merupakan ikhtiar untuk menciptakan atmosfir yang kondusif selama seluruh tahapan pemilu yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa serta memastikan seluruh unsur yang terlibat dalam kegiatan Pemilu dapat menjalankan perannya dengan tanpa mencederai harga diri dan martabat setiap pihak utamanya sikap netral sebagai Aparatur Pemerintah. Jadikan Pemilu tahun 2024 sebagai bukti nyata kedewasaan sebagai Bangsa Indonesia yang makin matang dengan memberikan ruang kebebasan dan menjunjung tinggi netralitas dalam menjalankan tugas sebagai Aparatur Pemerintah yang dijalankan secara damai dan penuh dengan etika.

(Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi)

Weda, 22-24 Januari 2024, Dalam rangka meningkatkan Tugas dan Fungsi Pengamanan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dengan mengantisipasi segala kemungkinan kondisi rawan gangguan, Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pencegahan terhadap penyelundupan barang terlarang dan menjamin keselamatan baik penghuni maupun petugas rutan.

Diawal Tahun 2024 Tim Satuan Tugas (Satgas) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham Malut) melaksanakan kegiatan Razia dan penggeledahan, pada Rutan Kelas IIB Weda.

Di hari pertama tim melakukan Kegiatan razia diawali dengan penggeledahan badan WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) oleh Tim gabungan dari Satgas Kanwil dan beberapa petugas Rumah Tahanan Kelas IIB Weda, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pakaian yang digunakan, hingga setiap blok kamar hunian tidak luput dari pemeriksaan oleh Tim Gabungan. Hal ini dilakukan untuk memastikan WBP yang berada dalam blok hunian tidak membawa barang-barang terlarang.

Pada hari selanjutnya, bertempat di Aula Rutan Kelas IIB Weda , seluruh petugas Pemasyarakatan mengikuti arahan dari Kepala Rutan Kelas IIB Weda, Nurchalis, dalam arahannya Karutan menyampaikan terkait hasil Razia dan Penggeledahan bahwa kondisi kamtib Rutan diawal tahun 2024 aman terkendali tidak ada pelanggaran.

Selanjutnya sambutan disampaikan oleh Ketuas Tim Satgas, dalam arahannya beliau menekankan agar pegawai selalu Meningkatkan disiplin, rajin masuk kantor, rajin bekerja, utamanya para staf, wajib masuk kantor. Harus memiliki integritas yang baik, apalagi jenjang karir masih panjang, ikuti yang baik, jangan ikuti yang tidak baik, yang tua sayangi yang muda, yang tua hormati yang muda.

“Jangan memasukan narkoba, minuman keras dan handphone serta barang terlarang lainnya, jangan memanfaatkan WBP”, Ucapnya.

(Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi).

Ternate - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (KaKanwil Kemenkumham Malut), Ignatius Purwanto menerima audiensi dari Inspektorat Jenderal Wilayah V, Senin (22/01/2024).

Pertemuan ini diadakan dalam rangka melakukan audit terhadap proses pengadaan barang/jasa di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Tidore, Bertepat di Ruangan Kakanwil, pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi, Andi Basmal, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Hensah, Kepala Bapas Kelas II Tidore, Apriyani.

Inspektorat Jenderal Wilayah V, yang bertanggung jawab atas pengawasan dan evaluasi internal di Bapas Kelas II Tidore tersebut, memiliki peran krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan dan standar yang berlaku dalam proses pengadaan pemerintah.

Audit ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas terkait efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan barang/jasa di Bapas Kelas II Tidore, Ignatius Purwanto menyambut baik kehadiran perwakilan Inspektorat Jenderal Wilayah V dan menekankan komitmen Kemenkumham untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan di seluruh unit kerja, termasuk Bapas Kelas II Tidore.

Pihak Inspektorat Jenderal Wilayah V juga memberikan penjelasan mengenai tujuan dan metodologi audit yang akan dilakukan serta mengumpulkan informasi terkait pengadaan barang/jasa di Bapas kelas II Tidore.

Kakanwil berharap kerja sama ini dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan barang/jasa di Bapas Kelas II Tidore dan secara keseluruhan memperkuat tata kelola pemerintahan di bidang ini.

(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)