Tobelo – Kanwil Kemenkumham Malut mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara (Halut) untuk dapat menerapkan program Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKPHAM). Hal tersebut dapat memberikan kontribusi bagi daerah dengan diperolehnya penghargaan sebagai Kabupaten atau Kota yang peduli terhadap HAM.

Selasa, (13/2/2024) Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi KKPHAM di Pemkab Halut, dipimpin oleh Kabid HAM, Burhan Hadad, mewakili Kakanwil Kemenkumham Malu Ignatius Purwanto bertujuan untuk menyampaikan tata cara pengisian kuisioner KKP HAM sekaligus mengevaluasi hasil penilaian KKP HAM tahun 2023 Kabupaten Halut.

Asisten 1 Bupati, Fredrik Sahetapy menyampaikan, terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Kanwil Kemenkumham Malut telah hadir diruang rapat guna menyampaikan informasi terkait KKPHAM disertai evaluasi atas hasil penilaian di tahun 2023.

Fredrik mengungkapkan, ditahun 2023 Kabupaten Halut belum berhasil memenuhi kriteria KKPHAM. Kondisi ini berbeda dengan 4 tahun sebelumnya, dimana Tobelo menjadi salah satu penerima penghargaan KKPHAM.

“terjadi kemerosotan kinerja kita selaku penanggung jawab dari kegiatan dimaksud. Olehnya saya selaku pimpinan yang mewakili Bupati meminta kepada rekan semua agar lebih peduli dan serius dalam memenuhi data dukung yang dimaksud,” ujar Fredrik.

Kabid HAM, Burhani Hadad menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan respon positif dari Asisten I Bupati dalam mendorong kabupaten Halut menerapkan program KKPHAM.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab bersama untuk mewujudkan P5HAM di setiap wilayah Indonesia. Salah satunya melalui Permenkumham nomor 22 tahun 2021 tentang kriteria Kabupaten/Kota peduli HAM.

Dalam proses penilaian KKP HAM terdapat 10 komponen penilaian dengan 120 indikator di dalamnya yang wajib dipenuhi data dukungnya dari pemerintah daerah. dalam proses penilaian data dukung KKP HAM Halut terdapat beberapa kekurangan, seperti tidak dilampirkannya surat keterangan yang menyatakan bahwa data dukung yang dimaksud belum diimplementasikan.

“kami memohon perhatian dan kerjasama yang baik dari bapak dan ibu 15 Opd yang telah hadir pada hari ini agar lebih intens berkomunikasi dengan kantor wilayah serta lebih serius dalam pengumpulan data dukung yang dimaksud agar kabupaten halut mampu bersaing dengan kabupaten lain dalam memperoleh penghargaan KKP HAM,” terang Burhan.

(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)

Ternate,- Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut), Hensah, melakukan kunjungan dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan (RUTAN) se kota Ternate.

Di hadiri langsung oleh masyarakat luar yaitu Saksi-saksi dari TIM Pemenang, Media Online, Tim pengamanan TNI/POLRI dan Ombudsman, dan kunjungan ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa hak suara para narapidana dan tahanan di institusi pemasyarakatan tetap terjaga dan dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan Hensah berharap agar setiap warga binaan yang memiliki hak pilih dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dengan baik.

Kakanwil, Ignatius Purwanto menghimbau seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Malut agar dapat menunaikan hak pilihnya pada pemilu 2024 dengan baik. Selain itu, patut menjunjung netralitas ASN guna mendukung pemilu yang aman dan damai. Adapun narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang memiliki hak pilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan patut menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024.

Selama kunjungan, Hensah meninjau proses pelaksanaan pemungutan suara. Dalam arahannya, beliau menegaskan pentingnya menjaga proses Pemilu yang bersih, adil, dan transparan di lingkungan pemasyarakatan.

"Pemilihan Umum adalah momen penting dalam demokrasi kita. Semua warga negara, termasuk mereka yang berada di balik jeruji besi, memiliki hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam memilih pemimpinnya. Kita harus memastikan bahwa proses ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi," ujarnya

Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya menghindari segala bentuk pelanggaran aturan selama proses Pemilu. Pengawasan yang ketat dan sinergi antara instansi terkait diharapkan dapat menghasilkan pelaksanaan Pemilu yang aman dan lancar.

“Saya berterima kasih kepada seluruh petugas yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita bersama-sama berkontribusi untuk melaksanakan Pemilu yang berkualitas di tengah-tengah kondisi yang mungkin tidak selalu mudah," tambahnya.

Beliau juga meninjau fasilitas pemilihan suara, pengecekan kelengkapan surat suara, dan dialog bersama narapidana yang menyampaikan apresiasi atas kesempatan untuk ikut serta dalam proses demokrasi.

Harapannya proses Pemilu di LAPAS/RUTAN Kota Ternate dapat berlangsung dengan lancar dan memberikan kesempatan setiap warga binaan untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah bangsa melalui hak suaranya.

(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)

Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) melakukan Koordinasi ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta, Senin tanggal 12 Februari 2024.

Pada Kesempatan kali ini, Tim Kantor Wilayah yang diwaklili dari tim Divisi Pelayanan Hukum melakukan Koordinasi dengan Direktorat Perdata dan Direktorat Pidana.

Mengawali kegiatan, Tim melakukan koordinasi dengan Direktorat Perdata membahas mengenai tata cara pengisian Kuesioner Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) oleh para Notaris di wilayah Maluku Utara yang akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

Lebih lanjut mengenai tata cara pengisian kuesioner tersebut, Bidang Kenotariatan - Direktorat Perdata berpesan bahwa walaupun Indonesia telah resmi menjadi Anggota Tetap Negara-Negara Financial Action Task Force (FATF) pada perundingan Paris, 27 Oktober 2023 lalu, namun evaluasi dari pelaksanaan kegiatan tersebut tetap harus dilakukan untuk meningkatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan di Indonesia yang akhirnya akan berdampak pada meningkatnya Confidence dan Trust Indonesia di sisi bisnis dan iklim investasi.

Kemudian, tim melakukan koordinasi dengan Direktorat Pidana membahas tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan DAKTILOSKOPI. Rencanaya dalam waktu dekat ini, Kanwil Kemenkumham Malut akan menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi PPNS dengan mengundang seluruh PPNS yang ada di wilayah Maluku Utara.

Direktorat Pidana menyambut baik dan memberikan respon positif terhadap rencana pelaksanaan kegiatan Rakor PPNS serta bersedia datang untuk menjadi Narasumber pada kegiatan Rapat Koordinasi tersebut.

Nantinya, Direktorat Pidana akan membahas tentang Peran dan Fungsi PPNS dalam penegakkan hukum di Indonesia, serta memberikan pemahaman kepada para PPNS mengenai DAKTILOSKOPI sebagai sebuah ilmu pembuktian terhadap bukti-bukti bekas sidik jari yang ditemukan ditempat kejadian perkara secara ilmiah.

(Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi)

Jailolo– Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut) melakukan koordinasi Layanan Administrasi Data Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Jailolo, Selasa (13/02/2024).

Tim Kanwil Kemenkumham Malut di bawah arahan Kepala Kantor Wilayah tersebut dipimpin Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Zulfikar Gailea beserta jajaran Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum.

Dalam koordinasi tersebut, tim Kanwil Kemenkumham Malut melakukan koordinasi pada Dinas Perhubungan, dengan bertemua Kepala Dinas Perhubungan, Bustamin, serta UPTD KPH Dinas Kehutanan dengan bertemu Kepala UPTD , Bahroedin, dan ke Kantor Satpol Pamong Praja bertemu Kasatpol Muhammad Adam.

Kabid Pelayanan Hukum Zulfikar Gailea saat koordinasi menyampaikan bahwa maksud dan tujuan dilaksanakannya koordinasi tersebut yaitu untuk mensinergikan layanan administrasi data PPNS di Kabupaten Halmahera Barat, sebagai bagian pemutakhiran data seluruh PPNS di Maluku Utara.

“Karena pejabat PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM dan diawasi dan dibina oleh Kepolisian Negara RI dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/ Daerah tempat PNS bernaung," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama Zulfikar Gailea, menghimbau kepada para PPNS yang belum dilantik agar dapat dilantik secepatnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara," ujarnya.

Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Muhammad Sidik menambahkan, setiap PPNS yang sudah pindah atau mutasi di tempat tugas baru harus melaporkan ke Kantor Wilayah terkait dengan penonaktifan sementara.

Adapun data PPNS di Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat berjumlah empat orang, dengan perincian terdapat 1 PPNS di Dinas Perhubungan, 2 PPNS UPTD KPH Dinas Kehutanan , dan 1 di Satpol PP.

Pemda Halbar menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kanwil Kemenkumham Malut yang terus menjalin sinergitas melalui koordinasi. Harapannya koordinasi tersebut dapat memperkuat pendaftaran PPNS di Halsel sehingga dapat melaksanakan tugas sesuai fungsinya.

“Kami berharap sinergitas Kanwil Kemenkumham Malut melalui koordinasi ini dapat meningkatkan jumlah PPNS di Kabupaten Halmahera Barat sehingga dapat melaksanakan perannya dengan baik,” pungkas Zulfikar mengakhiri koordinasi.

(Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi).