Ternate, Dalam upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) melakukan kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IPK/IKM dan Integritas, kegiatan dilaksanakan di Aula Gamalama Kanwil Kemenkumham Malut. Kamis (29/02/2024).

Mengawali kegiatan Kepala Bidang HAM, Burhani Hadad membuka kegiatan, dalam arahannya Burhan menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik setiap bulannya. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden / masyarakat saat berkunjung di Instansi Kementerian Hukum dan HAM beserta jajaran.

Dari hasil Monitoring dan Evaluasi berbasis data Survei IPK-IKM yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2023 seluruh Jajaran Kanwil Kemenkumham Malut memperoleh predikat “Sangat Baik” dengan nilai mutu A.

“Dengan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi berbasis data IPK-IKM dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan pelayanan publik dijajaran Kanwil Kemenkumham Malut”. Ungkapnya.

(Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi).

Ternate, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kakanwil Kemnekumham Malut), Ignatius Purwanto mengikuti Kegiatan Rapat Koordinasi Program Pembinaan Hukum Nasional secara virtual bertempat di ruang kerja Kakanwil . Kamis (29/02/2024).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI ini dibuka langsung oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Widodo Ekatjahjana, dalam arahannya beliau menyampaikan kita berharap di Tahun 2024 capaian kinerja yang sudah peroleh ditahun sebelumnya akan lebih baik lagi dan kita akan coba perbanyak secara kuantitas maupun kualitas outcome pelaksanaan tarja, sehingga capaian lebih mengena pemanfaatannya yang lebih sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat maupun stakeholder kita.

Tugas Kadiv YANKUM dan KAKANWIL dalam pelaksanaan hukum ini sangat besar sekali, 6 unit utama ditangani oleh 1 orang Kadiv YANKUM, ini harus dilakukan langkah – langkah penataan kelembagaan agar kinerja Kementerian Hukum dan HAM RI lebih besar output dan outcomenya.

Lebih lanjut Widodo menjelaskan bahwa Dalam situasi beban dan volume kerjaan yang begitu besar dalam menangani unit eselon 1, seorang kadiv yangkum harus bertanggung jawab melaksanakan seluruh target kinerja.

Diakhir amanatnya Widodo mengingatkan pentingnya persamaan persepsi mengenai pembinaan hukum yang inklusif untuk meningkatkan pembinaan hukum secara nasional. Selain itu pentingnya sosialisasi Kegiatan BPHN mengenai program dukungan manajemen dan program pembentukan regulasi agar tercapainya persamaan presepsi dan peningkatan kinerja dari BPHN dan setiap Kantor Wilayah.

(Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi).

Ternate,- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara aktif dalam mendorong peran serta pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini terlihat melalui pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Peduli HAM yang diadakan pada Rabu, 28/04/2024, di Ruang rapat lantai II Kanwil Kemenkumham Malut.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Maluku Utara, yang bertujuan untuk mengintensifkan upaya perlindungan HAM di tingkat lokal dan membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Mewakili Kepala Kantor Wilayah, Kepala Bidang HAM, Burhani Hadad menyampaikan bahwa pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM adalah salah satu program yang menjadi sarana bagi pemerintah untuk mewujudkan pemajuan HAM secara menyeluruh bagi warga Negara dan sekaligus pula sebagai mekanisme pemantauan bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban Hak Asasi Manusia.

“Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang telah kami laksanakan di beberapa kabupaten pada awal tahun ini yang mana peran Kanwil adalah untuk melakukan pengkoordinasian, pembinaan substansi dan teknis, pengumpulan data dan pengimputan pada aplikasi kkpham, selanjutnya kami sampaikan bahwa esensi dari kegiatan ini adalah bagaimana agar kita dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5HAM),” Ujarnya.

Sebagai Narasumber, Dhita Maria Ghatina Analis Kerjasama Ham menyampaikan terkait dengan Kabupaten/Kota Peduli HAM, yaitu program pemerintah yang menjadi sarana bagi pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pemajuan HAM secara menyeluruh bagi warga negara Indonesia dan sekaligus sebagai mekanisme pemantauan bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban HAM-nya.

Diharapkan, hasil dari rapat koordinasi ini akan menjadi landasan untuk mengembangkan kebijakan dan program yang lebih efektif dalam melindungi HAM di Maluku Utara. Pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam memastikan hak-hak warganya dihormati dan dilindungi sebagaimana mestinya.

Kegiatan ini merupakan bukti komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dalam meningkatkan perlindungan HAM di tingkat lokal, sejalan dengan upaya penguatan sistem HAM secara nasional.

Ternate, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Maluku Utara (Malut) melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melakukan langkah represif dengan melakukan koordinasi ke Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Maluku Utara dalam hal ini Direktorat Kriminal Khusus Polda Maluku Utara (Dirkrimsus Polda Malut) dalam upaya pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI) di wilayah Maluku Utara, Rabu, (28/02/24).

Koordinasi yang dipimpin Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Zulfikar Gailea beserta Tim Subbid Pelayanan Kekayaan Intelektual diterima kedatangannya oleh Kanit I Subdit Indag, Dirkrimsus Polda Maluku Utara, La Ode Saharun, di ruang kerjanya.

Dalam pernyataan Kepala Bidang Pelayanan Hukum, bahwa audiensi ini merupakan tindaklanjut dari arahan Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI untuk melakukan pemetaan terhadap Potensi Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang ada di Provinsi Maluku Utara.

Kanit I Subdit Indag, Dirkrimsus Polda Malut, La Ode Saharun, menyampaikan bahwa untuk potensi pelanggaran Kekayaan Intelektual yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota.

“Di antaranya pelanggran penyiaran, badan usaha/perdagangan barang, pelanggaran merek, hak cipta dan barang bajakan lainnya”, jelas La Ode Saharun.

Sementara itu, Kabid Yankum, Zulfikar Gailea mengungkapkan, Kemenkumham Malut terus berupaya meningkatkan kerjasama dan koordinasi bersama dengan berbagai pihak, termasuk Polda Malut.

“Kerja sama bukan hanya sekadar meningkatkan pendaftaran perlindungan Kekayaan Intelektual, namun turut menyasar penegakan hukum kekayaan intelektual di seluruh wilayah Maluku Utara,” kata Zulfikar.

Jajaran Polda Malut berharap agar ke depan antara sinergitas antara Polda Malut dengan Kanwil Kemenkumham Malut terus memperkuat kerja sama yang lebih baik di berbagai bidang.

(Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi)