Sebuah langkah dalam transformasi layanan publik oleh Kanwil Kemenkumham Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat. Pada Senin, 21 Februari 2024, bertempat di ruang Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Malut Ignatius Purwanto dan Tim Divisi Keimigrasian Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, di bawah kepemimpinan Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, Joni Rumagit, melakukan koordinasi untuk mengevaluasi pencapaian Mobile Paspor.

Kepala Kantor Wilayah Ignatius Purwanto memberikan penguatan kepada tim, menekankan nilai-nilai etika, kesantunan, dan kepatuhan pada substansi materi untuk mencapai hasil yang optimal.

Koordinasi menjadi momen untuk mengevaluasi pelaksanaan Mobile Paspor di Kantor Imigrasi, khususnya di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Barat.

Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian menyampaikan bahwa Mobile Paspor berjalan tanpa kendala berarti, menandai transformasi positif dalam pelayanan publik.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama ikut memberikan laporan positif bahwa Mobile Paspor di Kabupaten Halmahera Barat berhasil melayani 60 orang, terutama Calon Jemaah Haji dan Umroh di Tahun 2023.

Dalam semangat pembaruan, Kepala Kantor Wilayah mengidentifikasi permasalahan dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap Implementasi Paspor Online, menandakan tekad untuk terus meningkatkan kualitas layanan.

Kepala Sub Bidang Informasi memberikan saran konstruktif agar kemudahan pelayanan pembuatan paspor menggunakan Mobile Passport dapat diimplementasikan secara menyeluruh di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat, membuka pintu kemudahan akses bagi masyarakat setempat.

Dalam penutup, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama menyatakan harapannya agar kegiatan Mobile Paspor dapat berlanjut secara berkesinambungan, memberikan layanan yang semakin baik dan efisien bagi masyarakat Halmahera Barat.

Pertemuaan ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan teknis, tetapi juga menandai perubahan positif dalam pendekatan pelayanan publik di wilayah tersebut.