Sofifi – Plt. Gubernur Provinsi Maluku Utara, M. Al Yasin Ali menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kanwil Kemenkumham Malut, Ignatius Purwanto bersama jajaran yang telah mendukung pelaksanaan pelayanan hukum dan HAM di wilayah Malut.

Yasin Ali mengungkapnya pihaknya mendukung penuh pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran Kanwil Kemenkumham Malut.

“Semoga sinergi yang terjalin baik selama ini dapat terus ditingkatkan,” ujar Yasin Ali, bertempat di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Malut, Sofifi, Rabu (13/03).

Kakanwil Kemenkumham Malut, Ignatius Purwanto dalam kunjungannya didampingi Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Aisyah Lailiyah, Kabid Pelayanan Hukum, Zulfikar Gailea, Kabid Hukum, Sarwedi Siregar, Kabid HAM, Burhani Hadad, Kasubbid Pelayanan KI, Suhaemi Junaidi, Kasubbag Humas, RB dan TI, Ermin Rasyim beserta jajaran.

Dalam kesempatan tersebut Purwanto dan jajarannya menyampaikan beberapa agenda penting terkait rencana pelaksanaan tugas Kanwil Kemenkumham Malut.

Agenda tersebut di antaranya Kabupaten/Kota Peduli HAM, strategi nasional bisnis dan HAM, harmonisasi produk hukum daerah, inventarisasi hukum adat, Paralegal Justice Award, Desa Sadar Hukum pelayanan AHU, dan kekayaan intelektual.

Purwanto menjelaskan bahwa saat ini sudah terdapat 3 Kabupaten/Kota di Malut yang sudah memperoleh penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM.

“3 Kabupaten/kota Peduli HAM di Malut yaitu Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, dan Kabupaten Pulau Morotai,” kata Purwanto.

Dalam koordinasi tersebut disampaikan pula proses penilaian KKP HAM bagi tiap-tiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia melalui aplikasi KKP HAM.

“Kami mohon dukungan untuk tahun 2024 ini, agar seluruh Kab/Kota juga aktif mengikuti Program KKP HAM,” ungkap Purwanto.

Kadiv Yankumham, Aisyah Lailiyah menambahkan bahwa tahun 2024 Kanwil Kemenkumham Malut akan menyelenggarakan kegiatan inventarisasi hukum adat di wilayah Malut. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana, ujarnya, mengenal hukum yang hidup dalam masyarakat (living law).

“Mohon dukungan Gubernur Malut terkait kegiatan inventarisir dokumen dan informasi terkait hukum adat di wilayah Maluku Utara,” tutur Aisyah.

Koordinasi tersebut juga membahas terkait pelaksanaan tugas Kanwil Kemenkumham Malut seperti harmonisasi produk hukum daerah, Paralegal Justice Award, Desa Sadar Hukum pelayanan AHU, dan kekayaan intelektual, Indeks Reformasi Hukum (IRH), dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Plt Gubernur Malut Yasin Ali menyampaikan terima kasih atas sinergi dan kolaborasi yang terjalin baik Kakanwil Malut, Ignatius Purwanto bersama jajaran.

Sembari berharap sinergi tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan HAM bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait yang pada gilirannya dapat berdampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Malut.

(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)

Ternate - Bulan Ramadhan telah tiba, dan semangat kebersamaan pun berkobar di Paguyuban Ibu-Ibu Pemasyarakatan Maluku Utara. Mereka memilih untuk menyambut bulan suci ini dengan cara istimewa, yaitu dengan berbagi keberkahan kepada mereka yang membutuhkan.

Para ibu di paguyuban ini telah bersatu hati untuk melakukan kegiatan bakti sosial. Mereka mengumpulkan sumbangan dari anggota paguyuban dan membagikannya kepada keluarga-keluarga yang kurang mampu di sekitar wilayah mereka. Paket sembako yang berisi beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan pokok lainnya dibagikan dengan penuh kepedulian.

Selain itu, paguyuban ini juga mengunjungi panti asuhan dan memberikan sumbangan tersebut kepada anak-anak yang membutuhkan. Mereka ingin memastikan bahwa anak-anak ini memiliki persiapan yang cukup untuk belajar dengan baik.

Diantaranya, Panti Asuhan Qur’ani Kota Ternate dan Panti Asuhan Nurani Qalbu LKSA Mangga Dua.

"Kami senang bisa membantu sesama, terutama dalam menyambut bulan Ramadhan ini," ucap Kadiv Pemasyarakatan, Hensah yang hadir dalam penyerahan bansos, Sabtu (9/3/2024).

"Semoga bantuan ini dapat membawa keberkahan bagi mereka yang menerimanya." Tambahnya.

dirinya juga menyampaikan harapannya bahwa kegiatan ini dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk berbagi kebaikan dan merasakan keberkahan yang sama.

Melalui kegiatan bakti sosial ini, paguyuban ibu-ibu ini telah menunjukkan bahwa kepedulian dan kebersamaan dapat membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain. Semoga semangat berbagi ini terus membara dan menginspirasi lebih banyak orang untuk melakukan kebaikan.

(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)

Jakarta,- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

SAKIP menjadi penting karena mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

Mendasari hal tersebut Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM menggelar kegiatan Workshop dan Pra-Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atas Implementasi SAKIP 2023.

Kegiatan yang dilaksanakan sejak tanggal 06 s.d 09 Maret 2024 di Hotel Luwansa Jakarta ini diikuti oleh perwakilan dari masing-masing Kantor Wilayah se-Indonesia.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Administrasi, Andi Basmal untuk melaksanakan penandatanganan Komitmen Peningkatan Nilai SAKIP Kemenkumham Tahun 2024.

Memberikan sambutan sekaligus menutup kegiatan, Plh. Sekretaris Inspektorat Jenderal Lilik Sujandi menyampaikan SAKIP merupakan salah satu elemen fundamental dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

"SAKIP erat kaitannya dengan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi disamping SPIP, maka dari itu kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bersama agar laporan yang disajikan mampu menggambarkan capaian secara kualitatif dan substantif," ungkapnya.

Lilik juga berharap agar Kantor Wilayah memiliki peran dalam peningkatan nilai SAKIP.

"Kantor wilayah harus melakukan sosialisasi dan pendampingan terkait penyusunan SAKIP kepada UPT dibawahnya agar nilai yang diberikan dapat menunjang SAKIP Kementerian secara menyeluruh," imbuhnya.

Terakhir Plh. Sesitjen ini berharap dari kegiatan pra evaluasi ini kantor wilayah agar selalu berkomunikasi dengan evaluator guna memperbaiki dan menyempurnakan laporan sebelum evaluasi.

Ternate,- Rapat Koordinasi Pegawai Pemerintah Non-Sipil (PPNS) di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku Utara resmi ditutup setelah berlangsung dengan sukses dan penuh semangat. Rapat yang diadakan di Hotel Bela Ternate ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi, koordinasi, dan efektivitas tugas para PPNS dalam menjalankan peran strategisnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Acara penutupan diawali dengan sambutan dari Kepala Kanwil Kemenkumham Maluku Utara, Ignatius Purwanto yang di Wakilkan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Aisyah Lailiyah, beliau mengapresiasi kerja keras dan dedikasi para PPNS dalam menjalankan tugasnya yang beragam, termasuk pengawasan dan penindakan keimigrasian, pemasyarakatan, serta pembinaan narapidana. Ia juga menyampaikan rasa bangga atas semangat kolaboratif yang tercipta selama rapat koordinasi.

"Pertemuan ini telah membuka ruang diskusi yang konstruktif dan memperkuat jaringan komunikasi antar-PPNS. Harmonisasi langkah ini menjadi landasan bagi kita semua untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan mendukung visi pemerintah dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah Maluku Utara," ujarnya

Rapat Koordinasi PPNS di Kanwil Kemenkumham Maluku Utara menghasilkan berbagai kesepakatan strategis, termasuk peningkatan pelatihan dan pengembangan kompetensi, optimalisasi teknologi untuk peningkatan efisiensi tugas, serta peran aktif dalam mendukung program-program pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat.

Dengan penutupan resmi Rapat Koordinasi PPNS ini, Kanwil Kemenkumham Maluku Utara melangkah maju dengan keyakinan bahwa kerja sama yang erat dan sinergi yang terbangun akan menjadi pondasi kuat untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan mendukung visi pemerintah dalam menciptakan wilayah yang aman, adil, dan berkembang.