Ternate,- 06 Maret 2024 bertempat di private louge KPKNL Ternate, Kerjasama erat antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dan Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Ternate dalam pertemuan strategis yang disambut dengan hangat oleh Bapak Heri Supriyanto, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Ternate, dan  jajaran.

Tim  dari Kantor Wilayah Kemenkumham  Maluku Utara dipimpin langsung oleh Andi Basmal, Kepala Divisi Administrasi, didampingi oleh Kasim Umasangadji, Kepala Bagian Umum, dan Fatmawaty Baud, Kasub Keuangan dan BMN serta staf membidangi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Koordinasi  dilakukan untuk memetakan langkah-langkah dalam proses penghapusan barang milik negara, terutama bangunan kantor wilayah Maluku Utara.

Selaras dengan rencana penghapusan, kantor wilayah memberikan dokumen lengkap, untuk memastikan kelancaran proses pembangunan dan renovasi yang akan dilaksanakan.

Koordinasi yang intens dilakukan bertujuan untuk merinci langkah-langkah dalam proses penghapusan barang milik negara, khususnya bangunan kantor wilayah Maluku Utara. Sejalan dengan rencana penghapusan ini, Kantor Wilayah dengan sigap menyampaikan dokumen lengkap, menandakan komitmen tinggi untuk memastikan kelancaran proses pembangunan dan renovasi yang akan segera dilaksanakan.

Pertemuan ini bukan hanya sebagai wadah koordinasi, tetapi juga sebagai landasan kuat bagi komitmen bersama dalam mengelola aset negara dengan efektif.

Koordinasi antara KPKNL Ternate dan Kantor Wilayah Maluku Utara menjadi bukti sinergi dalam pengelolaan BMN, serta mengukuhkan komitmen bersama untuk mengelola aset negara dengan efektif, untuk mencapai hasil yang optimal.

Koordinasi antara KPKNL Ternate dan Kantor Wilayah Maluku Utara menjadi sinergi dalam pengelolaan BMN untuk pembangunan yang berkelanjutan.

(Humas,RB dan TI)

Buli, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut) melakukan kegiatan pendampingan terhadap Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) dari Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan pelayanan terkait keimigrasian di daerah tersebut.

Kegiatan dihadiri oleh Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian,Rachmat, Kepala Sub Bidang Intelijen Keimigrasian, Hanny Agustinus Hattu, Kepala Subbidang Penindakan Keimigrasian, I Nyoman Arsila. Serta Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA).

Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo, Moch Andri Budiman, beliau menyampaikan bahwa Timpora adalah wadah sebagai tempat menampung informasi, sekaligus melakukan penegakan hukum sesuai dengan tugas dari masing-masing setiap instansi.

Harapannya dengan adanya Rapat Koordinasi timpora lebih bersinergi, profesional dengan penuh Optimis guna mewujudkan peran stabilitas keamanan dan stabilitas ekonomi demi kesejahteraan Masyarakat.

Kegiatan pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan profesionalisme Timpora dalam menjalankan tugasnya. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam memastikan bahwa setiap aktivitas keimigrasian di wilayah Indonesia dilaksanakan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ternate - Sebuah tindakan mulia mengalir dari Ikatan Wanita Pengayoman (IWP) Kanwil Kemenkumham Malut. Dalam semangat kepedulian terhadap sesama, mereka telah menginisiasi program bantuan sembako yang disalurkan ke tiga panti asuhan di Kota Ternate.

3 Panti Asuhan tersebut, yakni Pondok Rumah Tahfidz Al-Qur’an (Panti Asuhan Al-Muslih) Ternate, di Kelurahan Jambula, Panti Asuhan Al-Yatama Kota Ternate, di Kelurahan Maliaro, dan Panti Asuhan Bahtera Maulana Kota Ternate, di Kelurahan Moya Puncak.

Dengan langkah yang penuh kasih dan kepedulian, anggota IWP Kanwil Kemenkumham Malut telah mengumpulkan dan menyalurkan berbagai macam bantuan sembako kepada anak-anak di panti asuhan. Bantuan tersebut tidak hanya sekedar memberikan kebutuhan pokok, tetapi juga merupakan ungkapan solidaritas dan kehangatan untuk anak-anak yang membutuhkan.

Susan Indriani, Istri Kadiv Keimigrasian, dalam kesempatan tersebut menyampaikan, aksi ini merupakan bagian dari komitmen mereka untuk turut serta dalam memperbaiki kondisi sosial di sekitar mereka.

"Kami percaya bahwa kepedulian dan kebersamaan adalah kunci untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Melalui bantuan ini, kami berharap dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang berada di panti asuhan," ujarnya yang didampingi anggota IWP, Selasa (5/3/2024).

Pemberian bantuan sembako ini juga disertai dengan momen kebersamaan yang menghangatkan. Para anggota IWP Kanwil Kemenkumham Malut turut berinteraksi dengan anak-anak panti asuhan, memberikan senyum, cerita, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik.

Tidak hanya memberikan bantuan sembako, tetapi IWP Kanwil Kemenkumham Malut juga memberikan dorongan semangat dan motivasi kepada anak-anak di panti asuhan untuk terus berjuang dan menggapai mimpi-mimpi mereka.

(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)

Ternate – Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sejatinya menghendaki adanya kematangan sistem pengendalian intern guna memastikan pencapaian kinerja dan tujuan organisasi dapat terwujud.

Kadiv Keimigrasian, Ian F. Markos menyampaikan hal tersebut saat menyampaikan sambutan Kakanwil Kemenkumham Malut, Ignatius Purwanto pada acara Sosialisasi penyelenggaraan SPIP dan manajemen risiko di lingkungan Kanwil Kemenkumham Malut, Selasa (05/03).

Pembukaan Sosialisasi SPIP dan Manajemen Risiko tersebut turut diikuti Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Aisyah Lailiyah, dan para peserta dan Kanwil dan UPT.

Saat membacakan sambutan Kakanwil Ignatius Purwanto tersebut, Kadivim Ian F. Markos menyebutkan bahwa SPIP merupakan bagian integral dalam pelaksanaan reformasi birokrasi berdampak Kementerian Hukum dan HAM, sehingga diharapkan target penilaian mandiri maturitas SPIP tahun 2024 mencapai minimal level 3 (terdefinisi).

“Perlu saya ingatkan bahwa level 3 tingkat maturitas SPIP merupakan syarat minimal usulan satker dalam pembangunan zona integritas,” ungkap Ian.

Target tersebut, ungkapnya sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas WBK dan WBBM di Lingkungan Kemenkumham.

Kabag Program dan Humas, Irwan Kadir saat membacakan laporan ketua panitia berujar bahwa sebanyak 36 pejabat/pegawai dari 16 satker Kemenkumham Malut mengikuti sosialisasi tersebut.

“Harapannya sosialisasi dari BPKP Malut ini, dapat meningkatkan pemahaman terkait penyelenggaraan dan penilaian maturitas SPIP pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara,” ujar Irwan.

Selanjutnya Irwan bersama Kasubbag Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, Ermin Rasyim memandu pelaksanaan sosialisasi yang dibawakan oleh Auditor Madya BPKP Malut, Rohman Sunarya.

Rohman menyampaikan bahwa SPI adalah proses yang integral yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

”Saya meyakini bahwa di Kemenkumham penyelenggaraan SPIP baik pada Kanwil, Rutan, Lapas dan Kantor Imigrasi telah menunjukan hasil yang baik,” ujar Rohman.

Pada sesi siang, Tim SPIP Kanwil Kemenkumham Malut memberikan pendampingan penyusunan laporan SPIP dan laporan penilaian mandiri maturitas SPIP pada UPT Kanwil Kemenkumham Malut.

Para peserta tampak antusias mengikuti kegiatan Sosialisasi SPIP dengan memberikan pertanyaan, tanggapan, dan masukan alam upaya menyelenggaraan SPIP sesuai permasalahan pada UPT masing-masing.

Adapun kegiatan Sosialisasi SPIP dan Manajemen Risiko akan dilanjutkan pada esok hari, Rabu (05/03) dengan pembobotan materi terkait penerapan manajemen risiko di lingkungan Kemenkumham Malut.

(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)