Jailolo, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) Melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, lakukan kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024 di Kabupatern Halmahera Barat. 22 – 23 April 2024.

Dalam melaksanakan Kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun Anggaran 2024, Tim melakukan koordinasi dan pengambilan data Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang terdampak dari pengaturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan/atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam rangka pelaksanaan pembinaan hukum menuju terciptanya sistem hukum nasional, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara melaksanakan Kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah dengan di dahului dengan pengambilan data di Kabupaten Halmahera Barat.

Dalam konteks pembenahan terhadap peraturan perundang-undangan, mekanisme evaluasi dapat menjadi alat bantu untuk mendeteksi peraturan perundang-undangan yang hiper regulasi, tumpang tindih, disharmonis, kontradiktif, multitafsir, tidak efektif atau menyebabkan biaya tinggi.

Secara umum kegiatan ini dilakukan dalam rangka pertama, mewujudkan manajemen pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih baik. Melalui analisis dan evaluasi hukum dapat ditemukan apakah suatu peraturan perundang-undangan telah mencapai tujuan pembentukannya serta bagaimana manfaat dan dampak dari pelaksanaannya.

Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan sambutan Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Bapak Jakson, dilanjutkan dengan sambutan perwakilan Tim Harmonisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, selaku mewakili Kepala Kantor Wilayah.

Pelaksanaan Kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah dilaksanakan dengan melakukan inventarisasi regulasi daerah Kabupaten Halmahera Barat terdampak peraturan Perundang-Undangan terbaru, dengan dibantu oleh Kasubbag JDIH dan Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Pelaksanaan Kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah dihasilkan Peraturan Daerah yang menjadi bahan Analisis dan evaluasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun Anggaran 2024.

(Humas Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi).

Labuha, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) lakukan kegiatan Diseminasi dan penguatan HAM dilaksanakan di aula Setda Pemeintah Kabupaten Halmahera Selatan, yang dihadiri oleh seluruh instansi terkait (PPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Dalam kesempatan itu kegiatan dibuka oleh Kaban Kesbangpol pemda Halsel Bapak Ramon Romonim, mewakili Sekda Halmahera Selatan, beliau menyampaikan bahwa kabupaten/kota peduli HAM atau yang disingkat KKPHAM merupakan amanat dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang kriteria kabupaten/kota peduli Hak Asasi Manusia.

“Untuk itu diharapkan kepada pemangku tusi atau OPD terkait agar data dokumen yang diminta segera dipenuhi sehingga kriteria kabupaten/kota peduli HAM di kabupaten Halmahera Selatan dapat kita raih dan terlaksana dengan baik,”Ujarnya

Lebih lanjut, beliau juga memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku yang sudah memberikan penguatan KKPHAM di Kabupaten Halmahera Selatan.

Kepala Bidang HAM yang diwakili oleh Kasub Pengakajian, Penelitian dan Pengembangan HAM Erni Rumasoreng, menyampaikan bahwa peran negara terhadap HAM diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 28A-28J.

Dimana perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggungjawab Negara, Terutama Pemerintah, beliau juga menabhakan, pelaksanaan Kabupaten kota Peduli HAM adalah salah satu program pemerintah yang menjadi sarana bagi pemerintah Republik Indonesia, untuk mewujudkan pemakuan HAM secara menyeluruh bagi warga negara, sekaligus sebagai melanjsme lemantauan, bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban HAMnya.

Ternate, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut), Ignatius Purwanto, memberikan arahan dan motivasi kepada calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sedang mempersiapkan diri untuk mengemban tugas-tugas pemerintahan, Rabu (24/04/2024).

Bertepat di Aula Gamalama Kanwil Kemenkumham Malut, beliau menyampaikan pentingnya komitmen, integritas, dan dedikasi dalam menjalankan tugas sebagai seorang PNS. Ia juga mengajak para calon PNS untuk terus meningkatkan kompetensi dan menjaga semangat dalam melayani masyarakat.

"Sebagai calon PNS, kalian adalah ujung tombak pelayanan publik. Jadilah teladan yang memiliki integritas tinggi dan mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan daerah," kata Ignatius Purwanto.

Selama kegiatan, para peserta diberikan pemahaman mengenai kode etik dan perilaku seorang PNS, serta penekanan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kemenkumham Malut dalam mempersiapkan calon PNS yang berkualitas dan siap mengabdi dengan baik di sektor pelayanan publik.

Para peserta menyambut baik arahan dan motivasi yang diberikan oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Malut, dan berkomitmen untuk terus mengembangkan diri guna memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Ternate,- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Maluku Utara (Malut) telah mengadakan sesi wawancara untuk Paralegal Justice Award tahun 2024, sebagai upaya untuk menghargai dan mengakui kontribusi penting para paralegal dalam memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat.

Bertepat di Aula Gamalama Kanwil Kemenkumham Malut, Para kandidat yang berpartisipasi merupakan individu yang telah terbukti memiliki dedikasi tinggi dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ignatius Purwanto, menyatakan bahwa Paralegal Justice Award bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada para paralegal yang telah berperan aktif dalam memfasilitasi akses terhadap keadilan di wilayah Maluku Utara.

"Penghargaan ini adalah bentuk pengakuan atas peran penting para paralegal dalam menyediakan layanan hukum yang berkualitas dan merata bagi masyarakat kita,"Ujarnya.

Harapannya, kegiatan ini akan semakin mendorong semangat para paralegal dan memotivasi generasi muda untuk terlibat dalam pelayanan hukum yang bermutu dan inklusif di wilayah ini.