Jakarta – Pembahasan dan penyusunan rencana aksi tahun 2024 menjadi agenda urgen dalam rapat pengendalian kinerja dan refleksi akhir tahun Kementerian Hukum dan HAM.

Penyusunan rencana aksi tahun 2024 diikuti secara langsung oleh para Pejabat Pimti Madya Unit Utama maupun para Pejabat Pimti Pratama Kantor Wilayah di seluruh Indonesia, dengan menyasar tugas dan fungsi administrasi, keimigrasian, pemasyarakatan, maupun pelayanan hukum dan HAM.

Kakanwil Kemenkumham Malut, Ignatius Purwanto bersama Kadiv Administrasi Andi Basmal, Kadiv Pemasyarakatan Hensah, Kadiv Keimigrasian Ian F. Markos, dan Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Aisyah Lailiyah turut aktif mengikuti penyusunan rencana aksi sesuai tema masing-masing pemangku tusi.

Kakanwil Malut Purwanto menuturkan, rakor menjadi momentum tepat untuk merefleksikan capaian kinerja di tahun 2023, sekaligus strategi dalam memperkuat pelaksanaan kegiatan di tahun 2023.

“Penyusunan rencana aksi 2024 menandai pentingnya komitmen dan sikap proaktif jajaran pimpinan dan pegawai Kanwil dan UPT untuk dapat melaksanakan dan mencapai kinerja terbaik tahun depan,” tutur Purwanto, Selasa (13/12/2023) saat ikut pembahasan rencana aksi pelayanan hukum dan HAM tahun 2024.

Pembahasan dan penyusunan rencana kerja 2024 turut diikuti masing-masing Pejabat Pimti Pratama.

Kadiv Administrasi, Andi Basmal bersama para Pimti Pratama membahas terkait permasalahan pelaksanaan tusi administratif yang menjadi dasar penyusunan rencana aksi 2024.

"Problem pelaksanaan tugas dan fungsi administratif kemudian akan dirumuskan menjadi rencana aksi 2024 nantinya," ungkap Basmal.

Adapun Kadiv Pemasyarakatan, Hensah bersama para Kadivpas membahas isu-isu pemasyarakatan yang relevan dengan Undang-undangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Kadiv Keimigrasian, Ian F. Markos turut menyusun rencana aksi keimigrasian. Sementara Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Aisyah Lailiyah bertindak selaku sekretaris penyusunan rencana aksi yankumham tahun 2024.

Pembahasan dan penyusunan rencana aksi merupakan wadah menjaring pendapat dan masukan dari seluruh Pimti Madya dan Pimti Pratama di seluruh Indonesia. Hal itu merupakan bagian dari formulasi strategi penguatan capaian kinerja tahun depan.

(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)